Palsukan Dukungan, HEBAT Terancam Dipidana – Ambon Ekspres
Politik

Palsukan Dukungan, HEBAT Terancam Dipidana

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tim pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Perseorangan, Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath diduga memanipulasi atau memalsukan dukungan warga. Pasangan dengan akronim HEBAT itu terancam dipidana.

Bau dugaan manipulasi dukungan ini tercium saat verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, yang dimulai 1 Januari. Tidak hanya tanda tanda warga dalam formulir pernyataan dukungan model B1.KWK Perseorangan yang dimanipulasi, pemungutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Surat Keterangan (Suket) tanpa sepengetahun pemilik.

Abdul Munzy Rumata, warga Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengakui, tim pasangan HEBAT tidak pernah meminta KTP elektronik miliknya. Namun, namanya tercantum di dalam formulir pernyataan dukungan dan ia mengetahui saat petugas Pemungutan Suara (PSS) datang melakukan verifikasi faktual.

“Tak hanya itu. Tanda tangan saya di dalam pernyataan dukungan juga dimanipulasi.
Tanda tangan yang mereka bikin itu berbeda-beda juga, dan tak sesuai dengan tanda tangan saya,” jelas Munzy saat dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Selasa (2/1).

Olehnya itu, warga Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, itu telah membuat pernyataan tidak mendukung dalam formulir BA5.KWK Perseorangan. Menurut dia, ini merupakan bentuk kejahatan pemilu yang perlu ditangani secara hukum.

“Dengan sadar dan tegas saya sampaikan bahwa sampai saat ini, saya tidak pernah bertemu bahkan duduk sekalipun untuk berdiskusi atau membicarakan persoalan surat dukungan perseorangan beta kepada kandidat HEBAT. Dan, saya sudah menandatangani formulir tidak mendukung,” tegas Munzy.

Dia meminta tim HEBAT untuk mengklarifikasi dukungan warga lainnya yang diduga dimanipulasi. Ini penting, supaya dapat diketahui kebenaran dukungan. “Saya secara tegas sampaikan bahwa tidak mendukung pasangan perseorangan (independen).

Olehnya itu, saya meminta dengan hormat kepada tim HEBAT, tolong mereka klarifikasi, agar publik bisa mengetahui kebenaran atas data yang diambil,” pungkasnya.

Sementara itu, Abdul Rasid Buano, warga Desa Rarat, Kecamatan Gorom Timur, SBT juga mengaku, nama sekitar 780 pemilih di desa tersebut juga tercantum dalam surat pernyataan dukungan pasangan HEBAT. Padahal, tim pasangan independen ini tidak pernah datang ke desa itu untuk meminta pernyataan dukungan, KTP elektronik maupun Suket. “Kami menilai, ini merupakan bentuk kebohongan. Warga di desa ini tidak pernah memberikan dukungan kepada Dullah Vanath (HEBAT),” ungkapnya.

Rasid berharap, lembaga pengawasan, baik Panwaslu Kabupaten SBT maupun Bawaslu Maluku memperhatikan persoalan ini. Dia dan warga lainnya belum berniat melaporkan manipulasi dukungan ini ke Sentra Gakumdu di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku.

Tetapi, ia berharap, tim pasangan HEBAT memberikan klarifikasi yang jujur. Sebab, manipulasi dukungan ini dapat merugikan mereka secara politik. “Kami minta agar tim (HEBAT) menjelaskan kepada kami, mengapa sampai nama-nama kami tercantum di dalam formulir pernyataan dukungan. Siapa yang tanda tangan itu,” pungkasnya.

Pemalsuan dukungan dan tanda tangan juga terjadi di Kabupaten Buru. Sudirman Kabau dan Sedek Umasugy, warga Desa Waimiti, Namlea, menyatakan tidak pernah mendukung pasangan HEBAT. “Saya tidak setuju dengan nama saya masuk dalam daftar pendukung Dullah Vanath. Barang siapa yang mengambil nama saya, dan masuk sebagai pendukung Dullah Vanath, maka saya akan tuntut dia sampai kapanpun,” ujar Sedek.

