Polisi Dan Pilkada Maluku – Ambon Ekspres
Features

Polisi Dan Pilkada Maluku

Oleh :Bagus Rai, Praktisi Kepolisian

Demokrasi menjadi instrument penting yang dilakukan negara dalam mengelola kekuasaannya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu wujud demokrasi yang dilakukan di Indonesia adalah Pemilihan Umum (disingkat: Pemilu). Pemilu bagi masyarakat Indonesia memang bukan hal yang baru, sejak tahun 1955 sudah dilaksanakan pemilu. Namun berbeda dengan pemilu sebelumnya terutama pada masa orde baru yang masih bersifat otokratis, sewaktu partai hanya dibatasi 3 partai saja, pemilu yang dilakukan sejak tahun 1999 dilakukan dalam situasi dan kondisi perubahan ke arah pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya, yang diawali dengan munculnya euphoria demokrasi. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya transisi demokrasi yang menimbulkan ekses-ekses dalam pelaksanaannya, baik pada pra-pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

Beberapa ekses yang ditimbulkan pada kondisi dan situasi tertentu telah menimbulkan berbagai konflik sosial politik yang mengarah pada anarkhisme dan chaos yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa peristiwa menunjukkan hal demikian, sebut saja misalnya fenomena unjuk rasa yang berujung pada bentrokan antar pendukung partai baik pada saat kampanye atau pasca pelaksanaan pemilu, peristiwa saling serang dan merusak dimana yang kalah dalam pemilu melakukan pembakaran rumah, dan gedung. Kondisi ini tentunya tidaklah kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang damai, adil, jujur, bebas dan rahasia. Padahal pelaksanaan pemilu, harus tetap terjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan koridor demokrasi.

Untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan koridor demokrasi, maka harus tersedia situasi dan kondisi yang kondusif. Saat keamanan dan ketertiban terjaga, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, semua kelompok masyarakat merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, adalah tugas Polri sebagai aparat negara yang merupakan kekuatan utama, didukung oleh TNI, Pemda dan seluruh komponen masyarakat, berkewajiban menjaga koridor demokrasi yang telah disepakati bersama. Keberhasilan Polri dalam mengamankan pemilu pileg dan pilpres, telah menjadi kredit poin tertentu yang menunjukan profesionalitas Polri dalam melaksanakan tugas. Namun keberhasilan tersebut haruslah diikuti dengan kesiapan-kesiapan dalam menghadapi pemilu-pemilu lainnya, seperti pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota.

Berbagai pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana pada pemilihan kepala daerah diprediksi akan tetap ada. Terlebih dalam menghadapi pemilu kada serentak 2018, terdapat berbagai perubahan peraturan perundang-undangan dan sistem pemilu yang dapat menjadi potensi gangguan bagi terselenggaranya pemilu yang aman, damai, jujur dan adil.

Sistem pemilu yang ditetapkan undang-undang tidak diikuti sebagian partai atau ketetapan beberapa parpol yang tidak sejalan dengan sistem yang ditetapkan undang-undang, sistem yang menumbuhkan persaingan terbuka, ataupun masih adanya persoalan-persoalan internal partai, merupakan contoh yang dapat menjadi potensi gangguan.

Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi yang akan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur pada tahun 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menempatkan Maluku pada provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi dengan skor 3,25 pada Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2018. Kata “rawan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya”. Sementara kerawanan pilkada yang dipergunakan dalam IKP oleh Bawaslu dimaknai sebagai “segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”.

Kerawanan pemilu diidentifikasi berdasarkan dimensi; 1) tingkat kompetensi dan oposisi yang dimungkinkan dalam tatanan politik, 2) angka partisipasi politik dari warga negara dan ditambah dengan dimensi 3) penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian hasil IKP oleh Bawaslu dapat dimaknai bahwa akan muncul gangguan terhadap proses pemilu kada Maluku yang berasal dari dimensi kontestasi, partisipasi dan penyelenggara pilkada. Identifikasi sumber gangguan dan hambatan ini sangat penting untuk dilakukan sehingga “meniup api kecil lebih mudah daripada menyiram api yang berkobar”.

Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, Ph.D telah menetapkan Program Optimalisasi Aksi Polri menuju Polri yang professional, modern dan terpercaya (Promoter). Salah satu dari 11 Program Prioritas tersebut adalah Program 8; Penguatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Program Penguatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan Pengamanan Pemilu Kada Serentak 2017-2018 dan Pemilu Pileg/Pilpres 2019. Dalam rangka pengamanan pemilu kada, kesatuan-kesatuan Polri harus mampu memprediksi gangguan yang mungkin terjadi, siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan siap dalam mengamankan dan menegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tuntutan profesionalisme Polri dalam mengamankan pemilu.

Polda Maluku sebagai kesatuan operasional terlengkap dengan satuan fungsi-fungsi yang dimiliki, diharapkan mampu menjawab tantangan dalam rangka mengamankan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018. Untuk menjawab tantangan tersebut sangat tergantung kepada bagaimana kesatuan Polda dan Polres-polres di jajaran Polda Maluku, diberdayakan dengan menganalisis secara tajam segala kekuatan (strengthens), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan kendala (triteness) yang dihadapi. Dengan demikian muncul kemampuan dalam memaksimalkan kekuatan, pemanfaatan peluang secara optimal, sekaligus meminimalkan kelemahan kesatuan dan menekan dampak kendala yang dihadapi. Jika pemberdayaan kesatuan ini dapat dilaksanakan dengan tepat dimana seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka akan terwujud suatu kesuksesan dalam pelaksanaan peran dan tugas Polda Maluku dan jajaran dalam pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018. Polda Maluku perlu melihat Pemilu 2018, tidak sekedar sebagai sebagai tugas berat yang kurang lebih sama dengan tugas-tugas yang lain. Menurut penulis, inilah tugas yang paripurna bagi Polda Maluku dimana mengamankan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 tidak hanya menuntut kesiapan teknis dan kemampuan kepolisian yang tinggi, tetapi juga sikap yang tidak memihak dan obyektif serta perilaku yang ramah namun tegas. Inilah yang perlu diusahakan Polda Maluku dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peran dan tugasnya pada penyelenggaraaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018. (*)

Most Popular

To Top