Hanya Murad Yang Lolos Administrasi – Ambon Ekspres
Politik

Hanya Murad Yang Lolos Administrasi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Hasil penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, resmi diumumkan KPU Maluku, Rabu (17/1). Namun hanya dokumen bakal calon Gubernur Maluku Murad Ismail, yang dinilai memenuhi syarat. Sementara bakal calon lainnya, masih perlu dilakukan perbaikan.

Hasil penelitian administrasi tersebut diumumkan melalui rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku. Penelitian tersebut juga disampaikan terkait pemeriksaan kesehatan bakal calon, yang dilakukan di RSUD dr M Haulussy Ambon, 11 – 13 Januari 2018.

Hasil pemeriksaan, pasangan bakal calon Said Assagaf-Anderias Rentanubun (SANTUN), Murad Ismail dan Barnabas Orno (BAILEO) serta Herman Koedoeboen dan Abdullah Vanath (HEBAT), seluruhnya dimasukan dalam persyaratan calon pada poin tiga. Yakni terkait surat keterangan kemampuan jasmani rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika. Dan untuk poin tersebut seluruhnya dianggap memenuhi syarat dengan keterangan sesuai.

Akan tetapi, dari 20 poin lainnya terkait persyaratan calon, hanya Murad Ismail yang dianggap memenuhi syarat dengan keterangan sesuai. Sementara untuk wakilnya beserta pasangan bakal calon SANTUN dan HEBAT, dinilai tidak memenuhi syarat terhadap beberapa poin untuk persyaratan calon.

Bakal calon Barnabas Orno, ada beberapa poin yang ada, tetapi dianggap tidak memenuhi syarat. Diantaranya BB1 KWK dengan keterangan tidak diketahui status ASNnya, dan soal dokumen pajak sebagai wajib pajak, dimana SPT tahun 2013 hingga 2017 masih kurang memasukan SPT tahun 2017.

Sementara untuk pasangan SANTUN, bakal calon Said Assagaff, ada sejumlah poin persyaratan yang dianggap tidak memenuhi syarat. Diantaranya dokumen sebagai wajib pajak untuk SPT tahun 2013 – 2017, masih kurang memasukan SPT tahun 2017. Kemudian terkait fotokopi ijazah atau STTB, lantaran ijazah SMA legalisirnya tidak sesuai.

Dan untuk bakal calon wakil, Anderias Rentanubun, juga memiliki sejumlah persyaratan yang dianggap tidak memenuhi syarat. Diantaranya dokumen formulir BB1 KWK tentang status ASN yang tidak dicentang. Status tidak pernah menjadi terpidana sesuai keputusan pengadilan, karena menggunakan PKPU Nomor 9 tahun 2015 untuk Pilkada 2015 dan 2017. Juga surat keterangan pengadilan terkait hak pilih yang tidak dicabut, masih menggunakan PKPU Nomor 9 untuk Pilkada 2015 dan 2017. Kemudian dokumen pajak sebagai wajib pajak, yang tidak memasukan SPT tahun 2013 dan 2017 serta legalisir ijazah tidak sesuai.

Lebih parah lagi ada pada pasangan HEBAT. Dimana bakal calon Herman Koedoeboen, memiliki sejumlah poin yang dianggap tidak memenuhi syarat. Diantaranya soal model B8 KWKyang belum memenuhi persyaratan jumlah dukungan, B3 KWK, B1 KWK terkait pengunduran diri sebagai ASN, tidak pernah terpidana sesuai keputusan pengadilan yang hanya memasukan fotokopi. Kemudian hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang hanya masukan fotokopi, LHKPN dari KPK yang belum ada tanda terima, tidak dinyatakan sedang pailit yang hanya masukan fotokopi, soal dokumen pajak yang belum memasukan SPT 2013, 2014 dan 2017, serta ijazah SMA yang legalisirnya tidak sesuai.

Sementara untuk bakal calon wakil gubernur Abdullah Vanath, hampir seluruh poin persyaratan calon dianggap tidak memenuhi syarat. Mulai dari surat keterangan tidak pernah terpidana hanya fotokopi, surat keterangan pengadilan soal hak pilih hanya fotokopi, surat tidak sedang miliki hutang hanya scan. Surat terkait tidak pernah terpidana hanya fotokopi, LHKPN dari KPK hanya scan, tidak sedang pailit sesuai keputusan pengadilan hanya fotokopi, dokumen pajak terkait SPT tahun 2013-2017 tidak memasukan seluruh SPT serta ijazah SMA, S1 dan S2 belum dilegalisir.

Komisioner KPU Maluku Divisi Teknis, La Alwi mengatakan, pasal 55 PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang partai politik, gabungan partai politik melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Maluku. Pada masa perbaikan selama 3 hari yakni setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima. “Kami ingin pastikan, sesuai jadwal penyerahan dokumen perbaikan dijadwalkan 18 – 20 Januari 2018. Dan perbaikan dokumen persyaratan calon hanya kepada dokumen yang dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi yang sudah kita sampaikan tadi. Itu ketentuan untuk bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik, atau gabungan partai politik,” terang La Alwi, disela-sela rapat pleno penyerahan hasil penelitian berkas syarat pencalonan dan syarat calon di KPU Maluku, Rabu (17/1).

Sementara untuk pasangan bakal calon dari jalur perseorangan, kata dia, ketentuan pasal 57 bahwa perbaikan syarat dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan sesuai ketentuan. Yakni jumlah perbaikan dukungan diserahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan. “Kekurangan jumlah dukungan wajib dilengkapi saat masa perbaikan. Dan ditanggal 20 Januari itu kita buka sampai pukul 24.00 WIT. Perbaikan dukungan yang disampaiklan setelah batas akhir masa perbaikan pasangan bakal calon, tidak dapat diterima KPU,’’ tegas dia.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengingatkan para tim pemenangan masing-masing pasangan bakal calon untuk segera melengkapi sejumlah syarat yang belum terpenuhi. “Ada hal terkait substansi dalam PKPU lama, dimana pengadilan masih merujuk pada PKPU lama. Dan B1 KWK, yakni ada bakal calon yang belum mencontreng untuk bersedian mengundurkan diri dari ASN. Kemudian SKCK ada yang berbeda keperluannya dan batas berlakunya sudah habis. Dan jika masa perbaikan hanya menyerahkan ijazah SMA maka titelnya tidak kita pakai untuk tahapan kedepan. Juga tanda terima terkait soal scan atau bukan asli, maka harus dilengkapi sebelum perbaikan,” pesannya. (ISL)

Most Popular

To Top