SANKSI PIDANA
Manipulasi dukungan calon perseorangan kepala daerah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Sanksi pidananya juga diatur pada dua pasal dalam UU ini.

Pasal 185 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk bakal calon perseorangan Gubernur, bakal calon perseorangan Bupati, bakal calon perseorangan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua belas (12) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) tahun dan denda paling sedikit 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan bunyi pasal 185A : Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
“Misalnya, di dalam dokumen dukungan ada nama Anda. Lalu, kita ke Anda, tetapi Anda mengaku tidak menyatakan dukungan dan melaporkan ke Sentra Gakumdu Bawaslu dan terbukti, maka bisa dipidana sesuai pasal 185 dan 185A UU Pilkada,” jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Syamsul Rifan Kubangun kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Minggu (31/12).

Dia mengimbau warga yang merasa dirugikan dengan dukungan palsu, melaporkan ke Sentra Gakumdu. Ini demi penegakan hukum pemilu. Sebaliknya, bila warga mengaku memberikan dukungan, akan dinyatakan sah oleh KPU. “Itu bagian dari penegakkan hukum pemilihan. Nah, itu yang harus ditegakkan,” papar Rifan.

Tim dan juru bicara pasangan HEBAT, belum menanggapi dugaan pemalsuan dukungan ini. Pesan singkat yang dikirim wartawan Ambon Ekspres belum dibalas hingga berita ini naik cetak.

TIDAK GAGAL, DUKUNGAN TETAP DIVERIFIKASI
Sementara itu, anggota KPU Maluku, Almudatsir Zain Sangadji mengatakan, ada tiga tahapan verifikasi calon perseorangan. Pertama, penelitian berkas dukungan yang telah dilakukan dengan jumlah dukungan 145.771.

Jumlah dukungan ini kemudian diverifikasi administratif. Hasilnya, sebanyak 122.734 dukungan memenuhi syarat (MS) dan 23.037 dukungan yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Dukungan MS tersebut telah diuturun ke PPS untuk dilakukan verifikasi faktual sebagai tahapan ketiga.

Sehingga jelas Almudatsir, tidak ada istilah ‘gagal’ dalam proses verifikasi administrasi. “Jadi, tidak ada istilah gagal di situ. Karena itu akan menimbulkan persepsi publik yang keliru terhadap mekanisme yang ada di KPU. Jadi, meskipun 1 dukungan yang memenuhi syarat, itu tetap diturunkan untuk verfikasi faktual,” jelas Almudatsir saat menghubungi Ambon Ekspres, kemarin.

Setelah verifikasi faktual pada 1 – 5 Januari, akan dilanjutkan dengan direkapitulasi secara berjenjang. Setelah itu, KPU Maluku akan mengeluarkan berita acara jumlah hasil verifikasi faktual. Dokumen ini yang akan dipakai pasangan HEBAT untuk mendaftar.
“Jadi, berapapun angka hasil verifikasi faktual dan rekapan berjenjang, itu tetap dipakai untuk mendaftar. Nanti kita akan lihat kekurangan dari syarat minimal dukungan yang dimasukkan,” ujarnya.

KPU akan melakukan penelitian terhadap kekurangan dukungan yang dimasukkan. Bila jumlah yang dimasukkan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, HEBAT langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada lagi verfikasi administrasi dan faktual. Tapi, jika dukungannya dinyatakan memenuhi syarat minimal, maka dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual lagi. “Dan jika hasil rekapan verifikasi faktual kedua itu dibawah angka 122.985 dukungan, itu beraarti tidak dinyatakan sebagai pasangan calon. Tetapi, jika angka diatas itu atau sama dengan jumlah syarat minimal dukungan, maka ditetapkan sebagai pasangan calon,” pungkasnya. (TAB)

Most Popular

To Top