KPU Harus Hitung Ulang Dukungan HEBAT – Ambon Ekspres
Politik

KPU Harus Hitung Ulang Dukungan HEBAT

AMEKS ONLINE, AMBON.—Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dari jalur perseorangan, Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath masih bernafas lega. Gugatan pasangan dengan akronim HEBAT ini dikabulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku.
Ada tiga poin dalam amar putusan Bawaslu Maluku. Pertama, mengabulkan gugatan pasangan HEBAT untuk sebagian.

Kedua, membatalkan berita acara hasil verifikasi jumlah minimal dan sebaran dukungan calon perseorangan dalam Pilgub Maluku, Nomor 467/BA/81/Prov/XI/2017 yang dikeluarkan KPU Provinsi Maluku, 27 November 2017.

Ketiga, meminta KPU Maluku untuk menghitung ulang jumlah dukungan dan sebarannya yang telah diajukan pasangan HEBAT secara keseluruhan, serta memberikan waktu kepada pasangan HEBAT untuk melakukan perbaikan. Penghitungan ulang dan perbaikan dilakukan setelah tiga hari putusan.
“Paling lambat setelah tiga hari putusan musyawarah sidang sengketa Pilgub Maluku,” ucap Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely saat membacakan keputusan musyawarah Pilkada di Sekretariat Bawaslu Maluku, Karang Panjang, Sabtu (16/12).

Bakal calon gubernur Herman Kodoeboen, sangat bersyukur atas putusan tersebut. Namun, perjuangan kedepan masih panjang. Terutama untuk kesiapan perbaikan yang harus dilakukan oleh tim. “Iya, memang putusannya seperti itu. Kita bersyukur, tetapi perjuangannya masih panjang. Sebab, ada proses-proses yang harus dilakukan lagi selanjutnya,” singkat Herman.

Herman dan Vanath merupakan bakal calon perseorangan. Namun, pendaftaran mereka ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, karena jumlah dukungan tidak mencukupi syarat.

Sesuai aturan, dukungan KTP elektronik calon perseorangan minimal 122.895 yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Dari total 165.510 dari 11 kabupaten/kota, hanya 99 .000 lebih dukungan KTP elektronik maupun surat keterangan yang sah. Sementara 66.000 lebih dukungan lainnya, dinilai tidak memenuhi syarat.

Tidak terima, tim pasangan HEBAT menggugat keputusan KPU Maluku ke Bawaslu. Dalam permohonan gugatannya, HEBAT menjelaskan, syarat minimal dukungan yang sudah diserahkan sebanyak 166.510. Jumlah tersebut berdasarkan dokumen soft copy yang diserahkan kepada KPU dan terbaca pada data Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

KONSULTASI KE KPU RI
Keputusan Bawaslu akan dilaksanakan oleh KPU Maluku. Namun, lembaga penyelenggara teknis ini akan berkonsultasi dengan KPU RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk meminta pertimbangan.

Sebab, kata komisioner KPU Maluku, La Alwi, pihaknya masih keberatan atas perintah perbaikan dukungan sebagaimana amar putusan Bawaslu. Sebab, tahapan perbaikan dukungan calon perseorangan sudah selesai, yakni 26 November 2017. “Apa yang menjadi salinan putusan Bawaslu, kita menghargai. Namun, kami juga akan melakukan konsultasi ke KPU dan Bawalu RI, termasuk DKPP.

Karena ini sesuai waktu pentahapan perbaikan yang sudah terlewati. Kemudian apakah dalam perbaikan nanti, berkas yang sudah ada atau mau ditambahkan lagi ? Ini yang masalah, sehingga akan disampaikan saat konsultasi nanti,” jelas Alwi ketika dihubungi Ambon Ekspres.

Sidang dengan agenda pembacaan hasil keputusan dipimpin Ketua Bawaslu Maluku Abdulah Ely, didampingi dua komisioner lainnya, Paulus Tittaley dan Astuti Usman. Kemudian, pasangan Herman Koedoeboen-Abdulah Vanath selaku pemohon bersama tim hukum dan KPU Maluku selaku termohon yang diwakili anggota KPU Maluku Irene Pontoh selaku termohon dan dua staf.

Sebelumnya diberitakan, sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah disebutkan, setelah menerima dokumen dukungan calon perseorangan, KPU melakukan penelitian administratif terhadap keabsahan surat dukungan pada formulir model B1.KWK Perseorangan, kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir model B1.KWK Perseorangan dengan fotokopi indentitas kependudukan, dan kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan.

Selanjutnya, meneliti kelengkapan daftar dan alamat pendukung pada formulir B.1-KWK perseorangan, kesesuaian alamat pendukung denhgan wilayah administratif PPS, dan identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung.

Apabila nama pendukung tidak ada dalam DPT pemilu terakhir, KPU akan membuka Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Jika tidak juga, KPU wajib berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Selanjutnya, jika jumlah minimum dan sebaran tidak sesuai, KPU menolak pendaftaran paslon perseorangan. Tetapi, bila sudah memenuhi, dan sesuai, akan dilanjutkan dengan penelitian faktual oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) dengan metode sensus.

Mekanismenya, PPS akan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada pasangan calon perseorangan, mencocokkan kebenaran nama, alamat dan dukungan kepada balon pasangan, pendukung yang menyatakan tidak mendukung, mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret.

Bila pendukung tidak bersedia mengisi berita acara dukungan tetap Memenuhi Syarat (MS). Kecuali atas kesaksian PPL/Panwascam secara tertulis bahwa pendukung tidak mendukung, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pendukung yang menarik dukungannya pada tahapan verifikasi faktual, dukungannya tetap MS. Pendukung yang tidak ditemukan alamatnya, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. Apabila fotokopy KTP elektronik atau Suket meragukan, PPS meminta menunjukkan yang asli.

Sementara itu, pendukung yang memberi dukungan lebih dari satu bakal calon pasangan, maka harus menyatakan kepastian dukungannya dengan membubukan tanda tangan/cap jempol bagi balon yang didukung dan PPS mencoret dukungan untuk balon lainnya yang tidak didukung.

Jika ditemukan pendukung tidak ada tanda tangan/cap jempol pada formulir B.1-KWK, tetapi menyatakan kebenaran dukungan, maka dukungan dinyatakan sah. Bila tidak terdapat tanda tangan/cap jempol dan menyatakan tidak mendukung, pendukung diwajibkan mengisi formulir model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatkan TMS dan dicoret.

Tetapi, bila pendukung menyatakan dukungan benar mendukung lebih dari satu pasangan, dukungan dinyatakan TMS dan dicoret dari daftar dukungan. Hasil verfikasi faktual ini akan duirekapitulasi sesuai jenjang, yaitu dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi.

Berita acara hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten kota (BA.7-KWK Perseorangan) dan BA.8-KWK tingkat provinsi akan diserahkan kepada pasangan calon gubernur dan wagub perseorangan, sebagai salah satu dokumen pendaftaran. (WHB)

Most Popular

To Top