Gerindra Hanya Pelengkap Koalisi – Ambon Ekspres
Politik

Gerindra Hanya Pelengkap Koalisi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memiliki 5 kursi DPRD Provinsi Maluku. Namun, partai ini hanya pelengkap koalisi dari dua koalisi besar yang sudah terbangun untuk mencalonkan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno dan pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun.

Koalisi PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan total 22 kursi, mengusung Murad Ismnail-Barnabas Orno dengan akronim BAILEO. Pasangan ini berencana mendaftar ke KPU tanggal 8 Januari 2018.

Sedangkan pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun yang disingkat SANTUN, diusung koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan akumulasi 18 kursi.

Pasangan SANTUN akan mendaftar pada 10 Januari.
Sementara Gerindra belum bersikap. Sejak awal perebutan rekomendasi oleh bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018, partai pimpinan Prabowo Subianto itu telah pasang badang ke Murad Ismail, dan meminta jatah bakal calon wakil gubernur.

Namun, ketika PDIP memastikan dukungan kepada Murad, jatah wakil menjadi parpol pemilik 7 kursi itu. Barnabas yang adalah kader PDIP, dipilih sebagai bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Murad.

Menurut pengamat politik, Said Lestaluhu, kondisi ini tidak menguntungkan secara politik bagi Partai Gerindra di Maluku. Terutama dalam rangka penguatan basis menghadapi Pilpres, dimana Gerindra akan mencalonkan ketua umumnya. “Apalagi Pilkada ini bagian dari permulaan Pilpres. Karena itu, saya kira Gerindra sebagai yang akan mengusung Capres 2019 sangat kehilangan momentum di Maluku. Gerindra berada di posisi yang tidak diuntungkan. Mereka berharap bisa menjadi bagian dari salah satu kandidat, ternyata tidak,” ujar Lestaluhu kepada Ambon Ekspres, Kamis (4/1).

Kesalahan strategi Gerindra, kata Lestaluhu, karena terlalu dini memastikan dukungan. Lebih parahnya, tawaran kader, yakni ketua DPD Partai Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa ke publik hanya sebagai bakal calon wakil gubernur.

Demi menjaga brand Gerindra sebagai salah satu parpol pemilik 5 kursi dan kekuatan politik menjanjikan di Maluku saat ini, semestinya Gerindra berani mengambil posisi calon gubernur. Akhirnya, partai ini tidak memainkan dinamika sama sekali. “Kalau sejak awal pak Hendrik menyatakan diri sebagai calon gubernur, mungkin nilai tawarnya kuat. Tapi karena wakil, nilai tawarnya lemah. Ketika ditinggalkan, Gerindra hilang seperti tak berbekas,” paparnya.

Sehingga, lanjut Lestaluhu, kehadiran Gerindra di dalam salah satu koalisi yang telah terbentuk, tidak lagi memberikan pengaruh maksimal. Ke pasangan BAILEO, ada PDI Perjuangan sebagai kekuatan dominan.

Sebaliknya, pasangan SANTUN kemungkinan sudah merasa kuat dengan koalisi yang ada dengan Golkar sebagai tonggak utama koalisi. “Dua katub koalisi sudah terbentuk dan sudah memenuhi syarat pencalonan. Jadi, posisi mereka sangat tidak diuntungkan, dan dapat dikatakan sebagai pelengkap,” jelasnya.

ARAH GERINDRA
Dari sisi psikolgi politik, menurut Lestaluhu, Gerindra kemungkinan akan merekomendasi pasangan SANTUN. Alasannya, Gerindra dan PDIP tidak akur dalam percaturan politik nasional saat ini.
“Secara nasional tidak nyaman dengan PDIP. Kedua, tidak mendapatkan jatah wakil gubernur, ini memberikan sinyalemen secara psikologis pasti ada kekecewaan politik,” ungkapnya.

Koordinator tim pasangan BAILEO, Sam Latuconsina menyatakan, Gerindra kemungkinan besar akan merekomendasi pasangan BAILEO. Bahkan, Gerindra juga sudah menyiapkan formulir B.1-KWK. “(B.1-KWK) Gerindra juga dalam proses,” kata Sam vis SMS, kemarin, ketika ditanya soal kepastian B.1-KWK parpol pengusung pasangan BAILEO.

Menurut Lestaluhu, kecenderungan Gerindra mengusung pasangan BAILEO, karena faktor kedekatan Murad Ismail sebagai Komandan Kors Brigadir Mobil (Dankor Brimob) Polri dengan petinggi partai. Tetapi, secara kelembagaan dan hitungan untung rugi politik, Gerindra kemungkinan tidak mau berkoalisi dengan PDIP.

“Kalau ke MI, karena posisi pak Murad Ismail sendiri yang punya hubungan baik dengan para petinggi partai maupun penguasa di Jakarta, sehingga bisa melakukan lobi-lobi. Tetapi secara kelembagaan antara Gerindra dan PDIP, saya kira tidak signifikan. Tidak terlalu mesra,” pungkasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa belum memberikan komentar saat dimintai tanggapan. Sebelumnya, ia hanya mengatakan, Gerindra akan segera bersikap. “Sabar. 1 atau 2 hari lagi, DPD Gerindra akan menyampaikan keterangan pers terkait hal itu. Terima kasih. Salam,” singkat Hendrik via SMS, 29 Desember 2017. (TAB)

Most Popular

To Top