Pelantikan Talahatu Dinilai Cacat Hukum – Ambon Ekspres
Berita Utama

Pelantikan Talahatu Dinilai Cacat Hukum

AMEKS ONLINE, AMBON.—Usai dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Ambon, nama Jacky Talahatu masih viral di parlemen kota Ambon. Sejumlah anggota DPRD Ambon angkat bicara.

Mereka menilai, penempatan jabatan struktural terhadap terpidana kasus korupsi cacat hukum. “Saya kira penempatan jabatan bagi mantan terpidana korupsi adalah cacat hukum. Karena dalam aturan ASN, bagi para pejabat bermasalah hukum tidak boleh diangkat menjadi pejabat. Apalagi eselon II. Dan perombakan ini terkesan politik balas budi. Karena tidak mengedepankan profesionalitas,” tandas Wakil Ketua DPRD Ambon, Rustam Latupono, ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres, Selasa (2/1).

Diakuinya, perombakan birokrasi merupakan hak prerogatif Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon. Namun perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya bersih dari persoalan hukum.

Sehingga pemerintahan yang dijalankan ini terlihat kredibel dan berwibawa. “Yang dilantik ini kan eks narapidana korupsi. Bagaimana bisa duduk sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Ambon ? Otomatis, Pemkot Ambon telah menyalahi aturan kepegawaian dan pemerintahan kedepan akan amburadul,” jawabnya.

Sekretaris Fraksi Gerindra Kota Ambon ini menilai, ada sejumlah dinas yang sengaja dikosongkan walikota. Salah satunya seperti dinas perhubungan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Padahal sebelumnya, sejumlah kepala dinas yang memimpin dinas tersebut mampu menunjukan kinerja yang luar biasa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon di tahun-tahun sebelumnya. “Saya tidak mengerti alasan para kepala dinas tersebut dilepaskan. Padahal pemerintah kota sangat membutuhkan orang-orang seperti ini untuk membangun daerah kedepan. Apalagi dengan kondisi keuangan negara yang tidak stabil. Maka seharusnya pemerintah harus mengedepankan profesionalisme dalam menempatkan jabatan ASN dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan,” terang Latupono.

Anggota Komisi I DPRD Ambon, Rio Tamaela mengatakan, jika walikota bersikeras melantik Jacky Talahatu selaku mantan terpidana kasus korupsi, maka tidak mampu menciptakan pemerintahan yang bersih. Karena jika memberikan jabatan struktural bagi mantan terpidana korupsi, maka tentu akan memberikan ruang bagi para pejabat lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. “Jacky Talahatu ini kan terbukti korupsi.

Jika diberikan jabatan struktural, sama saja memberikan kesempatan bagi pejabat lain untuk melakukan tindakan korupsi. Karena setelah dihukum akan diberikan jabatan strategis lagi. Padahal dalam konsultasi kita ke Menpan RB dalam Pansus Kepegawaian, jika ada terpidana korupsi maka harus diberhentikan secara tidak hormat,” tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat Kota Ambon ini mengaku, proses perombakan birokrasi yang dilakukan walikota, sengaja tidak dikoordinasikan dengan DPRD. Padahal DPRD merupakan bagian dari pemerintahan. “Kita juga heran, perombakan birokrasi tidak dikoordinasikan dengan para pimpinan fraksi dan anggota lainnya di DPRD. Nanti kalau berangkat ke Belanda yang tidak bermanfaat, justru melibatkan ketua-ketua fraksi. Ini kan lucu, terkesan ada yang disembunyikan,” ungkapnya.

Menurutnya, Fraksi Demokrat tetap menghargai hak prerogatif walikota. Akan tetapi, dengan memberikan jabatan struktural bagi terpidana mantan korupsi, tentu akan menciptakan birokrasi yang tidak sehat kedepan. “Kita menghargai hak prerogatif walikota. Tetapi ini jelas-jelas menciptakan birokrasi yang buruk kedepan. Dan ini bukan soal orangnya, tapi statusnya. Dan yang kita sesali, perombakan ini tidak dikoordinasikan dengan DPRD, terkhusus para pimpinan fraksi. Karena DPRD itu kolektif dan kolegial. Harus melalui kesepakatan semua pimpinan fraksi, bukan hanya ketua DPRD,” ingatnya.

Seperti yang diberitakan Ambon Ekspres, Selasa (2/12) kemarin, Walikota Ambon Richard Louhenapessy melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV dilingkup Pemkot Ambon, Jumat (29/12). Pelantikan dilaksanakan di Pantai Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Jumat (29/12). Berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor 531 tahun 2017.

Diantara para pejabat tersebut, nama Jacky Talahatu menjadi sorotan. Karena pernah tersangkut tersangkut kasus korupsi Taman Kota Ambon tahun 2012. Kala itu, dia masih menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Ambon. Beserta beberapa stafnya, dia diduga merugikan negara sebesar Rp 161.406.921. Jacky dihukum 1 tahun penjara oleh majelis hakim pada tahun 2015 lalu.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengaku, pelantikan ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang kepegawaian. “Dalam pelantikan ada pejabat yang belum dilantik karena belum mengikuti assessment. Banyak pejabat yang dalam keterangan akan diangkat pada jabatan lainnya,’’ terang Louhenapessy.

Diakuinya, bulan ini, juga akan dilakukan pelantikan pejabat eselon II. Pejabat eselon III yang telah memenuhi persyaratan, juga turut diberikan ruang dan kesempatan untuk mengikuti lelang jabatan mengisi eselon II yang belum terisi. “Yang diangkat kemudian akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses struktur organisasi yang ada,” ujar Ketua DPD Golkar kota Ambon ini. (ISL)

Most Popular

To Top