KPU – Bawaslu Harus Antisipasi Kerawanan Pilgub – Ambon Ekspres
Politik

KPU – Bawaslu Harus Antisipasi Kerawanan Pilgub

AMEKS ONLINE, AMBON.—Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku diingatkan untuk mengantisipasi daerah rawan pelanggaran Pilkada. Apalagi, berdasarkan rilis Bawaslu RI, Maluku masuk kategori rawan.

“Selaku mitra, kami dari komisi A wajib mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk selalu mengantisipasi titik kerawanan yang nantinya merambat pada potensi terjadinya pelanggaran saat pemilihan yang berlangsung ditiga daerah nanti. Ini perlu agar menjadi perhatian dari sekarang,” kata anggota Komisi A DPRD Maluku Abdurasit Kotalima, kepada Ambon Ekspres, Jumat (8/12).

Untuk mengantisipasi pelanggaran, lanjut Kotalima, kedua lembaga ini harus berkoordinasi dengan baik dengan jajarannya di kabupaten/kota hingga desa. Terutama dalam hal mensosialisasikan Pilkada ke masyarakat. “Fungsi pengawasan yang paling terpenting dalam setiap pilkada berlangsung, baik dipemilihan gubernur, bupati, presiden maupun legislatif. Untuk pilkada 2018 ini, KPU dan Bawaslu harus gencar melakukan sosialisasi, agar pertisipasi masyarakat terus meningkat dan kurangi angka kerawanan,” tandas Kotalima.

Politisi asal Partai HANURA ini mengatakan, sosialisasi perlu dilakukan. Karena, berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 mendatang, menempatkan Maluku pada peringkat kedua nasional setelah Papua.

Tentu ini merupakan suatu tantangan yang harus di cari jalan keluarnya, baik oleh KPU maupun Bawaslu, termasuk pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. “Meski persoalan pengawasan adalah urusan Bawaslu, tetapi KPU dan pemda juga harus berperan penting untuk mengajak masyarakat jadilah pemilh yang rasional, sehingga pemilihan ini, lebih berkualitas. Karena sesuai IKP, yang diumumkan Bawaslu RI, Maluku nomor urut kedua setelah Papua, dan peringkat ketiganya adalah Kalimantan Barat. Tentu ini menjadi corong bagi kita, untuk bagaimana berada pada urutan kelima, bahkan eman. Ini yang kita harapkan,” bebernya.

Selain mengantisipasi terjadi kerawanan, KPU dan Bawaslu juga harus menjaga integritas dan kemandiriannya. Dengan tidak terjerumus pada intervensi ataupun intimidasi dari pihak manapun. “Kita harapkan pilkada kali ini bisa berjalanan secara demokratis, aman dan berkualitas. Olehnya itu, KPU dan Bawaslu harus bisa menjaga inpendensinya, tidak terpengaruh dengan kepentingan apapun, harus netral. Karena percuma kita bicara sosialisasi dan antisipasi kerawanan, kalau kedua lembaga ini sudah terbawah dengan intervensi luar,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan IKP 2018, kerawanan untuk perhelatan pilkada tingkat provinsi (Pilkada Gubernur), Maluku masuk dalam kategori kerawanan tinggi dengan skor 3,25. Kerawanan tinggi untuk Pilkada 2018 Provinsi Maluku dikontribusikan oleh semua dimensi, baik penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi yang seluruhnya masuk dalam kategori kerawanan tinggi.

Kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan (3,47), muncul karena adanya tiga putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan penyelenggara melanggar kode etik tentang netralitas terkait asas mandiri, jujur, adil, dan profesionalitas pada Pilkada tahun 2017. Sementara itu pada pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 terdapat sembilan putusan DKPP.

Kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi (3,15) dan dimensi partisipasi juga masuk kategori kerawanan tinggi (3,17). Beberapa persoalan yang pernah muncul, misalnya kasus perusakan terhadap fasilitas penyelenggara, baik KPU Kabupaten maupun Panwaslu.

Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti), Said Lestaluhu mengatakan, KPU dan Bawaslu Maluku selaku penyelenggara Pilgub harus menjadikan IKP sebagai catatan penting. Sebab, berkualitas dan tidaknya Pilgub, juga ditentukan oleh netralitas dan independensi penyelenggara.

Menurut dia, rilis IKP pasti berdasarkan penelitian dan analisa yang mendalam terkait dinamika Pilgub yang tengah bergulir. Olehnya itu, KPU dan Bawaslu harus mawas diri. Apalagi gubernur sekarang, Said Assagaff juga maju kembali. “Karena itu, mereka harus mawas diri. Apalagi ada petahana. Karena itu, mereka punya kuasa anggaran dan segala macam. Jangan sampai itu dimanipulasi untuk kepentingan petahana,” tegas Said, mengingatkan.

Pemilihan dan pemungutan suara, lanjut dia, biasanya merupakan tahapan yang rawan pelanggaran. Pelakunya bisa tim kandidat dan penyelenggara, terutama di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.

Olehnya itu, pengamat komunikasi politik ini berharap adanya partisipasi publik untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Maluku. Dalam konteks pemilihan, rakyat selaku pemegang hak suara, harus mengawal suaranya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kandidat tertentu.

Peran civil society juga sangat diharapkan. “Saya kira peran media dan civil society dibutuhkan untuk proses penguatan itu. Karena hak rakyat untuk memilih pemimpinnya adalah daulat yang harus dijaga,” pungkasnya. (WHB)

Most Popular

To Top