Pengamat : BK DPRD Jangan Hanya Umbar Janji – Ambon Ekspres
Berita Utama

Pengamat : BK DPRD Jangan Hanya Umbar Janji

AMEKS ONLINE, AMBON.—Umbar janji atau melakukan pembohongan publik, tepat untuk Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku. Beberapa bulan lalu dengan tegas mereka menyatakan akan mengumumkan nama anggota DPRD yang malas berkantor. Namun tidak pernah dilakukan. BK beralasan ada tugas dewan yang penting untuk dilakukan.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universtitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Johan Tahuayo mengatakan, BK punya kewenangan penuh untuk melihat aktivitas anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun jika ada yang malas, maka harus diberikan teguran, atau berupa sanksi.

Tetapi jika BK sendiri sebelumnya telah menyampaikan kepada publik untuk diumumkan nama anggota malas, kemudian tidak dilakukan, maka perlu dipertanyakan janji tersebut. Karena meskipun DPRD selalu dipadati dengan berbagai agenda, namun untuk masalah kehadiran anggota, juga harus menjadi perhatian BK untuk tidak diabaikan. “Saya kira untuk masalah ini, BK punya kewenangan penuh, terhadap anggota malas berkantor, lalu kemudian dilakukan peneguran, jangan dibiarkan. Apalagi sudah disampaikan ke publik, ini akan menjadi tanda tanya, kenapa belum juga diumumkan. Maka yang lebih sasaran adalah BK, karena dinilai telah melakukan pembohongan, meski banyak agenda DPRD, tetapi ini merupakan tangungjawab BK,” jelas Tehuayo kepada Ambon Ekspres, Rabu, (6/12).

Dia mengatakan, BK tidak perlu ragu dan tertutup untuk menyampaikan kepada publik. Penyampaikan harus terbuka agar anggota DPRD tidak menganggap ketidakhadiran mereka merupakan hal yang biasa.
Namun bila kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka selamanya lembaga yang terhormat itu akan sepi.

Tidak ada anggota yang berkantor akibat dari kelalaian BK yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Intinya, BK harus umumkan, sehingga menjadi perhatian bagi anggota yang lain. Jangan hanya janji. Apalagi mereka inikan dipilih oleh masyarakat sesuai dapilnya. Kemudian kalau malas berkantor, apa yang mau diperjuangkan untuk kepentingan masyarakatnya. Untuk itu, BK sebagai pemegang kendali sesuai perintah undang-undang, wajib untuk melihat masalah seperti ini, jangan dibiarkan,” katanya.

Menurutnya persoalan tersebut, juga harus menjadi perhatian pimpinan partai dan juga para ketua-ketua fraksi di DPRD Maluku. Mereka harus selalu mengontrol kehadiran anggotanya sebelum ditegur BK. “Karena mereka ini diusung partai untuk menjadi anggota DPRD, maka partai juga harus memperhatikan anggotanya. Terutama ketua fraksi, perlu melihat persoalan ini. Jangan menuggu sampai harus ada teguran dari pihak luar,” bebernya.

Sementara Ketua BK DPRD Maluku Raden Ayu Himndun Hasanussy yang dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengadakan pertemuan internal BK karena DPRD baru saja selesai dengan pembahasan anggaran APBD 2018 bersama pemerintah daerah dan SKPD selaku mitra.

Intinya, kata dia, BK tetap mengumumkan nama-nama anggota yang malas berkantor sesuai dengan data yang ada. “Memang sampai hari ini, kami belum ada waktu untuk melakukan pertemuan internal BK untuk memutuskan waktunya kapan. Karena kami beberapa hari ini, disibukan dengan pembahasan anggaran APBD 2018. Nah setelah ini, baru kami mengadakan pertemuan bersama, baru ada kepastianya waktunya kapan. Yang jelas BK akan tetap umumkan,” singkatnya

Anggota BK lainya Everd Herman Karmite, yang sebelumnya mendukung penuh untuk diumumkan, ketika ditanyakan soal keterlambatan BK beberapa bulan lalu, sebelum pembahasan APBD 2018 terkesan menghidar. Dia hanya menyatakan, persoalan tersebut tanyakan saja kepada ketua BK. “Silakan saja tanya ke ibu Ketua BK soal waktunya kapan, jangan ke saya,” ucap Karmite sambil menghindar. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!