Harta Kekayaan Bacalkada Harus Ditelusuri – Ambon Ekspres
Politik

Harta Kekayaan Bacalkada Harus Ditelusuri

AMEKS ONLINE, AMBON.—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelisik laporan harta kekayaan para kandidat kepala daerah di Maluku. Ini penting, untuk memastikan kebenaran laporan, jumlah dan sumber-sumber kekayaan.

Mengutip daftar bakal calon kepala daerah yang telah melaporkan harta kekayaan di kanal Pantau Pilkada Indonesia pada website resmi KPK, Said Assagaff merupakan bakal calon gubernur Maluku 2018 dengan harta kekayaan terbesar, yakni Rp 28.972.290.280 yang dilaporkan pada 28 Desember 2017.

Assagaff merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) dan mantan Wakil Gubernur Maluku. Sekarang ia menjabat gubernur, dan segera berakhir masa jabatannya.
Sementara itu, bakal calon kepala daerah dengan harta kekayaan terkecil adalah Fadilah Rahawarin. Bakal calon Wakil Walikota Tual ini hanya memiliki harta kekayaan Rp 29.652.402. Padahal, Fadilah merupakan Ketua DPRD Kota Tual.

Dosen hukum Universitas Darussalam Ambon, Dayanto mengatakan, kewajiban bakal calon kepala daerah melaporkan harta kekayaan, karena diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017. “Ini merupakan kewajiban hukum secara adminstratif yang harus dia (balon kepala daerah) penuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia tidak memenuhi syarat administratif,” ujar Dayanto, Rabu (17/1).

Soal wajar atau tidak wajar harta kekayaan bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, menurut dia, harus dibuktikan dengan penilaian hukum. Artinya, laporan harta kekayaan mereka dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang perlu ditelusuri.

Bila terdapat selisih signifikan dari jumlah harta kekayaan tiap tahun atau tiap lima tahun, patut dicurigai. Begitu pula jika kekayaan yang dilaporkan sedikit, tidak sebanding dengan kenyataan. Baik harta bergerak, tidak bergerak maupun giro. “Kan kita juga pakai asas praduga tak bersalah. Untuk menentukan manipulasi laporan harta kekayaan atau tidak secara hukum, tentu saja oleh KPK selaku lembaga berwenang. Nah, karena itu perlu ada koordinasi antara KPU sebagai penyelenggara dan KPK. Ini yang kita harapkan bisa efektif,” paparnya.

Olehnya itu, tidak sebatas dilaporkan oleh kandidat dan mendapat tanda terima untuk mendaftar di KPU. Harta kekayaan bakal calon kepala daerah, lanjut Direktur Eksekutif Parliament Responsive Forum (PAMOR) itu, perlu ditelusuri lebih jauh oleh lembaga berwenang.

Sebab, bila ada jumlah karta kekayaan yang terlalu besar atau kecil, publik akan menduga bakal calon tersebut tidak jujur. Ketidakjujuran ini bisa menjadi pintu masuk lahirnya kepala pemerintahan daerah yang tidak berintegritas. “Sebab, laporan harta kekayan ini bukan sekadar pemenuhan syarat formal semata-mata. Tetapi lebih jauh KPU dan KPK harus bisa memastikan bahwa harta kekayaan yang dilaporkan itu memang sesuai dengan apa adanya. Dipastikan secara faktual untuk mengetahui kebenarannya. Tidak manipulasi atau tidak disembunyikan,” jelas Dayanto.

Selain itu, kepastian laporan harta kekayaan yang jujur, lanjut Dayanto, juga berfungsi menciptakan sistem preventif terhadap praktik korupsi yang masih menjadi penyakit kronis. Di sisi lain, publik juga lebih percaya kepada KPU selaku lembaga penyelenggara dan KPK sebagai lembaga yang menentukan manipulatif atau tidaknya laporan kekayaan balon kepala daerah. “Tujuan yang lebih jauh dari itu adalah kita menciptakan sistem preventif dan penindakan terhadap korupsi yang dalam demokrasi elektoral kita saat ini begitu menggurita. Sehinga harapan kita bersama agar Pilkada ini berlangsung jujur dan berintegritas, bisa terwujud. Sebab, berbahaya kalau pilkada tidak dipercaya oleh publik,” pungkasnya.

