Coklit Data Pemilih, PPDP Diawasi Ketat – Ambon Ekspres
Politik

Coklit Data Pemilih, PPDP Diawasi Ketat

AMEKS ONLINE, AMBON.—Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hari ini. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu kabupaten/kota serta jajarannya mengawasi ketat proses pencolitan untuk mencegah kecurangan data pemilih.

Untuk itu, Panwaslu Kota Ambon telah memberikan Bimbingan Teknik (Bimtek) kepada Panwas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk menguatkan fungsi pengawasannya dalam menghadapi tahapan Coklit secara serentak, 20 Januari sampai 18 Febuari 2018. Terutama untuk antisipasi terjadinya pemalsuan dokumen dan penggandaan nama calon pemilih.

“Bimtek ini sifatnya umum. Kita memberikan penguatan kepada Panwascam dan PPL terkait dengan pengawasan Coklit yang dilakukan oleh PPDP pada 20 Januari hingga 18 Februari nanti,” jelas Ketua Panwas Kota Ambon Jen Latuconsina kepada Ambon Ekspres, Jumat (19/1).

Jen memastikan, jajarannya telah dibekali dengan baik untuk mengawasi Coklit. Dia menambahkan, jika ada temuan, langsung dibuat dalam bentuk laporan. Selanjutnya, ditelaah kategori pelanggaran adminstrasi, pidana, ataukah kode etik.

“Saya kira dengan materi yang disampaikan sudah dipahami, maka saat pengawasan nanti, mereka tidak gegabah. Terutama dalam pengambilan keputusan terhadap suatu temuan harus sesuai, efektif dan efesien. Ini yang menurut kami penting,” ujar Jen.

Bimtek dengan melibatkan 65 peserta itu, tidak hanya untuk pencoklitan. Tetapi juga dipersiapkan dengan verifikasi faktual bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Ini penting agar Panwascam maupun PPL dapat memahaminya dengan baik.
“Bimtek ini materi penguatannya kita sampaikan langsung dengan tahapan verifikasi faktual, bakal calon perseorangan, Herman Koedoeboen-Abdulah Vanath yang akan dimulai setelah coklit nanti. Kita berharap kerja PPL dan Panwascam harus betul-betul serius untuk dua tahapan ini,” paparnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, KPU kabupaten/kota dan jajarannya juga telah siap melakukan pencolitan. Sebanyak 1.278.857 penduduk potensial pemilih yang akan dicoklit.

Komisioner KPU Maluku Devisi Data, Hanafi Renwarin menyatakan, KPU selaku penyelenggara tetap memperhatikan jajaranya dengan diberikan penguatan dan pemahaman. Baik untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun Petugas Panitia Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) serta KPPS. “Bimtek sangat diperlukan, apalagi kita yang penyelenggara untuk memberikan penguatan kepada mereka, terutama petugas PPDP, yang sudah disiapkan untuk melakukan pencoklitan dilapangan,” katanya, kemarin.

Dia berharap, PPDP yang telah ikut bimtek dapat bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Ini penting, karena PPDP merupakan jantung KPU dalam melakukan pencocokan data pemilih di masyarakat. “Harapanya seperti itu. PPDP harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini persoalan data yang nantinya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka data awalnya harus benar. Jangan hanya asal kerja. Mereka harus datangi setiap rumah warga untuk melakukan pendataan dan pencocokan,” pungkasnya.

Sesuai tahapan dan mekanisme, setelah pencoklitan dilanjutkan dengan pemutakhiran data. Mulai dari KPPS hingga tingkat KPU provinsi. “Nanti akan berjenjang sampai ke atas. Dan untuk penetapan DPT itu nanti pada bulan April 2018, sesuai PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang jadwal dan tahapan program pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hanafi mengaku, KPU memprediksi jumlah pemilih Pilgub Maluku 2018 kemungkinan mengalami kenaikan dari Pilgub 2013. Namun, akan diketahui setelah PPDP melakukan pencoklitan di seluruh kabupaten/kota. “DPT jelas ada tambahan. Presentasinya kurang lebih 6 sampai 8 persen. Tetapi saat pencoklitan baru fluktuatif, bisa naik bisa turun. Karena ada yang meninggal, pindah atau pemilih baru yang telah masuk TNI/Polri, maka tentu dicoret dari daftar pemilih,” jelasnya. (WHB)

Most Popular

To Top