Ibrahim Sangadji Dituntut 6 Tahun 5 Bulan Penjara – Ambon Ekspres
Hukum

Ibrahim Sangadji Dituntut 6 Tahun 5 Bulan Penjara

Ilustrasi Koruptor/net

AMEKS ONLINE, AMBON.–Terdakwa Ibrahim Sangadji dituntut hukuman penjara selama 6 tahun 5 bulan oleh JPU Kejati Maluku di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (4/12). Dia dituntut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembuatan Master Plan e -Goverment dan proyek penguatan jaringan web Maluku tahun 2015 di Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU Ekhart Haer ini dipimpin majelis hakim yang diketuai Samsidar Nawawi, dibantu Cristina Tetelepta dan Benhart Pandjaitan sebagai hakim anggota.

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Syukur Kaliki. “Menuntut, perbuatan terdakwa Ibrahim Sangadji terbukti secara sah melanggar pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU saat membacakan amar tuntutannya.

Selain pidana badan, mantan Kadis Infokom Maluku itu juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 tahun dan 2 bulan penjara, serta dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 251 juta subsider 3 tahun dan 3 bulan penjara. “Hal yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan terdakwa mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sangat tindak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujar JPU.

JPU menguraikan, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 308.709.338. Tahun 2015 dianggarakan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp 1,6 miliar untuk 2 item kegiatan yakni pembuatan Master Plan e-Goverment dan proyek penguatan jaringan web Maluku.

Terdakwa saat itu bertindak sebagai Kadis Infokom sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pelaksanaan proyek dimaksud, Dinas Infokom menggandeng pihak ketiga yakni CV Bintang Timur. Namun, dalama pelaksanaanya, selama 3 bulan terakhir dinas belum melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dan pertanggungjawabannya dibuat seaka-akan sudah dilakukan pembayaran.

Padahal CV Bintang Timur harus membayar tunggakan pembayaran uang WiFi kepada pihak penyedia layanan yakni PT Telkom. Yang menjadi masalah adalah pihak Dinas Infokom Maluku belum menggantikan uang WiFi itu ke CV Bintang Timur.

Sementara dari proyek pembuatan master plan di Dinas Kominfo Maluku diketahui telah selesai dikerjakan 100 persen, sementara pihak ketiga yang mengerjakan belum menerima pembayarannya sebesar Rp 800 juta lebih.

Sangadji mengaku telah menggunakan anggaran 2 proyek di tahun 2015 itu untuk menjamu atau memfasilitasi kedatangan Menteri Kominfo RI beserta istrinya di Kota Ambon pada 5 Juli 2015.

Usai pembacaan tuntutan JPU, terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pembelaan pada sidang yang diagendakan pekan depan. (NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!