Perketat Pengawasan Barang Impor – Ambon Ekspres
Ekonomi

Perketat Pengawasan Barang Impor

AMEKS ONLINE, AMBON.–Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku terus memperketat pengawasan barang beredar di pasar dalam negeri. Kabid Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Disperindag Maluku, Yahya Kotta mengatakan, pengawasan diperketat terhadap barang impor di era perdagangan bebas, yang cenderung mengakibatkan barang beredar dan jasa belum tentu terjamin Keamanan, Keselamatan dan Kesehatannya (K3L).

“Terlebih kondisi masyarakat yang belum menyadari akan hak dan kewajibannya, sebagai konsumen berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindung Konsumen,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan karena posisi konsumen berada pada pihak lemah dan masih banyak produsen atau pelaku usaha melakukan kecurangan dari sisi promosi, penjualan, atau penerapan kewajiban standar sehingga merugikan konsumen yang hanya dijadikan objek aktivitas pelaku usaha terlebih menjelang hari besar-besar keagamaan Natal dan Tahun Baru seperti saat ini.

Ditambahkan, pengawasan dilakukan untuk mencegah tindakan dan perilaku pelaku usaha yang cenderung merugikan konsumen. Menciptakan perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab secara profesional dan produk barang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan memenuhi aspek K3L. “Kita melihat barang dan jasa yang telah wajib Ber-SNI dan barang yabg telah wajib mencantumkan label dapam bahasa Indonesia,” tuturnya.

Barang dan jasa yang diawasi, sambungnya, adalah barang Pangan olahan Ber-SNI, yakni AMDK air mineral, AMDK air demineral, AMDK air mineral alami, AMDK air mineral embun, gula kristal putih, gula kristal rafinasi, kopi instan, coklat bubuk, minyak goreng sawit, tepung terigu dan biskuit. “Pengawasan ini sudah berjalan sejak perayaan lebaran kemarin dan dilakukan di beberapa toko modern dan tradisional di Kota Ambon, “ katanya.

Terkait dengan pengawasan barang di dalam pasar dalam negeri, sambungnya, saat ini pihaknya telah melakukan pembahasan secara internal dan diputuskan nantinya akan dilakukan pengawasan secara acak. “Ada kewajiban bagi importir pada saat barang sampai ke Indonesia harus melapor sebelum disuplai ke daerah-daerah konsumen,” pungkasnya. (IWU)

Most Popular

To Top