Novanto Didakwa Rugikan Negara Rp 2,3 T – Ambon Ekspres
Nasional

Novanto Didakwa Rugikan Negara Rp 2,3 T

AMEKS ONLINE, JAKARTA.—Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto didakwa melakukan intervensi terhadap penganggaran proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) yang berlangsung di DPR pada 2009-2013. Hal itu diketahui saat Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12).

“Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP elektronik),” ujar JPU KPK Irene Putri.

Dalam menjalankan aksinya, Novanto pernah mengumpulkan sejumlah pihak dan menemui anggota DPR serta pimpinan Banggar DPR RI periode 2009-2014 selama proses penganggaran dan pengadaan proyek tersebut. Jaksa menyebut, ?perbuatan itu dilakukan Novanto bersama-sama dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP Sugiharto; Andi Agustinus alias Andi Narogong; Ketua Konsorsium proyek e-KTP Isnu Edhi Wijaya; Direktur PT Mukarabi Sejahtera yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo; ?Anang Sugiana Sudihardjo selaku Dirut PT Quadra Solution;? Pemilik OEM Investment dan Delta Energy, Po. Ltd, Made Oka Masagung; Diah Anggraini selaku Sekjen Kemendagri; Ketua Panitia tender e-KTP, Drajat Wisnu Setyawan.

Adapun pertemuan itu berlangsung pada 2009-2013 di sejumlah tempat. Diantaranya, Gedung DPR RI, Hotel Grand Melia, di Kediamannya Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Equity Tower, Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Lalu, Graha Mas Fatmawati, serta Hotel Sultan.

Perbuatan Novanto dan sejumlah pihak itu diduga merugikan keuangan negara ?sekitar Rp 2,3 triliun. Selain itu, Novanto juga dinilai memperkaya diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi.

Adapun para pihak yang diuntungkan dari perbuatan Novanto di antaranya, Mendagri Gamawan Fauzi; Andi Narogong; Irman; Sugiharto; Diah Anggraeni; Drajat Wisnu Setyawan beserta enam anggota panitia tender e-KTP; Johannes Marliem; Miryam S Haryani; Markus Nari; Ade Komaruddin; M Jafar Hapsah; beberapa anggota DPR periode 2009-2014; Husni Fahmi; Tri Sampurno; Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Boby; 7 orang tim Fatmawati; Wahyudin Bagenda dan Abraham Mose serta tiga orang direksi PT Len Industri. Kemudian, Mahmud Toha, dan Charles Sutanto Ekapraja.

Sedangkan korporasi yang diuntungkan yakni, Manajemen Bersama Konsorsium PNRI; PT Sandipala Artha Putra; PT Len Industri; PT Sucofindo dan PT Quadra Solution; PT Mega Lestari Unggul. Atas perbuatannya, Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
?”Bahwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa Pekeriaan Penerapan KTP Elektronik, selain memperkaya Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, juga memperkaya pihak-pihak lainnya,” sebut Irene.

Sementara itu, atas serangkaian pasal yang didakwakan terhadap dirinya, Novanto terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. (dna/JPC)

Most Popular

To Top