Anggota DPRD Bursel Diduga Nikmati Duit Korupsi – Ambon Ekspres
Hukum

Anggota DPRD Bursel Diduga Nikmati Duit Korupsi

AMEKS ONLINE, BURSEL.—Sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) diduga turut menikmati duit korupsi dari terdakwa Abubakar Masbait yang juga mantan Sekda Bursel. Namun, dugaan tersebut harus diuji lagi oleh penyidik dalam pemeriksaan mereka sebagai saksi nanti.
Hanya saja hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon, para wakil rakyat ini belum juga hadir menjadi saksi di persidangan.

Ada beberapa nama yang disebut menerima duit korupsi itu. Diantaranya berinisial SL, BL, AS dan BL. Mereka sudah diagendakan untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena menerima duit korupsi dana SPPD fiktif di Setda Bursel tahun 2011.

Namun, panggilan JPU tidak mempan bagi mereka. Wakil rakyat ini memilih tak hadir tanpa ada alasan. “Nama-nama mereka ada dalam agenda pemanggilan saksi. Panggilnya bertahap, dan sudah ada yang dipanggil namun tidak hadir, dan akan kita panggil lagi,” ungkap Kasi Penuntutan Kejati Maluku, Rolly Manampiring kepada koran ini, kemarin.

Dia mengaku, kehadiran para saksi yang notabene merupakan anggota DPRD Bursel adalah wajib. Kehadiran mereka sangat membantu JPU dalam membuktikan perbuatan terdakwa di depan persidangan nanti. “Agendanya besok, nanti kita lihat siap yang hadir (saksi-red). Kami harapkan semua saksi hadir, dan ini membantu kami dalam membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam dakwaan kami,” jelas Rolly.

Kehadiran para anggota DPRD Bursel yang diduga menerima dana haram dari terdakwa itu sangatlah penting. Sebab, akibat dana yang dibagi-bagi oleh terdakwa kepada beberapa oknum anggota DPRD yang disebutkan sebagai pinjaman itu membuat terdakwa diperhadapkan di depan persidangan Pengadilan Tipikor. “Bagi kami, mereka harus hadir. Dan tidak ada alasan untuk tidak bisa menghadirkan mereka. Kalau mereka tidak ada hadir akan kami minta untuk jemput paksa,” tandas ketua tim penasehat hukum terdakwa, Joymico Syaranamual kepada koran ini di Pengadilan Negeri Ambon.

Dia menandaskan, panggilan secara patut oleh JPU sudah dilayangkan awal, namun mereka tidak hadir. Contoh ketidakhadiran para wakil rakyat yang diduga menerima dana tadi menunjukkan suatu pembangkangan terhadap proses hukum di republik ini. “Mereka terima, ya wajib mereka harus hadir untuk mempertanggungjawabkan uang itu di depan sidang. Jangan hanya mau terima,’’ bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan agar JPU juga profesional untuk menghadirkan para saksi ini. “Kami harapkan tidak ada tebang pilih sehingga pembuktian dalam perkara ini lebih terang benerang, dan wajib para anggota DPRD itu harus hadir,” tandasnya.

Diketahui, dalam dakwaannya, JPU Kejati Maluku, Rolly Manampiring mengatakan, tahun 2011 Pemkab Bursel melalui sekretariat daerah menganggarkan biaya perjalanan dinas sebagai bagian dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.112.419. 286.

Terdiri dari anggaran perjalanan dalam daerah Rp 1.784.029.286 dan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 3.328.390.000. Namun, setelah dilakukan perubahan anggaran, maka biaya perjalanan dinas tersebut meningkat menjadi Rp 7.169.706.306. Tetapi yang terealisasi untuk perjalanan dinas hanya sebesar Rp 4.720.250.000.

Manampiring mengatakan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yakni memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Hatijah Atamimi dan Said Behuku untuk membuat dokumen penjalanan dinas fiktif.

Terdakwa tidak menjalankan instruksi sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam dakwaan tersebut, JPU juga membeberkan jika terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 50 juta ke rekening Bupati Bursel, Tagop Solissa, yang dilakukan dua tahap masing-masing sebesar Rp 25 juta. Selain itu ada juga sejumlah nama Anggota DPRD yang menerima dana dari terdakwa. Salah satunya, SL yang juga politisi PDIP.

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri atau orang lain dengan mengambil keuntungan dari belanja barang dan jasa atau perjalanan dinas tersebut pada Setda Bursel sehingga mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 1.386.225.000. (NEL)

Most Popular

To Top