Gubernur : KPU Harus Bebas Nilai, Pertanyakan IKP 2018 – Ambon Ekspres
Politik

Gubernur : KPU Harus Bebas Nilai, Pertanyakan IKP 2018

AMBON, AE.—Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Maluku dalam beberapa tahun terakhir menyisakan banyak masalah. Mulai dari pemberhentian tetap anggota penyelenggara, hingga hasil Pilkada yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2018, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, integritas dan profesionalisme penyelenggara di Maluku masuk kategori rawan. Rawan yang dimaksudkan dalam laporan ini, adalah ‘segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis’.

Olehnya itu, Gubernur Maluku, Said Assagaff mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku sebagai penyelenggara teknis Pilkada menjaga integritas dan kemandiriannya. KPU harus bebas nilai, dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. “Sebagai penyelenggara yang independen, KPU harus bersifat mandiri dan bebas nilai. Kinerja saudara-saudara tidak boleh diintervensi. Apalagi diintimidasi oleh pihak manapun. Independensi KPU dan juga Bawaslu ini menjadi pintu masuk lahirnya pemimpin dengan integritas kuat dan benar-benar dari rakyat,” kata Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Pemprov Maluku, Maritje Lopulalan pada kegiatan peluncuran Pilkada Gubernur Maluku 2018 di Maluku City Center (MCM), Sabtu (2/12).

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada sebelumnya, lanjut gubernur, harus menjadi pelajaran buat KPU maupun Bawaslu untuk menghadapi Pilgub Maluku, Pilkada Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara, dan Walikota dan wakil Walikota Tual 2018. Selain itu, identifikasi potensi pelanggaran juga sangat penting.

Gubernur percaya, Pilgub Maluku, Pilbup Malra dan Pilwakot Tual akan berjalan aman dan demokratis, bila penyelenggara serius melaksanakannya sesuai aturan. Di sisi lain, ia mengajak seluruh komponen masyarakat berpartisipasi aktif mendukung dan mensukseskan kontestasi demokrasi lokal lima tahunan ini. “Di saat yang sama, saya juga memintakan partai politik, dan pihak di luar penyelenggara untuk turut memainkan peran dengan baik dan bertanggung jawab. Hindari tindakan kekerasan, intimidasi, kampanye hitam, provokasi dan agitasi yang berpotensi membuat kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya.

PERTANYAKAN IKP
Berdasarkan IKP 2018, kerawanan untuk perhelatan pilkada tingkat provinsi (Pilkada Gubernur), Maluku masuk dalam kategori kerawanan tinggi dengan skor 3,25. Kerawanan tinggi untuk Pilkada 2018 Provinsi Maluku dikontribusikan oleh semua dimensi, baik penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi yang seluruhnya masuk dalam kategori kerawanan tinggi.

Kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan (3,47), muncul karena adanya tiga putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan penyelenggara melanggar kode etik tentang netralitas terkait asas mandiri, jujur, adil, dan profesionalitas pada Pilkada tahun 2017. Sementara itu pada pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 terdapat sembilan putusan DKPP.

Kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi (3,15) dan dimensi partisipasi juga masuk kategori kerawanan tinggi (3,17). Beberapa persoalan yang pernah muncul, misalnya kasus perusakan terhadap fasilitas penyelenggara, baik KPU Kabupaten maupun Panwaslu.

Perusakan tersebut misalnya pembakaran gedung kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah dan kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Tidak itu saja, bahkan sasaran kekerasan tersebut tidak saja ditujukan pada bangunan/ gedung, melainkan juga kekerasan fisik terhadap penyelenggara, baik KPU Kabupaten maupun Panwaslu. Kejadian kekerasan fisik selalu diiringi dengan intimidasi terhadap penyelenggara, baik KPU kabupaten maupun panwaslu yang terjadi lebih dari tiga kali.

Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan mengatakan, sah-sah saja Bawaslu menempatkan Maluku masuk kategori kerawanan tinggi dari dimensi penyelenggaraan. “Jadi, itu saja kita bisa menerima kalau kemudian penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwas itu harus punya integritas yang tinggi. Olehnya itu, menurut pandangan saya, jika salah satu tolak ukurnya adalah integritas, kita sama-sama bisa melihat,” kata Setiawan kepada wartawan saat meninjau Rumah Pintar Pemilu di kantor KPU usai peluncuran Pilgub.
Tetapi untuk dimensi kontestasi dan partisipasi, menurut mantan Ketua KPU Kabupaten

Banjarnegara dua periode itu, perlu ditelaah lagi. Sebab, perhelatan Pikada tahun-tahun sebelumnya berlangsung aman dan demokratis.
“Olehnya itu, masyarakat juga harus tahu, kenapa Maluku harus masuk ? Padahal kalau kita bercermin dari pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017, berjalan aman dan demokratis. tidak ada konflik sosial. Kalau kemudian ada gugatan ke MK, itu tidak masalah,” jelasnya.
Meski begitu, lanjut dia, KPU tetap mengganggap penting IKP t. Tetapi, KPU berpandangan, 171 daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota memiliki derajat kerawanan yang sama. “Realitas objektif menunjukkan bahwa tidak cukup argumentasi untuk menempatkan IPK di Maluku rawan. Tetapi, bukan berarti kita anggap itu tidak penting. Kita anggap 171 daerah itu sama pentingnya. Potensi (pelanggarannya) sama,” ujarnya.

JAGA KEPERCAYAAN PUBLIK
Sementara itu, berdasarkan Saiful Mujani Research & Consulting (SMCR) pada 14-20 Mei 2017, KPU termasuk salah satu lembaga yang sangat dipercayai publik. Secara berurutan, lembaga-lembaga tersebut yakni TNI (90 persen), Kepresidenan (86 persen), Komisi Pemberantasan Koruspi (86 persen) dan KPU (80 persen).

Setiawan berharap, KPU dan 11 kabupaten/kota di Maluku menjaga kepercayaan publik itu. sekali saja publik tidak percaya, selanjutnya yang dilalukan KPU juga tidak akan dipercaya. “Kalau publik tidak percaya, maka apapun yang kita lakukan tidak akan dipercaya. Ini modal sosial kita untuk menyelenggarakan Pilkada tahun 2018.Olehnya itu, kepada KPU provinsi Maluku dan KPU kabupaten/kota se-Maluku, tolong ini dijaga,” imbau Setiawan dalam sambutan peluncuran Pilkada Maluku 2018.

Pilkada serentak gelombang pertama 2015, dan gelombang kedua 2017 di Maluku, kata dia, secara umum berjalan damai, aman dan demokratsi. KPU dan jajaran diminta untuk mempertahankan prestasi ini.

Dia mengingatkan anggota KPU Maluku, KPU Malra dan KPU Kota Tual menjaga integritas. “Kalau mau Pilkada Gubernur Maluku, Malra dan Tual berkualitas, syaratnya, pertama, penyelenggaranya harus berintegritas. Kita (penyelenggara) harus punya integritas. Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, sudah pasti tidak mungkin akan tercipta pilkada yang berkualitas dan berintegritas,” tandasnya.

Pilkada berkualitas juga sangat ditentukan oleh peran dan partisipasi partai politik dan kandidat selaku peserta. Terutama dalam mencegah dan memerangi praktik politik uang (money politics). “Semua orang mengecam praktik politik uang. Mari kita tantang parpol di Maluku, apakah berani bersama-sama KPU memerangi praktek politik uang,” pungkasnya. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!