Pengamat pemerintahan Universitas Pattimura, Mohtar Nepa-Nepa mengatakan, dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, LHKPN para bakal calon kepala daerah menjadi item mutlak yang harus diketahui oleh pemilih. Pasalnya, itu sebagai bahan referensi bagi masyarakat dalam memilih.

Dan yang paling penting, adalah dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan nantinya. Publik akan menaruh curiga, bahkan memastikan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh para calon terpilih yang tidak jujur menyampaikan harta kekayaan pribadi, juga tidak transparan sebagaimana prinsip pemerintahan bersih dan baik (good and clean governance).
“Ini kan bagian dari permulaan publik menilai pemerintahan yang akan dijalaninya selama lima tahun ke depan, juga tidak transparan dan akuntabel. Dampak lainnya, kepala daerah tersebut punya potensi besar untuk melakukan tindakan pidana korupsi,” jelasnya.

Juru bicara pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN), Haeruddin Tuarita mengatakan, publik perlu mengapresiasi para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang telah melaporkan harta kekayaan. Itu pertanda mereka jujur dan sudah siap mengikuti kontestasi Pilgub.

Terkait kekayaan Assagaff yang mencapai Rp 28,9 miliar, menurut Tuarita, sangat wajar karena Assagaff sudah cukup lama jadi pejabat. “Saya kira, dilihat dari sejak Sekda (Sekretaris Daerah) itu puluhan tahun, tapi menurut saya hal yang wajar saja, karena dilaporkan,” katanya.

Dia yakin, Assagaff telah melaporkan harta kekayaan secara jujur. Namun, kepastian jumlah kekayaan dan sumber pendapatannya, akan ditentukan oleh KPK sebagai lembaga berwenang. “Sebagai seorang pemimpin, harus jujur terhadap diri sendiri. Dan saya kira pak SA pasti dalam posisi itu sebagai seorang pemimpin. Tidak mungkin juga beliau akan menambah atau mengurangi atau menyembunyikan, karena sekarang ini KPK semakin transparan dalam mengejar harta kekayaan pejabat negara. Apalagi setingkat guberur yang masih aktif.

Diberitakan Ambon Ekspres, Rabu (17/1), selain Assagaff, kekayaan dua balon gubernur lainnya, yakni Murad Ismail Rp 11.894.817.160, dengan tanggal lapor 1 Januari 2018, dan Herman Koedoeboen sebesar Rp 3.166.009.901. Harta kekayaan Herman dilaporkan pada 10 Januari 2018.

Sementara itu, harta kekayaan bakal calon wakil gubernur, hanya Barnabas Orno yang terdata. Bupati Maluku Barat Daya yang berpasangan dengan Murad Ismail, itu memiliki kekayaan sebesar Rp 1.699.147.019 yang terakhir dilaporkan pada 8 Januari.

Harta kekayaan dua bakal wakil gubernur lainnya, Abdullah Vanath dan Anderias Rentanubun belum tercatat di website resmi KPK. Namun, tanda terima laporan harta kekayaan Anderias, Bupati Maluku Tenggara yang berpasangan dengan Said Assagaff, dan Vanath, mantan Bupati Seram Bagian Timur yang berpasangan dengan Herman Koedoeboen telah diterbitkan oleh KPK.

Laporan harta kekayaan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara, Walikota dan Walikota Tual juga telah dirilis oleh lembaga anti rasuah itu. Tercatat, M. Taher Hanubun, merupakan balon bupati dengan kekayaan terbesar yakni Rp 6.527.103.064. Disusul Angelus Renjaan Rp 3.759.236.9600, dan terkecil Esebius Utha Safsafubun Rp 179.711.383.

Sedangkan kekayan balon wakil bupati, yakni Hamzah Matdoan Rp 711.300.899, Hamzah Rahayaan Rp 174.600.000, dan Petrus Beruatwarin Rp 398.646.73.
Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, pihaknya hanya menerima tanda terima LHKPN. Hasil penelitian atau klarifikasi KPK akan diumumkan sebelum pemilihan dan pemungutan suara. “Cuma tanda terima. Nanti pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan atau klarifikasi KPK paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara,”jelas Kubngun kepada Ambon Ekspres, Rabu (16/1). (TAB)

Most Popular

To Top