Memahami Konflik Pilkada Maluku – Ambon Ekspres
Berita Utama

Memahami Konflik Pilkada Maluku

Oleh : Bagus Rai, Praktisi Kepolisian

Beberapa tahun yang lalu, negeri raja-raja ini nyaris tidak bisa lepas dari deratan konflik dan bentuk-bentuk kekerasan yang meluluhlantakan ikatan kekerabatan, persaudaraan dan solidaritas sosial yang telah beratus-ratus tahun dibangun sebelumnya. Praktek kekerasan seperti main hakim sendiri, mengadili orang tanpa bukti, menjarah hak-hak ekonomi dan politik dari mereka yang dianggap lawan dan sejenisnya menjadi riak gelombang yang dengan cepat merambat dan menciptakan transfer bentuk kekerasan ke dalam sikap dan tindakan masyarakat yang makin meluas.

Masyarakat Maluku, yang memiliki tatanan sosial yang mapan dan menjunjung tinggi tata krama, menjadi sedemikian murka dan berubah drastis ketika pecah konflik dengan saudara-saudara, pela-gandong mereka. Praktek kekerasan dan intoleran seperti berkibar setelah mendapat angin dari media sosial. Lihat saja beragam berita, talk show, diskusi yang menggiring opini negatif, massa serta tayangan praktik-praktik kekerasan. Tambahan bumbu berita-berita hoax editan di facebook, instagram, whatsapps group, path, tweeter dan lain sebagainya, dengan cepat diserap oleh masyarakat, sehingga dengan mudahnya digerakkan untuk bertikai dan mengambil jalan kekerasan hanya karena persoalan yang sesungguhnya bisa dijelaskan.

Kemajemukan yang dahulu menjadi sebuah kekuatan negeri ini, tiba-tiba menjadi sebuah persoalan besar dalam kehidupan masyarakat, karena masing-masing kelompok yang ada sulit berinteraksi, tidak memiliki konsensus yang sama atas nilai-nilai dasar kenegaraan dan kebangsaan. Maluku yang plural ini seakan mulai dihadapkan pada persoalan disintegrasi. Sebagai bagian dari bangsa besar dengan penduduk multi-etnis, multi-agama, multi-bahasa, dan multi-rasial, Maluku memang memiliki kecenderungan mudah tersulut oleh konflik, terlebih ketika masyarakat dihadapkan kepada polarisasi, entah itu polarisasi politik atau bahkan idealisme.

Polarisasi yang terjadi akan memunculkan peluang-peluang konflik yang bisa jadi, turut difasilitasi oleh berbagai kebijakan yang ada dalam kerangka menumbuhkan dan mengembangkan demokratisasi di tanah air, seperti kebijakan otonomi daerah yang menghasilkan peluang polarisasi “putra daerah”, “putra asli daerah”, dan “pendatang”.

Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul dalam perubahan sosial. Konflik dalam perspektif politik pada hakikatnya merupakan anugerah, yang senantiasa hadir dalam bentuk masyarakat apapun, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Bagaimanapun, sifat dasar yang hakiki dari seorang manusia adalah hidup berkelompok, mereka cenderung akan mencari, membentuk wadah, atau memasuki organisasi yang anggota-anggotanya berasal dari agama, bahasa, etnik, dan ras yang dianggap sama.

Pengelompokan ini didasari oleh ikatan primordial (primordial attachments), yang terbentuk karena adanya perasaan keterikatan yang sama pada daerah, lingkungan keagamaan, bahasa, ras, atau kebiasaan tertentu di antara para anggotanya. Keterikatan pada kelompok ini selanjutnya memunculkan pandangan, orientasi, loyalitas, dan soliditas, serta kepentingan yang sama, yang melembaga dalam suatu tatanan organisasi (politik). Karena merupakan suatu anugerah pada kenyataan sosial, maka konflik tidak mungkin dihindari. Yang mungkin dilakukan adalah, konflik dikelola dan diselesaikan secara melembaga melalui berbagai institusi yang tersedia, salah satunya adalah partai politik.

Partai politik memiliki fungsi diantaranya adalah manajemen konflik dan melakukan resolusi konflik. Hal inilah yang harus dikembangkan oleh partai politik, dan bukan menjadi sumber konflik.

Dikaitkan dengan penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung di Maluku ini, maka polarisasi politik masyarakat menjadi suatu keniscayaan untuk dihindari. Masyarakat seakan harus masuk ke dalam kotak-kotak yang secara imajiner disodorkan dan harus mereka masuki. Kotak-kotak dengan kemasan politis ini secara langsung ataupun tidak langsung, akan berkonsekuensi terhadap munculnya “kawan dan lawan”. Kontestan pilkada beserta tim suksesnya akan bekerja keras melalui berbagai usaha seperti sosialisasi, kampanye, penyampaian visi-misi, bahkan black campaign, money politic, atau apapun istilahnya, untuk merebut sebanyak-banyaknya suara rakyat dan menjatuhkan suara lawan. Tak ayal lagi, “bahan bakar” konflik pun menjadi sedemikian mudahnya tersedia, dan ada sekian banyak alasan yang akan membuat bahan bakar ini menjadi “tiada habis-habis”-nya.

Hal yang patut dikhawatirkan adalah kondisi sebagian masyarakat Maluku adalah masyarakat kelas bawah (low class). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk yang pengeluaran per bulannya berada dibawah garis kemiskinan) di Maluku pada bulan Maret 2017 sebanyak 320,51 ribu jiwa (18,45%). Mereka inilah yang kurang beruntung terhadap akses kesejahteraan maupun pendidikan (less fortunate people). Akankah mereka mampu mengelola segala informasi yang berseliweran menjelang pilkada ini? Akankah mereka mau diperalat untuk kepentingan elit politik? Apakah kita kembali harus melihat praktek-praktek penjungkirbalikan pranata dan nilai-nilai dasar yang selama ini ada dengan mengatasnamakan demokrasi? Berkaca pada pengalaman-pengalaman masa lalu, masyarakat Maluku semestinya sudah cukup kebal terhadap penyakit konflik. Cukup sudah sakit-sakit yang diderita, karena masuknya virus konflik beberapa tahun yang lalu.

Pilkada juga hakekatnya merupakan mekanisme pengelolaan konflik yang memindahkan konflik terbuka (adu jotos di jalanan) menjadi lebih melembaga dan beradab (adu visi-misi di bilik-bilik suara) atau istilah kerennya: from gun to ballot (dari bedil ke suara). Dalam kaitan inilah, para pemimpin politik atau para calon pemimpin yang bertarung dalam pilkada, perlu mengembangkan sikap kenegarawanan untuk mengelola konflik dengan bijak. Suara rakyat yang diperebutkan adalah mandat mewakili rakyat untuk berantem di lembaga resmi secara beradab guna memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat menyerahkan suaranya kepada pemimpin atau calon pemimpin, sehingga pemimpin atau calon pemimpinlah yang harus teriak-teriak menyalurkan kepentingan rakyat. Jangan sampai mundur lagi ke jaman primitif, dengan memindahkan konflik ke jalanan dengan cara-cara yang tidak beradab. Jangan tarik-tarik rakyat untuk turun ke jalan dan disuruh berantem. Ingat, saat nanti anda mengambil gaji ngga bakalan ngajak-ngajak rakyat, kok berantemnya ngajak-ngajak rakyat ?? (*)

Most Popular

To Top