Tidak Semua Ketua Fraksi Ikut ke Belanda – Ambon Ekspres
Berita Utama

Tidak Semua Ketua Fraksi Ikut ke Belanda

AMEKS ONLINE,AMBON.—Dinilai sebagai pemborosan anggaran daerah, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra Kota Ambon menolak untuk terbang bersama rombongan Walikota Ambon ke Belanda. Lucunya, rencana kunjungan kerja tersebut dialihkan kepada anggota DPRD lainnya yang justru tidak terdaftar sebagai ketua fraksi maupun pimpinan DPRD Ambon secara kelembagaan.

DPRD Kota Ambon ada 9 fraksi didalamnya. Diantaranya 7 fraksi utuh seperti Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura dan Fraksi PPP. Sementara 2 fraksi gabungan diantaranya, PKB-PKPI dan PKS-PAN.

Meski bukan merupakan agenda DPRD Kota Ambon, seluruh pimpinan fraksi diundang untuk bertolak ke Kota Rotterdam, Belanda.

Itu agenda kunjungan kerja Walikota Ambon Richard Louhenapessy beserta rombongan SKPD. Mereka akan bertolak pada Sabtu (16/12).

Namun, karena dinilai sebagai pemborosan anggaran daerah dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat Kota Ambon, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra menolak ajakan tersebut. Alasannya, masih banyak persoalan di Kota Ambon yang perlu diselesaikan dan membutuhkan anggaran daerah. Seperti perbaikan infrastruktur serta sarana lainnya akibat bencana beberapa bulan lalu. Termasuk juga persoalan pendidikan dan kesehatan.

Akan tetapi, bukannya dibatasi anggaran tersebut, Pemkot Ambon justru tetap menyediakan SPPD bagi 9 fraksi dan 2 pimpinan DPRD Kota Ambon. Padahal, dari 11 wakil rakyat tersebut, 2 ketua fraksi dan 1 pimpinan resmi menolak. Bahkan Ketua DPRD Kota Ambon dari Fraksi PDIP, juga tidak ikut serta dalam keberangkatan tersebut.

Ternyata anggaran yang ada tetap dialihkan kepada beberapa anggota DPRD lain yang kabarnya dari Fraksi Golkar. Padahal mereka bukan sebagai ketua fraksi maupun pimpinan DPRD Ambon. “Fraksi Demokrat dan Gerindra tidak ikut. Berarti dua pimpinan fraksi dan satu pimpinan DPRD dari Gerindra tidak ikut. Bahkan ketua DPRD juga tidak ikut. Sehingga ada 4 wakil rakyat yang tidak ikut. Tetapi justru dialihkan kepada anggota lain yang bukan sebagai ketua fraksi atau pimpinan DPRD. Contohnya Ely Toisuta yang masih sebagai anggota DPRD dan merupakan bendahara Fraksi Golkar,” tandas sumber Ambon Ekspres, yang enggan namanya dikorankan, ketika dikonfirmasi Kamis (14/12).

Diakuinya, jika memang ada penolakan dari sejumlah pimpinan fraksi maupun pimpinan DPRD maka tidak perlu lagi mengalihkan anggaran tersebut kepada orang lain. Karena tentu akan terjadi pemborosan anggaran daerah. Dan dinilai sebagai tamasya yang ditutupi dengan program kunjungan kerja. “Ini jelas-jelas pemborosan anggaran daerah. Karena yang pertama, sengaja tidak dimasukan ke APBD dan tidak dijelaskan sebelumnya lepada publik. Kemudian jika dilakukan pengalihan kepada anggota lain, justru tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan tetap terjadi pemborosan. Karena yang dialihkan ini kapasitasnya bukan sebagai pimpinan fraksi atau pimpinan DPRD. Jadi untuk apa diikutsertakan,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk satu orang anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia, maka bisa APBD Kota Ambon mencapai puluhan juta rupiah. “Sejumlah anggota DPRD ini kan sementara bertolak ke Jakarta untuk kunjungan kerja terkait perda. Tentu ratusan juta dikucurkan untuk 35 anggota DPRD, jika untuk satu anggota dibiayai oleh uang daerah puluhan juta rupiah. Jika ditambah dengan perjalan dinas ke luar negeri, pasti kantong penuh di akhir tahun. Tetapi yang dilihat disini soal manfaat dari keberangkatan tersebut. Apa untungnya bagi daerah ? Jika itu merupakan agenda walikota, maka undang saja pimpinan DPRD atau ketua komisi yang tupoksinya terkait tujuan keberangkatan tersebut. Tidak perlu pimpinan fraksi yang jelas-jelas menghamburkan anggaran daerah,” papar dia.

