Desak Walikota Evaluasi Perombakan Birokrasi – Ambon Ekspres
Berita Utama

Desak Walikota Evaluasi Perombakan Birokrasi

Ilustrasi/net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Sikap tegas masih disuarakan sejumlah anggota DPRD Ambon, terkait penempatan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi, Jacky Talahatu. Para wakil rakyat meminta Walikota Ambon Richard Louhenapessy untuk mengevaluasi kembali penempatan jabatan struktural bagi pejabat yang bermasalah serta jabatan yang sengaja masih dikosongkan.
Sebelumnya, pada 29 Desember 2017, Walikota Ambon melantik sejumlah pejabat eselon II dan III lingkup Pemkot Ambon.

Namun salah satu pejabat yang menempati jabatan struktural tersebut merupakan mantan terpidana kasus korupsi taman Kota Ambon tahun 2012, yakni Jacky Talahatu.
Talahatu diberikan posisi baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Ambon. Sementara sejumlah jabatan lainnya, masih dikosongkan oleh Walikota Ambon.

Namun, penempatan Talahatu menuai kritikan dari DPRD Ambon. Mereka menilai, perombakan birokrasi yang dilakukan terkesan terburu-buru dan merupakan politik balas budi atas Pilkada Kota Ambon 2016 lalu.

Wakil Ketua DPRD Ambon, Rustam Latupono menegaskan, perombangan birokrasi merupakan hak prerogatif Walikota Ambon. DPRD sangat menghargai kebijakan tersebut. Akan tetapi, dalam aturan ASN, tidak mengharuskan sejumlah jabatan dikosongkan atau dinonjobkan pada sejumlah dinas.

Lebih parah lagi, kata Latupono, seorang mantan terpidana korupsi tidak bisa ditempatkan dalam posisi struktural pemerintahan. Sehingga proses perombakan dan penempatan jabatan struktural tersebut dianggap cacat hukum dan bertolak belakang dengan aturan. “Perombakan yang dilakukan, harusnya seluruh jabatan struktural itu terisi. Jangan sebagian di nonjobkan, karena kesannya miring bagi publik. Dan selama ini tidak pernah seperti itu. Sehingga menurut kami selaku wakil rakyat, harus dilakukan evaluasi oleh walikota terhadap perombakan tersebut. Dengan meninjau kembali dan mempertimbangkan posisi jabatan yang diberikan,” tegas Latupono, kepada Ambon Ekspres di Balai Rakyat DPRD Ambon, Kamis (4/1).
Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini mengaku, ada hal yang perlu diperhatikan

Walikota Ambon dalam melakukan perombakan birokrasi sesuai undang-undang ASN. Pejabat yang pernah bermasalah atau sementara bermasalah dengan hukum, kemudian tersandung kasus narkoba dan melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. “Jadi, proses perombakan ini memang harus dievaluasi. Harusnya, Jacky Talahatu sebagai mantan terpidana korupsi dinonjobkan. Bukan sebaliknya mengangkat, apalagi menempatkan dalam jabatan strategis yang berkaitan dengan keuangan daerah. Karena ini bukan soal orangnya, tetapi tetapi statusnya yang memang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.

Latupono menilai, dalam waktu dekat DPRD akan melakukan rapat internal dan memanggil Sekretariat Kota (Sekot) Ambon AG Latuheru sebagai pimpinan tinggi pratama, untuk mempertanyakan alasan penempatan mantan terpidana korupsi dalam jabatan struktural. ‘’Kita akan pertanyakan kepada Sekot Ambon terkait penempatan birokrasi. Karena harus mengedepankan undang-undang ASN. Yang mana mempromosikan PNS atau mempromosikan PNS yang positif, bukan seperti ini yang pernah bermasalah dengan hukum. Dan dalam waktu dekat akan kita pertanyakan,’’ tegas dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Ambon, Rio Tamaela. Menurutnya, perombakan birokrasi merupakan hak prerogatif walikota. Akan tetapi, yang telah dilakukan sangat bertolak belakang dengan undang-undang ASN.

Menurutnya, perlu dilakukan peninjauan maupun evaluasi atas sejumlah jabatan struktural yang diberikan kepada sejumlah pejabat. Karena akan memberikan contoh buruk bagi publik maupun dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. “Kami menghargai hak prerogatif walikota. Tetapi dengan menempatkan mantan terpidana korupsi dalam jabatan struktural tentu akan merusak tatanan birokrasi. Karena dalam aturan ASN sangat jelas. Makanya kami minta agar penempatan jabatan ini harus dievaluasi. Bukan soal orangnya, tetapi ini soal status mantan terpidana korupsi yakni Jacky Talahatu,” tegas Tamaela.

Ketua DPC Demokrat Kota Ambon ini menilai, DPRD memiliki hak dalam bentuk pengawasan terhadap pemerintah hingga proses penempatan jabatan struktural bagi sejumlah pejabat. Karena selain nama Jacky Talahatu, nama Morist Lantu sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahrga juga bermasalah dengan hukum. “Dalam hasil konsultasi kita ke Menpan RB terkait Pansus ASN, sudah dijelaskan. Bahwa jika ada pejabat yang bermasalah atau statusnya terdakwa maka harus diberhentikan secara tidak terhormat. Dan kami berharap, kekosongan jabatan itu bisa diisi dengan orang-orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Dan Demokrat tetap mendorong agar perombakan birokrasi tersebut harus evaluasi,” pesannya.

Sekedar tahu, usai pelantikan sejumlah pejabat tersebut di Hukurilla tanggal 29 Desember 2017 kemarin, Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengaku, pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan undang-undang kepegawaian.

Menurutnya, dalam pelantikan ada pejabat yang belum dilantik karena belum mengikuti assessment. Dan banyak pejabat yang nantinya akan diangkat dalam jabatan lain. Dimana dalam bulan Januari ini, akan dilakukan pelantikan pejabat eselon II.
Bahkan pejabat eselon III yang telah memenuhi persyaratan, juga turut diberikan ruang dan kesempatan untuk mengikuti lelang jabatan mengisi eselon II yang belum terisi. “Yang diangkat kemudian akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses struktur organisasi yang ada,” ujar Ketua DPD Golkar kota Ambon ini. (ISL)

Most Popular

To Top