Tolak Permenhub, Ratusan TKBM Demo – Ambon Ekspres
Ekonomi

Tolak Permenhub, Ratusan TKBM Demo

DEMO : Ratusan TKBM Pelabuhan Yos Soedarso Ambon melakukan aksi demo, Senin (4/12). Mereka menolak Permenhub Nomor 60 tahun 2014 yang dinilai merugikan para buruh.

AMEKS ONLINE, AMBON.—Kesal terhadap keputusan pemerintah, ratusan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Ambon melakukan unjuk rasa di depan PT Pelindo Ambon. Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Pelabuhan.

Mereka mengancam, akan melakukan mogok kerja jika tuntutan pencabutan Permenhub tersebut tidak diindahkan. Pukul 08.00 WIT, kawasan Pelabuhan Yos Soedarso sudah dipadati buruh TKBM.

Para buruh ini datang bukan untuk bekerja. Mereka datang untuk melakukan aksi demo menolak Permenhub.

Unjuk rasa ini dilakukan secara nasional di seluruh daerah.
Dia Kota Ambon, aksi demo dan mogok kerja ini dilakukan selama 4 jam. Ini sebagai bentuk kekecewaan para buruh terhadap sikap Menteri Perhubungan yang memberikan kewenangan kepada PT Pelindo untuk membentuk sebuah koperasi maupun yayasan terhadap jasa bongkar muat barang.

Kepala TKBM Ambon, Rawidin Ode mengatakan, persoalan koperasi tandingan yang akan dibentuk PT Pelindo sesuai Permenhub Nomor 60 sudah terjadi sejak tahun 2014. Koperasi ini mengancam kehidupan para buruh Koperasi TKBM yang telah berdiri sejak 50 tahun lalu. ‘’Seluruh Koperasi TKBM di Indonesia menolak secara tegas keputusan Permenuhub. Dan aksi unjuk rasa yang kita lakukan hari ini untuk mempertahankan eksistensi Koperasi TKBM di seluruh Indonesia. Kami menolak keras keputusan tersebut,” tandas Rawidin, kepada awak media, Senin (4/12).

Diakuinya, jika koperasi dibangun PT Pelindo sesuai instruksi pemerintah pusat, maka ratusan TKBM akan mengalami pemotongan hari kerja. Bahkan pemasukan yang akan didapat dari saat ini, akan mengalami penurunan drastis. “Jika koperasi dari Pelindo dibangun, maka jatah kerja kita yang biasanya 10 sampai 12 hari kerja, akan menjadi 2 sampai 3 hari kerja saja. Terus anak istri kita mau makan apa ? Ini merupakan pembunuhan secara diam-diam yang dilakukan pemerintah lewat Pelindo kepada para TKBM. Dan kami akan terus berjuang. Bila perlu kita akan lakukan aksi mogok dengan waktu yang lama,” pesannya.

Sekretaris TKBM Ambon, M Suatrean menjelaskan, Koperasi TKBM tidak mungkin akan bersaing dengan PT Pelindo yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pihak pengelola pelabuhan. Karena PT Pelindo yang memiliki kewenangan atas dermaga, kapal dan pelayaran.

Namun jika persoalan tenaga bongkar muat akan dikuasai kembali oleh PT Pelindo, maka Koperasi TKBM akan hancur. “Koperasi TKBM tidak mungkin bersaing dengan PT Pelindo. Makanya kita menolak keras untuk dibangun koperasi di atas koperasi. Dan ini merupakan ancaman bagi Koperasi TKBM, serta pembunuhan secara tidak sadar yang sementara dilakukan pemerintah pusat lewat PT Pelindo,” terangnya.

Suatrean menambahkan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Karena ribuan nasib masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah ada pada tangan pemerintah daerah. Bahkan harus menjadi perhatian sejumlah anggota DPR RI di pusat untuk bisa berjuang agar aturan tersebut segera dicabut. Dan tetap memberikan kewenangan terhadap Koperasi TKBM untuk mengelola jasa bongkar muat. “Pemerintah daerah harus melihat keluhan rakyat kecil. Karena jika ratusan buruh ini melakukan aksi mogok, maka perekonomian di Kota Ambon akan lumpuh total. Bahkan ini harus menjadi perhatian serius sejumlah anggota DPR RI, untuk bisa memperjuangkan aspirasi kami. Karena selama ini belum ada satupun anggota DPR RI yang melihat persoalan ini. Bahkan DPRD Provinsi juga harus. Dan kita akan melakukan demo besar-besar, jika aturan ini tidak dicabut,” ancam Suatrean.

Sementara itu, Plh GM PT Pelindo IV Cabang Ambon Tedy Indra Yudana memastikan, setelah aksi mogok dilakukan ratusan buruh itu, sudah dilakukan pertemuan bersama. Pertemuan untuk membicarakan apa yang menjadi tuntutan para buruh. “Apa yang mereka sampaikan tadi, prinsipnya kita sudah pertemuan juga. Aspirasi secara tertulis itulah akan kita sampaikan ke pusat. Dari KSOP sebagai legislator, semoga ada titik yang terbaik untuk semua,” tandas Tedy.

Dia memastikan, selama ini koordinasi Pelindo dengan pikhak TKBM cukup baik. Namun, kata Tedy, ada jalurnya sesuai ketentuan hukum dalam menyampaikan aspirasi. “Tadi, hanya aksi mogok saja. Sesuai kesepakatan kita dengan TKBM sebelumnya, sampai Jam 12.00 WIT saja. Setelah itu aktifitas kembali dilakukan bongkar muat. Jadi 4 jam aktifitas di pelabuhan terhenti,” akui Tedy.

Dikatakan, yang menjadi kekhawatiran adalah apabila aksi mogok kerja berlangsung berlarut-larut. “Kalau kita bicara andai-andai saja, kalau ini berlangsung berlarut, otomatis arus kelancaran logistik barang terhambat. Suplai barang ke daerah-daerah terhambat juga. Dampak terhadap harga dan kelangkaan barang pasti ada, kalau terjadi terus menerus. Tetapi sebelumnya memang sudah kita koordinasikan dengan TKBM, maupun KSOP. Sehingga regulasi kekhawatiran itu bisa teredam,” akuinya.

Dia memastikan, walaupun tertinggal beberapa jam, aktifitas bongkar-muat sudah kembali lancar. “Memang ada sedikit hambatan. Tetapi kalau di lokal sini saya rasa tidak terlalu besar. Karena, kan tidak lama. Kecuali mungkin 2 sampai tiga hari. Pasti lain cerita. Eksesnya pasti besar. Yah, dengan alat yang kita punya kami bisa mengejar ketertinggal itu, akibat aksi mogok ini,” akuinya.

Menyoal, terkait kekhawatiran TKBM dengan adanya mau dibentuk koperasi tandingan, dia mengaku tidak perlu dikuatirkan. “Kita Pelindo kan juga diatur oleh undang-undang. Apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan tadi tentu akan kita sampaikan. Tetap ada solusi terbaik untuk kita semua. Itu saja,” pungkas Tedy. (ISL/ERM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!