Sistem Pilkada Memaksa Kepala Daerah Korupsi – Ambon Ekspres
Politik

Sistem Pilkada Memaksa Kepala Daerah Korupsi

AMEKS ONLINE.–Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pemerintah dan lembaga terkait melakukan kajian terkait efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Hal tersebut karena masih banyaknya pelanggaran saat berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.

“Proses demokrasi kita ini biayanya tinggi sekali, bahkan saya sudah sampaikan kepada Bapak Mendagri (Tjahjo Kumulo) dan Ketua pimpinan KPK (Agus Rahardjo) untuk melakukan survei atau evaluasi. Untuk melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan Pilkada,” kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Tito menuturkan, terdapat sisi negatif dari pelaksanaan Pilkada langsung tersebut, seperti biaya anggaran yang tinggi dan adanya politik uang yang dikeluarkan oleh pemilik kekuasaan, hal ini cenderung terjadi pada proses pesta demokrasi.

“Masyarakat Indonesia ini low clas (menengah bawah), imbasnya pilkada yang terjadi orang tidak melihat program atau kampanye, tapi siapa yang datang bawa uang,” ungkap Tito.

Tito menyebut, untuk menjadi seorang pimpinan kepala daerah seperti Bupati dan Gubernur harus membutuhkan anggaran Rp 30 miliar sampai dengan Rp 50 miliar. Hal ini yang nantinya dapat mengakibatkan setiap pejabat daerah melakukan korupsi.

“Begitu kemudian terpilih jadi kepala daerah, mohon maaf gaji tarolah seorang Bupati dengan segala kegiatan berkisar Rp 300 jutax12= Rp 3,6 miliar di-kali 5 tahun Rp 18 miliar. Yang keluar Rp 30 miliar lebih, apa mau tekor? Jarang sekali mau tekor. Pasti yang terjadi nanti ngambilnya dari proyek perizinan dan segala macam. Artinya sudah membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi,” ucap Tito.

Oleh karena itu, Tito meminta pemerintah dan akademisi untuk dapat membuat kajian mengenai baik dan buruknya penyelenggaraan secara langsung pemilihan kepala daerah.
“Harus dilakukan penelitian, lebih banyak mudorotnya atau banyak efektifnya pemilihan langsung itu,” ujar Tito.

Mencegah terjadinya money politik pada proses Pilkada di 171 Provinsi dan Kabupaten Kota, dikatakan Tito, pihaknya akan membuat Satgas Money Politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat proses pesta demokrasi serentak itu berlangsung.

“Saya sudah koordinasi dengan Ketua pimpinan KPK, intinya bahwa kita akan mengawasi juga money politik, karena money politik ini berdampak negatif pada proses demokrasi kita,” tandas mantas Kepala BNPT ini. (rdw/JPC)

Most Popular

To Top