Anggaran Daerah Harus Dibatasi – Ambon Ekspres
Berita Utama

Anggaran Daerah Harus Dibatasi

AMESK ONLINE, AMBON.—Tujuan keberangkatan rombongan Walikota Ambon beserta sejumlah anggota DPRD ke Belanda perlu diperjelas kepada publik. Anggaran yang akan dipergunakan juga harusnya ditetapkan dalam APBD Kota Ambon.

Usai mengunjungi Jepang dan Australia, Walikota Ambon akan kembali bertolak ke Negeri Kincir Angin, Belanda.

Agenda tersebut turut melibatkan sejumlah pejabat dilingkup Pemkot Ambon.
Meski bukan merupakan agenda DPRD Kota Ambon, justru setiap pimpinan fraksi turut dilibatkan. Sebelumnya, dalam paripurna penetapan sejumlah ranperda Kota Ambon, tidak ada agenda tersebut dalam penetapan APBD Kota Ambon.

Bahkan tidak dibahas secara terbuka pada saat rapat Bamus DPRD Kota Ambon. Akibatnya Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, menolak untuk ikut dalam keberangkatan tersebut. Mereka menilai ini merupakan pemborosan anggaran daerah. “Kita tidak tahu alasan keberangkatan rombongan walikota bersama teman-teman pimpinan fraksi ke Belanda karena tidak disampaikan dalam APBD. Bahkan dalam rapat Bamus juga tidak disampaikan secara transparan tujuan keberangkatan tersebut. Sehingga kita resmi menolak keberangkatan tersebut bersama Fraksi Demokrat. Karena dinilai sebagai pemborosan anggaran,” tandas Ketua Fraksi Gerindara, Johni Wattimena kepada awak media usai paripurna persetujuan 7 ranperda Kota Ambon, Senin (11/12).

Menurutnya, masih banyak persoalan Kota Ambon yang perlu diselesaikan. Seperti persoalan perbaikan infrastruktur akibat bencana beberapa bulan lalu dan persoalan lainnya. “Kalau bisa dikirim saja perwakilan pimpinan DPRD beserta ketua komisi III yang tupoksinya terkait infrastruktur. Karena kita tahu dari teman-teman bahwa kunjungannya ke Belanda terkait infrastruktur. Tetapi alasan pastinya kita tidak tahu. Dan ini harus dijelaskan kepada masyarakat,” pesannya.

Pengamat Politik Universitas Pattimura Ambon, Johan Tehuayo mengatakan, tujuan keberangkatan walikota bersama rombongan pemerintah kota dan DPRD Ambon, harusnya diperjelas lewat penyampaian APBD Kota Ambon. Karena konteks APBD berbasis kinerja, berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Seperti anggaran perjalan dinas yang harus dibatasi. “Jika menggunakan anggaran pribadi, maka tidak masalah. Tetapi jika menggunakan anggaran daerah, maka harus dibatasi. Karena tujuan keberangkatan ke luar negeri membutuhkan anggaran yang besar untuk satu orang pejabat.

Mulai dari transportasi, aspek akomodasi maupun konsumsi. Belum lagi jika keluarga diajak. Tentunya merugikan keuangan negara. Tetapi jika ini merupakan agenda walikota terkait kerjasama pemerintah kota dengan pemerintahan negara Belanda, maka tidak masalah. Tetapi juga harus dipertimbangkan anggarannya,” tandas Tehuayo kepada Ambon Ekspres, Selasa (12/12).

Menurutnya, jika memang agenda tersebut memiliki kontribusi bagi daerah lewat kerjasama antara kedua negara, maka tidak menjadi soal. Dimana akan memberikan dampak positif untuk kepentingan Kota Ambon kedepan. Namun jika kunjungan kerja tersebut ibarat sebagai tamasya atau jalan-jalan, maka masyarakat perlu menolak. Karena dinilai sebagai pemborosan anggaran daerah.

Akan tetapi, lanut dia, kunjungan tersebut perlu dipertimbangkan dengan mengirimkan sejumlah pejabat yang berkompeten dengan bidang itu. Begitu juga dengan anggota DPRD yang dilibatkan dalam kunjungan tersebut harus dibatasi. “Jika keberangkatan rombongan walikota dan DPRD tidak berkaitan dengan pemborosan anggaran daerah maka tidak perlu dipersoalkan. Tetapi perlu dibatasi, dengan mengirimkan perwakilan yang berkompeten. Begitupun dengan DPRD. Namun jika tidak bermanfaat bagi daerah, maka dari aspek efisiensi itu namanya pemborosan,” terangnya.

Dikatakan, jika Pemkot Ambon yang diundang ke Belanda, maka tentu harus menghadiri agenda tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika ini merupakan sebuah kunjungan kerja semata, maka tentu publik harus merespons keberangkatan tersebut sebagai tindakan yang tidak efektif. ‘’Artinya dari aspek anggaran, tidak efisien. Karena terkesan menghambur-hamburkan anggaran daerah di akhir tahun,” pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Ambon, James Maatita menjelaskan, dari hasil konsultasi diketahui kunjungan tersebut terkait penanganan sampah dan air bersih. “Kunjungan kerja ke Belanda ini tindaklanjut dar pertemuan Maluku dalam Forum Struktur di Roterdam Belanda yang diatur Kedubes Indonesia di Belanda untuk kepentingan Maluku. Didalamnya berbicara soal penanganan sampah dan hibah air bersih,” jelas Maatita.

Ketua DPC PDIP Kota Ambon ini mengaku, keterlibatan sejumlah pimpinan fraksi bersama rombongan walikota, bukanlah sebagai pemborosan anggaran. “Jadi ini bukan pemborosan,’’ kata dia. (ISL)

Most Popular

To Top