Pengadilan Eksekusi Lahan Proyek Underpass – Ambon Ekspres
Berita Utama

Pengadilan Eksekusi Lahan Proyek Underpass

AMEKS ONLINE, AMBON.—Lahan milik warga yang masuk dalam proyek underpass Jalan Jenderal Sudirman akhirnya dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Ambon. Sebelumnya lahan tersebut tidak mau diserahkan pemilik sebelumnya karena terbentur harga jual.

Eksekusi lahan oleh pihak pengadilan berdasarkan penetapan Ketua PN Ambon Soesilo dengan Nomor 05/Pdt.Konsig/2017/PN.ANB tertanggal 7 November 2017. Eksekusi sempat diprotes pihak termohon yakni Nurhayati Tutupoho selaku ahli waris dari pemilik lahan seluas 898 meter persegi itu. Namun akhirnya eksekusi yang dikawal ketat anggota Shabara Polda Maluku dilanjutkan hingga selesai. Dengan demikian lahan tersebut akan menjadi milik pemohon yakni Pemda Provinsi Maluku.

Selain pihak pengadilan dan kepolisian, turut hadir juga pihak pemohon yang diwakilkan Kepala Biro Hukum, Hendrik Far-Far, termohon Nurhayati Tutupoho selaku ahli waris dan pihak kantor pertanahan yang melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut.

Surat keputusan eksekusi juga dibacakan langsung oleh Rhaman Taruji selaku juru sita. “Kami telah melakukan eksekusi tadi pagi. Eksekusi itu berdasarkan pada penetapan Ketua PN Ambon, Nomor 05/Pdt.Konsig/2017/PN.ANB tertanggal 07 November 2017,” ucap Panitera Muda Bidang Perdata, Dum Oktosea kepada Ambon Ekspres diruang kerjanya, Kamis (14/12).

Menurutnya, dalam amar putusan disebutkan, pertama, mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Maluku. Kedua, menyatakan sah dan menerima penitipan yang ganti kerugian sejumlah Rp 381.650.000 kepada Fatima Tutupoho sebagai penerima ganti kerugian tanah seluas 898 meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomor 1175 tahun 2000 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Ketiga, memerintahkan panitera PN Ambon Ambon untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada termohon atau kuasanya dalam hal ini Nurhayati Tutupoho dan yang keempat, membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp 639.000. “Jadi eksekusi berdasarkan putusan tersebut,” tandas Dum.

Sebagaimana diketahui, dua tahun pembangunan Underpass Sudirman terbengkalai. Ketika disoroti barulah ada tindakan dari pihak Dinas PUPR Maluku mulai bergerak. Dinas PUPR Maluku memang telah melakukan upaya mediasi antara pengguna lahan dengan keluarga Nurhayati Tutupoho sebagai pemilik lahan, akan tetapi gagal.

Hal ini dikarenakan keluarga Tutupoho tetap pada pendirian mereka untuk ganti rugi lahan sebesar Rp 2,5 juta/meter persegi sehingga total yang harus diganti menjadi Rp 4 miliar. Padahal pemprov akan membayar sesuai dengan NJOP Rp 425 ribu/meter persegi sehingga totalnya Rp 762 juta untuk lahan seluas 898 meter persegi. Namun, akhirnya menyerah dengan nilai Rp 381.650.000 yang sementara dalam titipan PN Ambon. (NEL)

Most Popular

To Top