SANTUN Resmi Mendaftar di KPU – Ambon Ekspres
Politik

SANTUN Resmi Mendaftar di KPU

AMEKS ONLINE, AMBON.—Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff- Anderias Rentanubun dengan akronim SANTUN, resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Selasa (9/1).

Walikota Ambon Richard Lauhenapessy selaku ketua tim pemenangan mendampingi pasangan SANTUN saat melakukan pendaftaran. Juga ada pimpinan partai pendukung, mantan Bupati Maluku Tengah Abdulah Tuasikal, Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw dan Said Mudzakir Assagaff serta Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Buru Selatan Ayub Seleky.

Pasangan SANTUN diterima langsung oleh Komisioner KPU masing-masing Syamsul Rifan Kubangun, Hanafi Rahawarin, La Alwi, Almudatsir Zein Sangadji dan Irene Pontoh serta Sekretaris KPU Maluku M. Ali Masuku.

Hadirpula Ketua Bawaslu Maluku Abdulah Ely dan anggota Bawaslu Astuti Usman.
Said Assagaff -Andreas Rentanubun kemudian dipersilahkan menuju ruangan pendaftaran untuk dilakukan penyerahan berkas sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Pantauan koran ini, setelah penyerahan berkas, KPU kembali melakukan verifikasi atau penelitian terhadap sejumlah berkas yang diserahkan.

Setelah verifikasi, KPU menyatakan ada kekurangan berkas untuk bakal calon Wakil Gubernur Anderias Rentanubun. Diantaranya surat dari pengadilan terkait dengan tidak dipidana dan tidak dicabut hak pilihnya yang belum disertakan.

Sementara untuk calon Gubernur Said Assagaff dinyatakan lengkap. KPU akhirnya melakukan skorsing selama 30 menit untuk dilengkapi kekurangan yang ada. Setelah skorsing, tim SANTUN akhirnya berusaha untuk melengkapi berkas tersebut. Berkas baru dilengkapi pada pukul 17.15 WIT.

Setelah dilakukan pemerikasan lanjutan, KPU akhirnya memutuskan, berkas pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun diterima, karena memenuhi persyaratan sebagai bakal calon. “Skorsing kami cabut, karena kekurangan berkas yang disampaikan sudah didatangkan oleh tim. Tadinya kalau tidak ada, maka kami dari KPU tidak memberikan tanda terima berkas dari pasangan SANTUN. Adanya perbaikan ini maka KPU secara resmi menyatakan berkas keduanya dinyatakan telah memenuhi syarat, yang kemudian akan dilakukan registrasi sebagai peserta calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” jelas Ketua KPU Maluku Syamsul Rifai Kubangun dalam pertemuan itu.

Dia juga mengingatkan kepada setiap bakal calon agar tidak keluar kota setelah pendaftaran. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang pada 11 – 13 Januari 2018 di RSUD Haulussy Ambon. “Jadwal pemeriksaan kesehatan akan dilakukan dirumah Sakit RDUD Haulussy pada 11 – 13 Januari 2018. Diantaranya pemeriksaan narkotika dan kejiwaan,” katanya.

Said Assagaff usai pendaftaran mengatakan, persoalan ketidaklengkapan berkas karena terjadi kekeliruan oleh tim. Dia menjelaskan, rencana pasangan SANTUN akan mendaftar di hari terakhir tanggal 10 Januari 2018. Namun dengan berbagai pertimbangan, maka pendaftaran akhirnya dimajukan menjadi 9 Januari 2018.
“Kalau kita daftar di tanggal 10, yang ditakutkan jangan sampai terjadi kekurangan berkas, sehingga waktu untuk diperbaiki itu semakin pendek. Makanya kita upayakan untuk dilakukan pendaftaran pada hari ini (kemarin), dan akhirnya KPU telah nyatakan berkas yang kami masukkan telah memenuhi syarat,” singkatnya.
Umar Kei Dukung SANTUN

Sementara itu, Ketua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Umar Kei, menyatakan sikap memberikan dukungan kepada Said Assagaff-Andreas Rentanubun. Ketertarikan Umar kepada pasangan dengan akronim SANTUN ini, karena dia menilai SA – sapaan Said Assagaff – adalah gubernur petahana yang berpengalaman dan berkomitmen. “Simpel saja alasan saya, kenapa tidak mendukung pak Murad Ismail, karena belum pernah bertanding dalam politik. Tetapi kalau SA, sudah saya kawal beliau dari masih maju sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur periode pertama, “ kata Umar kepada wartawan di Manise Hotel, Selasa (9/1).

Menurutnya, sebagai pelaku penampung pemuda Maluku di Jakarta, dia berharap pemimpin Maluku nantinya mampu untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda Maluku. Kemudian harus mampu menarik para investor untuk datang menanamkan modal ke Maluku sehingga penyerapan tenaga kerja lebih besar.
“Saya tidak minta sesuatu di Maluku. Saya tidak ingin lulusan sarjana menjadi debt collector (penagih hutang) seperti saya. Makanya pemerintah harus bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak kepada masyarakat,” paparnya.

Dia mengatakan, dirinya dekat dengan SA dan MI –Murad Ismail-. Bahkan keduanya turut andil dalam membesarkan organisasi yang dipimpinnya. Dimana keduanya adalah ketua dewan pembina dan penasehat. “Saya mohon agar kedua kandidat ini bertanding secara sportif. Kemudian secara pribadi saya minta maaf kepada Pak MI, kenapa saya berdiri di sisi pak SA, karena sudah dukung beliau dari wagub dan gub periode pertama. Dan kalau hari ini saya mundur maka saya malu. Saya mau dukung kandidat karena dia sportif dan komitmen dalam tiap janji,” paparnya.

Pilkada Maluku, lanjut dia, harus berkualitas dan bersih. Jangan lagi karena kepentingan politik, sehingga dapat mencoreng proses demokrasi. Olehnya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan, diharapkan agar dapat bekerja sesuai aturan, sehingga tidak terjadi kecemburuan antara pasangan calon maupun para pendukung di masyatarakat sehingga bisa memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pilkada.

“Pihak penyelenggara juga saya harapkan agar, pilkada ini bisa dilakukan dengan baik. Mereka harus tegak sesuai aturan yang berlaku sehingga dari semua proses yang ada, dapat dikatakan bersih dari kecurangan maupun intervensi, ini perlu agar hasilnya berkualitas,” katanya.

Dia mengingatkan gubernur terpilih agar kedepan Maluku jangan hanya dijadikan sebagai boneka. Sebab, banyak janji yang disampaikan oleh pemerintah pusat, namun pada akhirnya tidak ada realisasi apapun dilapangan.
“Misalnya penerimaan PNS yang tesnya dilakukan dengan melalui online, yang total kuotanya 100 persen. Nanti yang diloloskan hanya 30 persen dengan alasan tidak memenuhi syarat. Lalu sisahnya dikemanakan. Kami seakan dibodohi oleh pemerintah pusat. Padahal fasilitas pendidikan yang disediakan ke Maluku tidak seberapa. Ini yang menjadi perhatian gubernur terpilih kedepan,” ungkapnya. (WHB/ISL)

Most Popular

To Top