HEBAT Gagal Verifikasi Administrasi – Ambon Ekspres
Politik

HEBAT Gagal Verifikasi Administrasi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dari jalur perseorangan, Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath tidak memenuhi syarat administrasi dukungan minimal. Meski begitu, dukungan pasangan dengan akronim HEBAT, itu dilanjutkan ke verifikasi faktual.

Berdasarkan verifikasi administratif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, 26 – 30 Desember 2017, jumlah dukungan pasangan HEBAT hanya 122.734 dari sebanyak 145.771 yang dimasukkan ke KPU. Padahal ketentuan KPU, calon perseorangan harus memenuhi jumlah minimal 122.895 dukungan. Artinya, ada kekurangan dukungan sebanyak 161. “Dukungan hasil penghitungan awal sebanyak 145.771 dukungan.

Kemudian ditingkatkan untuk dilakukan verifikasi administrasi itu yang memenuhi syarat berjumlah 122.734. Itu artinya, ada 23.037 dukungan yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jadi, ada penurunan dukungan sebanyak 161 (dari jumlah dukungan minimal),” kata anggota KPU Maluku, La Alwi kepada Ambon Ekspres usai penyerahan berita acara hasil verifikasi administratif kepada tim pasangan HEBAT di Kantor KPU Maluku, Minggu (31/12).

Ditanya soal kemungkinan dukungan berkurang lewat verifikasi faktual, Alwi tidak mau mendahului proses. ”Itu baru vermin (verfikasi administrasi), belum verifikasi faktual. Soal nanti berkurang atau tidak, kita tidak bisa pastikan,” terangnya.

Dukungan yang TMS tersebut, didominasi oleh ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), wilayah dukungan yang berbeda, dokumen tidak lengkap atau tidak ditulis sesuai format. Lainnya berupa nama, tempat tanggal lahir dan alamat tidak sesuai atau salah. “Jadi, ketidakcocokkan formulir dukungan asli dengan lampiran KTP atau suket,” jelas koordinator Divisi Teknik KPU Maluku itu.

VERIFIKASI FAKTUAL
Meskipun di tahapan verifikasi administrasi pasangan HEBAT tak memenuhi syarat, namun KPU Maluku tetap melakukan verifikasi faktual ke masyarakat. Olehnya itu, verifikasi administratif ini telah disahkan dalam berita acara verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 Nomor : 547/BA/81/PROV/XII/2017.

KPU Maluku juga telah menyerahkan dokumen model dukungan model B1.KKW, lampiran KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual selama 1 – 5 Januari 2018.

Selanjutnya, hasil verifikasi faktual direkap secara berjenjang. Dimulai dari kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota di kabupaten dan kota, dan terkahir di KPU Provinsi. “Dokumen jumlah dukungan hasil verifikasi administratif sudah kita sebarkan ke kabupaten/kota, dan infonya sudah sampai ke PPS,” kata Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun sesaat sebelum penyerahan berita acara hasil verifikasi administratif.

Hasil rekapan ini, jelas anggota KPU Maluku, Almudatsir Zain Sangadji, akan disahkan dalam berita acara yang bisa dipakai pasangan calon perseorangan untuk mendaftar 8 – 10 Januari 2018. KPU menargetkan rekapan selesai pada 7 atau 8 Januari. “Jadi, berapapun angka hasil verifikasi faktual dan rekapan berjenjang, itu tetap dipakai untuk mendaftar. Tetapi, untuk penetapan, nanti kita akan lihat kekurangan dari syarat minimal dukungan yang dimasukkan,” ujar Almudatsir.

DOKUMEN DUKUNGAN BARU
Selama masa perbaikan setelah pendaftaran, kandidat dan tim bakal calon perseorangan memasukkan dukungan perbaikan dua kali lipat dari dari jumlah yang kurang. Dokumen dukungan tersebut, jelas Almudatsir, harus yang baru atau tidak bisa lagi menggunakan dukungan lama yang tidak memenuhi syarat saat verifikasi administrasi dan faktual. “Jadi, yang nanti diserahkan dalam masa perbaikan itu adalah dokumen baru, bukan dokumen lama atau yang sudah menyatakan dukungan. Karena, nanti akan dilakukan validasi. Jadi, kalau teman-teman memasukan dukungan yang sama, berarti saat kita lakukan validasi, itu akan terkoreksi sangat banyak lewat SILON,” ujarnya.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan wakil Walikota menyebutkan, ada tiga tahap verifikasi faktual. Pertama, PPS mendatangi pemberi dukungan.
Semua didatangi satu kali setelah itu, jika ketemu ditanyakan mendukung atau tidak. Kalau mendukung penuhi syarat. Kalau tidak, harus mengisi formulir BA5-KWK dan dinyatakan tidak memenuhi dan dicoret.

Kedua, jika pendukung tidak ditemukan, KPU akan menghubungi PPS, lantas PPS akan menemui tim pasangan calon yang ada di desa untuk dikumpulkan paling lama tiga hari sejak tidak ditemukan.

Berikutnya, jika masih tidak datang saat dikumpulkan, maka pendukung itu yang datang ke PPS atau kantor desa  atau kelurahan sampai batas akhir verifikasi faktual. Jika tidak datang sampai batas akhir verifikasi faktual, maka pendukung tidak memenuhi syarat. “Terhadap yang tidak ditemukan, yakni pada saat dilakukan sensus tidak ditemukam di rumah atau setelah kita lakukan koordinasi dengan tim penghubung untuk menghadirkan mereka di satu tempat, juga tidak hadir sampai batas akhir, maka dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” jelas Almudatsir.

Dengan keterbatasan waktu lima hari, KPU berharap kerjasama yang baik dari kandidat dengan menyiapkan tim penghubungan pada setiap desa. “Kami meminta teman-teman dari tim untuk memberikan kita semacam nama-nama penghubung dari kabupaten, kecamatan sampai dengan desa. Sekaligus dengan nomor telepon,” pinta Rifan.

Tim pasangan HEBAT, Nahwan Matdoan mengaku, pihaknya telah akan menyiapkan penghubung. ”Kita akan siapkan penghubung. Beberapa kabupaten/kota sudah bisa kita masukkan malam ini (malam Senin),” kata Nahwan .(TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top