Minta Operasional PT BPS Dihentikan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Minta Operasional PT BPS Dihentikan

AMEKS ONLINE, BURU.—Jafar Nur- latu, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Demokrat secara tegas meminta Gubernur Maluku Said Assagaff untuk menghentikan sementara operasional PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di lokasi tambang Gunung Botak, Kecamatan Teluk Kaeali, Kabupaten Buru.

Penghentian sementara itu agar Gubernur Maluku dapat berkomunikasi dengan PT BPS untuk segera mengoperasikan koperasi-koperasi yang sudah dibentuk sejak beberapa waktu lalu. Pasalnya, kata Nurlatu, hingga kini koperasi tambang yang kurang lebih sebanyak 10 unit itu hingga  kini belum kunjung dioperasikan.

Hal itu membuat sebagian masyarakat adat merasa dianaktirikan oleh Gubernur Maluku. Mereka menilai gubernur tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Buru.

Lebih lanjut dikatakan, memang benar ada sebagian kecil masyarakat adat yang diperhatikan PT BPS. Namun itu hanya sebagian kecil. ‘’Masyarakat adat tidak perlu berlutut atau menengadahkan tangan untuk pihak perusahan. Cukup dengan perhatian Gubernur Maluku agar koperasi-koperasi yang sepenuhnya milik masyarakat adat itu dioperasikan,’’ pintanya.

Nurlatu juga meminta Gubernur Maluku dan Kadis ESDM Maluku ikut campur tangan sehingga PT BPS bisa berunding dengan koperasi yang terlibat di perusahan itu sehingga diturunkannya izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Karena ada koperasi yang dilewatkan saat perundingan. Salah satunya adalah Koperasi Waetemon Mandiri. “Harus ada kejelasan antara kewajiban dan hak dari perusahan terhadap koperasi. Tujuannya, agar anggota koperasi juga bisa sejahtera dari operasi pengolahan emas ini,” harapnya.

Dirinya juga meminta penghentian sementara operasi PT BPS itu bertujuan agar penyelidikan dan pemeriksaan oleh satgas penghapusan merkuri yang sudah dibentuk kepolisian dapat dilakukan dengan baik, sampai ada pernyataan bahwa pihak perusahan memang benar-benar bersih dari bahan kimia berbahaya. “Pada prinsipnya, saya mendukung dibentuknya satgas penghapusan merkuri agar perusahan yang ada di Kabupaten Buru bebas merkuri,” kata Nurlatu.

Menurut dia, kendati sudah mengantongi IUPK dan izin pengolahan, namun perusahaan itu juga harus ikut diperiksa. Hal itu agar diketahui tidak ada penyalahgunaan bahan kimia berbahaya di lokasi perusahaan.

Untuk diketahui, Polres Pulau Buru mulai menindak tegas pengguna merkuri di penambangan tanpa izin Gunung Botak dan sekitarnya. Hal itu diungkapkan Kapolres AKBP Leo Simatupang saat berlangsung penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, beberapa waktu lalu.

Dalam rangka penindakan, Simatupang mengaku sudah dilakukan dan pihaknya menahan 23 pelaku. Mereka ditangkap di lokasi pengolahan emas ilegal. “Kami sudah melakukan penindakan. Ada 23 orang yang sudah ditahan,” akui dia.

Simatupang menegaskan, tidak boleh lagi ada penggunaan merkuri baik di tambang resmi maupun tambang ilegal. Dia juga menyebut beberapa desa yang menjadi titik pengolahan pemurnian emas menggunakan merkuri.

Dalam rangka pembinaan, dirinya meminta partisipasi para kepala desa untuk bisa membantu aparatnya yang turun ke desa. “Tolong para kades agar menyampaikan kepada warganya untuk tidak boleh ada penggunaan merkuri. Kalau sampai tertangkap, akan kami tahan dan diproses secara hukum,” pungkas dia. (DHE)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!