Penanganan Kemiskinan Masih Minim – Ambon Ekspres
Ekonomi

Penanganan Kemiskinan Masih Minim

AMEKS ONLINE, AMBON.–Komisi D DPRD Maluku menilai persoalan kemiskinan di Maluku, sejauh ini, belum mendapat perhatian baik dari pemerintah daerah, terutama untuk masalah anggaran. Padahal, diketahui ada 124.448 Kepala Keluarga (KK) di Maluku yang termasuk dalam kategori miskin.
“Pemerintah Provinsi Maluku belum berkomitmen, untuk mengatasi masalah sosial di Maluku.

Khususnya anggaran yang dialokasikan kepada dinas sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Karena dari data komisi, ada 124.448 (KK) yang termasuk dalam kategori miskin. Tentu ini harus menjadi perhatian,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadiyah Uluputty kepada Ambon Ekspres usai pertemuan dengan Bamus dan Komisi V DPRD Provinsi Banten, di Kantor DPRD Maluku, Senin (4/12).

Dia mengatakan, jumlah tersebut jika dikalkulasikan, maka diperkirakan hampir setengah dari jumlah masyarakat Maluku yang tergolong miskin. Sementara anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, kepada dinas sosial untuk menangani masalah sosial di Maluku hanya sebesar Rp 3 miliar.

Jumlah tersebut, kata dia, tidak mencukupi untuk kebutuhan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan daerah lain, seperti Provinsi Bali dalam menangani penyandang disabilitas. Dinas sosial diberikan anggaran mencapai Rp 43 miliar. “Faktor anggaran menjadi tolak ukur, bagaimana persoalan sosial dan kemiskinan kita di Maluku bisa teratasi dengan baik. Kalau jumlah anggaran yang disediakan pemerintah hanya Rp 3 miliar, itu sangat tidak sesuai dengan karateristik wilayah kita yang kepulauan,” katanya.

Srikandi asal PKS ini menjelaskan, tanggal 3 Desember seharusnya dirayakan hari penyandang disabilitas, tetapi belum dilakukan karena terkendala dengan anggaran. Padahal, kata dia, undang-undang secara jelas telah mengantur untuk dirayakan. Selain itu, ketersediaan lembaga yang diatur khusus untuk melayani penyandang disabilitas juga belum ada.

Kurangnya anggaran menyebabkan banyak fakir miskin dan anak terlantar diambil pihak swasta. Misalnya lembaga-lembaga keagamaan baik Islam maupun Kristen untuk diberikan sekolah seperti pasantren dan pantai asuhan. Harusnya ini menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah untuk secepatnya disediakan tempat khusus. “Kalau kita mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2011 tentang masalah fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara, maka sebenarnya ruang yang disediakan untuk masalah ini belum maksimal. Harusnya perlu ada pengertian pemerintah. Karena untuk masalah seperti ini pihak swasta yang kebanyakan mengambil alih semuanya dengan mendidik mereka,” paparnya.

Kepala Dinas Sosial Maluku, Sartono Pining mengatakan, Maluku sebelumnya berada pada urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Namun dengan berbagai usaha pemerintah dan semua pihak, saat ini sudah turun menjadi urutan empat. Tentu ini suatu perkembangan dan upaya yang cukup baik.

Menurutnya, anggaran yang diharapkan selama ini, untuk menangani persoalan kemiskinan di Maluku bersumber dari APBN dan dana dekonsentrasi yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI ke semua provinsi untuk menangani masalah kemiskinan, keterlantaran dan anak jalanan.

Dikatakan, dana tersebut ditambah dengan APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 3 miliar masih belum cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini. “Bagi saya, persoalan kemiskinan adalah masalah yang seksi, sehingga harus diperhatikan, untuk dikurangi atau diselesaikan. Karena ini sudah menjadi tangungjawab bersama. Tidak hanya pemerintah tetapi kita semua. Kemudian anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah meski masih kecil, tetapi itulah kepedulian pemerintah, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lainnya,” tandasnya.

Sementara ketua rombongan Bamus dan Komisi V DPRD Provinsi Banten Hery Handoko menambahkan, terkait masalah kesenjangan sosial di Maluku, jika dibandingkan dengan Banten tidak berbeda jauh. Menurutnya, masalah penanganan kemiskinan untuk delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, dilakukan pendekatan dengan memberikan uang per anggota masyarakat, untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diberlakukan secara gratis. Termasuk pendidikan khususnya SMA/ SMK pasca pengalihan dari kabupaten ke provinsi. “Di Banten kita terapkan sistem seperti itu, terutama untuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Karena mereka akan merasa terbebani untuk membiayai anak-anaknya sekolah maupun dalam keadaan sakit. Selain itu, diberikan uang per orang, untuk bisa mensejahterakan mereka, sehingga ada perubahan yang signifikan,” terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, Provinsi Banten perlu berlajar banyak dari Maluku, yang merupakan satu-satunya provinsi di Timur Indonesia yang pernah mengalami konflik sosial tahun 1999 tetapi saat ini relasi sosial yang dibangun sangat luar biasa. Dimana keharmonisan, dan kedamaian masyarakat terlihat baik.

Tentu ini yang menjadi tolak ukur untuk semua provinsi terhadap Maluku. “Saya kira banyak hal yang sudah dibicarakan dalam pertemuan ini. Namun yang terpenting adalah kami sudah datang langsung ke Maluku untuk melihat daerah yang sebelumnya pecah, akibat konflik sosial, ini sangat luar biasa perkembangannya. Maluku patut dijadikan contoh oleh daerah lain termasuk Banten, terutama untuk keharmonisan masyarakatnya,” ungkap dia.

Pantuan koran ini, pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi D Saadiyah Uluputty, Wakil Ketua Komisi Justina Renyaan dan beberapa anggota lainya. Termasuk Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Maluku Roy Manuhutu serta tamu undangan dari Bamus dan Komisi V DPRD Banten yang berjumlah 12 orang.(WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!