KPU Investigasi Keberpihakan Komisioner – Ambon Ekspres
Politik

KPU Investigasi Keberpihakan Komisioner

AMEKS ONLINE, AMBON.—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku akan melakukan investigasi internal untuk mengungkap dugaan keberpihakan oknum komisoner terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. KPU berharap, masyarakat mengawasi setiap tahapan Pilgub Maluku.

“Ya, bisa (investigasi internal) karena itu kan dilakukan oleh divisi hukum dan pengawasan. Kebetulan saya koordinatornya,” tegas Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Maluku Almudatsir Sangadji, kepada Ambon Ekspres, Senin (22/1).
Investigasi internal juga bisa dilakukan tanpa laporan masyarakat, karena divisi hukum dan pengawasan mencatat kronologis penerapan aturan dan hal lainnya secara terperinci. “Hanya hasilnya akan disampaikan kepada KPU RI, bukan kepada DKPP atau lembaga lain,” tegas dia.
“Jadi prinsipnya sifat kepemimpinan kolegial di KPU itu untuk saling mengimbangi dan mengontrol. Dibawah arahan Pak Ketua, saya sudah buat kronologis penaatan aturannya, terhadap bagian-bagian tugas komisioner di KPU Maluku,” ungkap Almudatsir.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengontrol independensi penyelenggara. Soal isu ada penyelenggara yang tidak netral, lanjut dia, kalau bisa diungkap secara publik dan dilaporkan ke DKPP di Jakarta.
“Pelanggaran paling serius itu merubah angka atau mengendalikan tahapan secara partisan untuk kepentingan calon tertentu. Bila itu bisa dideteksi, masyarakat dapat langsung melapor ke DKKP. “Karena sidang DKPP bersifat etik, dalam kesaksian nantinya akan dilihat derajat pelanggaran oleh masing-masing komisioner. Siapa melakukan apa atau tidak melakukan apa berdasarkan kewenangannya,” ujar dia.

Syaratnya, lanjut Almudatsir, publik harus paham penggunaan kewenangan di KPU. Sebab dengan mengetahui hal tersebut, publik dapat menilai kinerja dan independensi komisioner KPU sesuai bidang tugasnya. “Secara internal kami juga menggunakan standar itu. Sehingga tidak ada komisioner yang lepas tangan, apabila soal bidang tugasnya kebijakannya tidak lagi independen dan tidak sesuai aturan,” jelas mantan pengacara ini.

Nanti dalam mekanisme laporan masyarakat akan disandingkan dengan catatan kronologis kegiatan dalam tahapan. Ini akan menjadi bagian yang saling melengkapinya, sehingga tindakan partisan penyelenggara dapat dungkap tuntas. “Jika masyarakat melapor ke DKPP itu akan lebih baik, dengan bukti-bukti yang kuat. Kami siap membuka diri, termasuk memberikan kesaksian apabila diminta oleh DKPP,” tutur Almudatsir.

Investigasi internal, lanjut Almudatsir, untuk memetakan pelaksanaan aturan oleh masing-masing komisioner. Hal ini menjadi bahan yang penting untuk evaluasi dan pembuktian apabila ada masalah hukum. “Sebab konsekuensi administratif dan tata usaha negaranya melekat pada lembaga, namun pelanggaran pidana dan etika, itu melekat kepada masing-masing komisioner,” jelas dia.

Saat didesak soal apa saja catatan kronologis berkenaan dengana netralitas penyelenggara, dia belum bersedia membuka kepada publik. Hal itu, kata dia, hanya catatan kronologis biasa untuk keperluan evaluasi internal. “Masih untuk bahan evaluasi internal. Kita gunakan secara preventif untuk saling mencegah dan mengingatkan antara komisioner,” jelas dia.

Dia menegaskan, komisioner manusia biasa yang bisa salah, karena tetap harus dikawal publik. Begitupun dengan Bawaslu Maluku. Kedua lembaga ini akan menjadi tumpuan dan harapan publik, bila penyelenggaranya kompeten dan independen.

