Assagaff Calkada Paling Tajir – Ambon Ekspres
Berita Utama

Assagaff Calkada Paling Tajir

Ilutrasi Kekayaan/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan tanda terima laporan harta kekayaan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018. Said Assagaff memiliki harta terbesar, dan Herman Adrian Koedoeboen terkecil.

Laporan harta kekayaan ini telah dipublikasikan di website resmi KPK. Dalam daftar Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah (Calkada), tercatat kekayaan Said Assagaff (balon gubernur) sebesar Rp 28.972.290.280 dengan tanggal lapor 28 Desember 2017.

Sedangkan kekayaan Murad Ismail (bakal calon gubernur) sebesar Rp 11.894.817.160, dengan tanggal lapor 1 Januari 2018. Dan harta kekayaan Herman Koedoeboen (bakal calon gubernur) pada 2011 sebesar Rp 3.166.009.901.

Sementara itu, harta kekayaan bakal calon wakil gubernur, hanya Barnabas Orno yang terdata. Bupati Maluku Barat Daya yang berpasangan dengan Murad Ismail, itu memiliki kekayaan sebesar Rp 1.699.147.019 yang terakhir dilaporkan pada 8 Januari.

Harta kekayaan dua bakal wakil gubernur lainnya, Abdullah Vanath dan Anderias Rentanubun belum tercatat di website resmi KPK. Namun, tanda terima laporan harta kekayaan Anderias, Bupati Maluku Tenggara yang berpasangan dengan Said Assagaff, dan Vanath, mantan Bupati Seram Bagian Timur yang berpasangan dengan Herman Koedoeboen telah diterbitkan oleh KPK.

HANUBUN TERBESAR, SAFSAFUBUN TERKECIL
Laporan harta kekayaan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara, Walikota dan Walikota Tual juga telah diupload. M. Taher Hanubun, merupakan balon bupati dengan kekayaan terbesar yakni Rp 6.527.103.064. Disusul Angelus Renjaan Rp 3.759.236.9600, dan terkecil Esebius Utha Safsafubun Rp 179.711.383.

Sedangkan kekayaan bakal calon wakil bupati, yakni Hamzah Matdoan Rp 711.300.899, Hamzah Rahayaan Rp 174.600.000, dan Petrus Beruatwarin Rp 398.646.73.
Sementara itu, kekayaan bakal calon Walikota Tual, Adam Rahayaan Rp 2.221.170.145, Basri Adly Bandjar Rp 150.505.711, dan Yunus Serang Rp 355.717.326.

Sedangkan bakal calon wawali, hanya Fadli Rahawarin dengan jumlah kekayaan Rp 29.652.402. Laporan kekayaan dua balon wawali lainnya belum terdata di website KPK. Laporan harta kekayaan merupakan salah satu dokumen persyaratan pencalonan yang wajib dimiliki oleh pasangan calon. Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k yang berbunyi, ‘menyerahkan daftar kekayaan pribadi’.

Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Hingga 10 Januari 2018, sebanyak 395 bakal calon kepala daerah yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sebanyak 396 calon kepala daerah sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Pendaftaran laporan LHKPN dibuka sejak 2 Januari, dan rencana ditutup pada 20 Januari. “Sampai saat ini ada 396 orang yang melaporkan kepada KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1) seperti dikutip CNN.com.
Khusus untuk Pilgub Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku telah mengumumkan tanda terima LHKPN para bakal calon, yang merupakan satu dari sejumlah persyaratan administrasi di di website KPU Maluku. Tanda terima LHKPN Said Assagaff didapat dari KPK tanggal 28 Desember.

Sedangkan tanda terima LHKPN bakal calon Wakil Gubernur Maluku, Anderias Rentanubun dikeluarkan KPK pada 5 Januari 2018. Tanda terima ini diserahkan oleh Noval L. Albram, dan diterima oleh Riviani.

LHKPN Murad Ismail dikeluarkan pada 5 Januari 2018. Sedangkan tanda terima LHKPN Baranabs Orno pada 8 Januari. Kemudian, tanda terima LHKPN bakal calon Gubernur Maluku, Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath pada 10 Januari 2018.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, pihaknya hanya menerima tanda terima LHKPN. Hasil penelitian atau klarifikasi KPK akan diumumkan sebelum pemilihan dan pemungutan suara. “Cuma tanda terima. Nanti pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan atau klarifikasi KPK paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara,” jelas Kubangun kepada Ambon Ekspres, Selasa (16/1). (TAB)

Most Popular

To Top