Eksekusi Souhoka Masih Tertunda – Ambon Ekspres
Hukum

Eksekusi Souhoka Masih Tertunda

AMEKS ONLINE, AMBON.–Upaya untuk mengeksekusi terpidana korupsi proyek Taman Kota tahun 2012, Daniel Souhoka terhambat. Tim eksekutor dan eksaminasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon masih menunggu salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Ambon terkait vonis Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan PPK proyek yang merugikan negara Rp 161.406.921 ini.

“Pemberitahuan putusan sudah resmi kami terima, dan langkah eksekusi akan dilakukan setelah adanya salinan putusan resmi dari pengadilan,” ucap Kasipidsus Kejari Ambon, Irwan Sombah kepada koran ini, Rabu (13/12).

Menurutnya, eksekusi menggunakan salinan putusan resmi merupakan suatu kewajiban menurut hukum. Karena, sebatas pemberitahuan yang diterima hanya mengisyaratkan kasasi terpidana ditolak.

Dalam pemberitahuan, pertimbangan putusan dan amar putusannya tidak disertakan. Padahal itu menjadi legalitas untuk melakukan eksekusi nanti. “Jadi eksekusi menggunakan pemberitahuan tidak bisa. Harus salinan putusan resmi. Oleh karena itu, ikuti saja prosesnya dan kami akan maksimalksan setelah mengantongi salinan nanti,” jelas Sombah.

Dalam petikan putusan MA yang diterima PN Ambon, Jumat (3/11) lalu menyatakan, menolak permohonan kasasi dari terdakwa Daniel Souhoka dan menguatkan putusan PT Ambon yang menghukum Souhoka dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

Bukan hanya Daniel, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Morits Lantu juga diganjar 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Ambon. Ia lalu mengajukan banding bersama Souhoka. Upaya hukum keduanya kandas. PT Ambon menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon.

Tak puas, Lantu juga kasasi. Namun hingga kemarin kasasi Lantu belum juga turun. Selain Morits Lantu dan Daniel Souhoka, Kejari Ambon juga menjerat Jacky Talahatu yang saat itu menjabat Kepala Inspektorat Kota Ambon, Agustinus Pattileimonia selaku ketua tim auditor proyek taman kota untuk lokasi Desa Halong, dan ketua tim auditor lokasi Desa Laha, Audi B.F Tuahattu serta Direktur CV Berkala Sentosa, Edmon Saiya dan Direktur CV Mahesa, Hendrik Matahurilla.

Mereka menerima putusan majelis hakim pengadilan Tipikor Ambon yang menghukum mereka 1 tahun penjara, dan sudah selesai menjalani hukuman di Lapas Klas II A Ambon.

Untuk diketahui, proyek taman kota dibiayai APBD-P Kota Ambon Tahun 2012. Proyek tersebut tersebar di empat lokasi yakni Desa Laha, Desa Halong, Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp 1.338.012.550.

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, diangkatlah Daniel Souhoka selaku PPK oleh Kadis Pertamanan Kota saat itu J. Tepalawatin. Setelah Morits Lantu diangkat sebagai Kadis Kebersihan dan Pertamanan menggantikan J Tepalawatin, koordinasi dalam rangka pekerjaan proyek itu dilanjutkan antara terdakwa Souhoka dengan Lantu.

Souhoka kemudian memanggil Direktur CV Al-Kudrat, Abdullah Siyauta (almarhum juga terdakwa), Direktur CV Berkala Sentosa Edmon Saiya, Direktur CV Mahesa Hendrik Matahurilla dan Direktur CV Menara Tiga Edward Loppies untuk mengerjakan proyek dimaksud.

Edmon Saiya mengerjakan pekerjaan proyek Taman Kota di Desa Halong dengan nilai kontrak Rp 266.785.000. Sedangkan sedangkan Hendrik Matahurilla mengerjakan proyek yang sama tahap I di Desa Laha dengan nilai kontrak Rp 334.740.000 dan tahap II juga di Desa Laha dengan nilai kontrak Rp 383.620.000.

Edward Loppies mengerjakan proyek pengadaan taman kota di Desa Passo dengan nilai kontrak Rp 94.191. 000 dan Galala I dengan nilai Rp 68. 543.300. Sedangkan Abdullah Siyauta mengerjakan taman kota di lokasi Halong tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp 190.135.000.

Pekerjaan taman kota itu dilaksanakan tanpa melalui proses tender. Dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana. Selain itu, dalam m­laksanakan pekerjaan rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja sesuai arahan Daniel Souhoka selaku PPK. Akibat dari perbuatan mereka proyek senilai Rp 1,2 miliar itu merugikan negara Rp 161.406.92. (NEL)

Most Popular

To Top