Pelimpahan Berkas Setya Novanto, KPK Tak Bisa Bendung Praperadilan – Ambon Ekspres
Nasional

Pelimpahan Berkas Setya Novanto, KPK Tak Bisa Bendung Praperadilan

AMEKS ONLINE, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas kasus korupsi dengan tersangka Setya Novanto, Selasa (5/12) malam.

Dengan begitu, berkas Ketua DPR RI itu pun dinyatakan lengkap P21 alias naik ke tahap II.

Akan tetapi, pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor itu tidak serta-merta membendung jalannya proses hukum di sidang praperadilan yang diajukan Setnov.

Sebab, pelimpahan berkas itu berarti pelimpahan tanggungjawab dan wewenang dari KPK ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Akan tetapi, Boyamin menyebut, meski praperadilan tak bisa dibendung, maka praperadilan yang diajukan Setnov akan kehilangan subjek dan objeknya.

Statusnya bukan lagi penyidikan karena sudah berubah proses penuntutan.

“Tahap kedua memang belum menggugurkan praperadilan namun menjadikan praperadilan SN kehilangan sasaran tembak,” katanya, Selasa (5/12).

Dengan begitu, lanjutnya, Novanto harus mencabut dan mendaftarkan gugatan praperadilan baru.

“Istilahnya senjata harus beli baru dan diisi dengan peluru baru,” jelasnya.

Sebab, jika Novanto tetap melakukan praperadilan maka harus merubah objek dan subjek.

Karena itu, Novanto harus mencabut praperadilan yang lama, dan mendaftar baru dengan objeknya adalah penuntutan serta subjeknya JPU.

Menurutnya, Novanto dan kuasa hukumnya sudah tak punya kemungkinan melakukan renvoi (penunjukan kembali) gugatan karena bukan menyangkut kesalahan minor.

Jika Novanto hendak merubah gugatan yang sudah ada, maka tidak akan diterima hakim karena merubah substansi penyidikan menjadi penuntutan.

“Praperadilan yang telah diajukan posita dan petitum-nya adalah tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka. Sedangkan sekarang hal ini telah lewat karena sudah penuntutan,” katanya.

Boyamin menegaskan, istilah sederhananya, praperadilan Novanto saat ini sudah ketinggalan kereta karena penyidikan telah lewat dan berubah menjadi penuntutan.

Jika sudah P21 dan tahap kedua maka akan sulit untuk diuji melalui praperadilan karena hal ini belum diatur dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dengan P21 dan tahap kedua maka juga akan memudahkan KPK untuk segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor tanpa harus terganggu upaya praperadilan yang diajukan Setnov,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar kabar berkas pemeriksaan penyidik atas Novanto dianggap sudah lengkap atau P21 untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Hal itu dibenarkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha.

Priharsa menyebut, bahwa berkas Novanto sudah dinyatakan lengkap.

“Perkembangan proses penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka SN sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21,” ungkapnya, Selasa (5/12) malam.

Karena itu, lanjutnya, penyerahan berkas dan Setnov pun akan segera dilakukan.

“Selanjutnya aspek formil penyerahan tersangka dan berkas dari penyidik ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan diproses lebih lanjut,” jelas dia.

(boy/jpnn/ruh/pojoksatu)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!