BI : Bitcoin Bukan Alat Pembayaran Yang Sah – Ambon Ekspres
Ekonomi

BI : Bitcoin Bukan Alat Pembayaran Yang Sah

AMEKS ONLINE.–Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Itu artinya, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di tanah air.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

“Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Agusman dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1).
“Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat,” sambungnya.

Oleh karena itu, BI memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan virtual currency seperti Bitcoin.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, sangat melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.
“Seperti diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,’’ tandasnya.

Deputi Perwakilan BI Provinsi Maluku, Andy Setyo Biwodo mengaku sejauh ini di Maluku belum ditemukan penggunaan bitcoin. “Dari pantauan BI, sejauh ini di Maluku belum ditemukan transaksi menggunakan bitcoin (virtual curency),” ungkapnya.

Namun, Andy mengatakan, BI saat ini tengah melakukan koordinasi dengan otoritas terkait dalam melakukan pengawasan. “Saat ini, BI sedang berkoordinasi dgn otoritas terkait agar masyarakat tidak bertransaksi menggunakan bitcoin,” tandasnya.

Dikatakan, larangan penggunaan virtual currency karena merupakan representative value dalam bentuk digital yang tidak memiliki yuridiksi atau dasar hukum yang jelas. Selain itu, tidak memiliki entitas yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, serta penerbitan yang tidak dilakukan oleh otoritas moneter.

Selain itu, sambungnya, tidak adanya otoritas yang mengatur baik pengelolaan maupun teknologi yang digunakan membuat virtual currency memiliki risiko tinggi. Beberapa risiko yang telah teridentifikasi oleh bank sental maupun otoritas keuangan juga dapat terjadi. “Diantaranya, sebagai store of value, volatilitas harga vitual currency sangat tinggi dan penentuan harga hanya berdasarkan supply-demand, sehingga sulit diprediksi dan cenderung bersifat spekulatif,’’ terangnya. (JPNN/IWU)

Most Popular

To Top