Terpisah, Anggota DPRD Ambon, Ely Toisuta ketika dikonfirmasi, membenarkan bahwa dirinya diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD Ambon. Sekalipun belum resmi dilantik sebagai pimpinan DPRD atau Wakil Ketua DPRD Kota Ambon lewat Pergantian Antar Waktu (PAW), menggantikan almarhum Husen Toisuta. “Oh iya, saya juga berangkat. Kan saya sebagai salah satu unsur pimpinan. Jadi saya bersama-sama para rombongan walikota ke negara Belanda,” tutur Toisuta.

Disinggung kapasitas saat ini masih sebagai anggota DPRD, Bendahara fraksi Golkar ini mengaku, secara de facto atau berdasarkan fakta dirinya telah terpilih sebagai pimpinan DPRD lewat PAW yang nantinya akan dilantik. Meskipun secara de jure (menurut hukum) belum dilantik secara resmi. Karena dirinya mewakili unsur pimpinan DPRD. “Secara de facto saya sudah, tetapi de jurenya yang belum. Jadi tidak ada masalah. Karena saya salah satu unsur pimpinan. Dan itu tidak ada masalah,” singkat Toisuta.

Ketua DPRD Ambon, James Maatita ketika dimintai keterangan mengatakan, terkait kebrangkatan tersebut diatur di pemerintah kota menggunakan APBD tahun 2017. Sehingga DPRD Kota Ambon tidak tidak bisa menentukan siapa yang ikut dan siapa yang tidak ikut.

Ketua DPC PDIP kota Ambon ini menilai, bahwa yang diajak adalah unsur pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD. Namun jika ada pengalihan keberangkatan terhadap anggota lain, maka itu merupakan kebijakan pemerintah kota. “Itu anggaran pemerintah kota tahun ini. Program kegiatan diatur di Pemkot bukan kita di DPRD. Dan harusnya pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD. Tetapi untuk menentukan siapa yang ikut itu kebijakan walikota. Dan dari 9 fraksi, 2 fraksi yang tidak ikut. Tetapi semua diatur di pemkot. Dan keberangkatan ini pernah disinggung di Bamus dan menjadi program pemkot dan tidak bisa dibatalkan. Karena sudah diatur bersama pihak Kedutaan Belanda,” terangnya.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menjelaskan, tujuan keberangkatan rombongan pemkot dan DPRD ke Belanda terkait pengelolaan dan cara penanganan air bersih yang sebelumnya sudah dipresentasikan kepada Pemkot Ambon. Dimana persoalan air bersih di Kota Ambon akan menjadi persoalan serius jelang 5 sampai 10 tahun kedepan. “Air akan menjadi persoalan serius di Kota Ambon untuk lima sampai sepuluh tahun kedepan. Dan saya melihat ada peluang disini untuk melihat secara langsung sistim pengelolaan air bersih yang baik seperti apa. Makanya saya ajak DPRD untuk melihat langsung penanganan seperti apa,” papar dia.

Disinggung soal sikap Fraksi Demokrat dan Gerindra, Ketua DPD Golkar Kota Ambon ini menilai, tidak ada urusan dengan sikap walkout yang ditunjukan Fraksi Demokrat maupun Fraksi Gerindra.
Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi wakil rakyat untuk bisa menyaksikan secara langsung pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah di negara Kincir Angin sehingga bisa menjadi tolak ukur bagi DPRD dalam mengawal aspirasi rakyat.
“Jika tidak mau pergi tidak masalah karena ini urusan air bersih untuk Kota Ambon. Mungkin mereka tidak peka kepada rakyat, saya juga tidak tahu. Dan ini untuk kepentingan rakyat. Karena Belanda merupakan negara terbaik pengelolaan air bersih. Kita mau lihat mereka memanfaatkan bagaimana laut dipakai sebagai kegiatan pembangunan. Bahkan ada kerjasama lain yang nantinya akan dilaksanakan disana terkait perguruan tinggi di Kota Ambon. Jadi nanti kita lihat manfaatnya,” tandas dia.

Menurutnya, keberangkatan rombongan bersama DPRD ini bukanlah sebagai pemborosan anggaran daerah. Karena ada manfaat yang akan didapatkan dalam kunjungan tersebut. “Nanti kita lihat manfaatnya. Terserah mereka mau menilai seperti apa. Karena segala sesuatu butuh uang. Kecuali tidak ada punya manfaat. Nanti kita lihat saja manfaatnya. Dan kedepan, saya akan ajak DPRD juga ke Jepang dan Australia untuk melihat kondisi disana,” tutup Louhenapessy. (ISL)

Most Popular

To Top