Diberitakan sebelumnya, oknum komisioner KPU Maluku diduga melakukan skenario untuk meloloskan pasangan dari jalur perseorangan, Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath dengan akronim HEBAT.

Oknum tersebut diduga tidak lagi independen dan netral. Sementara itu, ada oknum komisoner lainnya yang diduga melakukan upaya untuk menggagalkan langkah pasangan HEBAT. Sangadji mengapresiasi pengungkapan indikasi dugaan keberpihakan oknum KPU terhadap kandidat tertentu.

Ia mendorong agar publik juga melakukan penelusuran agar dapat diketahui secara pasti kebenarannya. Namun, ia menegaskan, pengungkapan publik melalui media massa harus disertai bukti yang cukup dan dilaporkan ke KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti dan diadili.

‘’Menanggapi pemberitaan media mengenai indikasi ketidaknetralan oknum KPU, ini bagian dari kontrol publik terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Misalnya, disebutkan ada upaya atau barangkali netralitas penyelenggara yang sudah jadi bagian dari kontestasi, artinya dia sudah berafiliasi dengan pasangan calon tertentu, menang harus diungkap secara terang dan tegas,” ungkapnya.

Dikonfirmasi Ambon Ekspres, kemarin, ketua tim pasangan HEBAT, Michael Palijama menegaskan, pihaknya tetap mengikuti aturan dan tidak merasa ada upaya meloloskan atau menggagalkan pasangan ini. “Kami tidak melihat indikasi itu sampai saat ini. Kita semua sengsara. Kita ikuti mekanisme, segala hal yang dibilang KPU kita bikin,” singkat Palijama.

KERJA KPU PERLU DIAWASI
Di KPU Maluku, sudah ada pembagian tugas untuk masing-masing komisioner. Ketua KPU, Syamsul Rifan Kubangun merangkap tugas koordinator SDM dan partisipasi pemilih, Irene Pontoh sebagai koordinator divisi logistik, Hanafy Renwarin koordinator divisi perencanaan dan data, koordinator divisi teknis, La Alwi dan koordinator divisi hukum dan pengawasan, Almudatsir Sangadji.

Sangadji mengaku, mencatat secara rinci kebijakan dan penerapan aturan oleh semua komisioner. Ini penting, untuk memastikan kebijakan yang diambil sudah sesuai atau melenceng dari aturan, yang memihak kepada kandidat tertentu.
“Sebagai koordinator divisi hukum dan pengawasan, saya mencatat dengan detailnya terhadap kebijakan yang mungkin dilakukan atau tidak dilakukan, yang bernilai secara parsial dan partisan terhadap pasangan bakal calon tertentu,” paparnya.
Sangadji menegaskan, KPU Maluku melaksanakan seluruh tahapan secara terbuka.

Olehnya itu, KPU juga membuka diri bagi kontrol dan kritik dari publik, terutama selama penghitungan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pasangan perseorangan.
“Kami terbuka untuk publik untuk mengawasi tahapan yang sementra berjalan. Kami harap publik kritis dan mengontrol. Bahkan, kalau memang ingin melakukan langkah-langkah investigasi untuk mengungkap ketidaknetralan penyelenggara, itu sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, KPU merupakan lembaga yang bersifat mandiri, dan komisoner memegang prinsip independen. Olehnya itu, tidak bisa diancam, apalagi dengan tujuan agar pengambilan kebijakan dan keputusan tidak sesuai aturan.
“Berdasarkan sumpah jabatan kami, kami memang tidak bisa ditekan. Jadi, tekanan, ancaman dan segala macam itu tidak akan mempengaruhi keputusan KPU nanti. Kami tegas di situ untuk memdudukkan mekanisme dan aturan, dan itu melekat di semua penyelenggara,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, KPU membuka diri bagi publik atau lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran dugaan keberpihakan oknum komisioner. Ini penting, agar marwah KPU selaku lembaga penyelenggara yang mandiri dan independen tetap terjaga.

KPU Maluku berkepentingan penyelenggaraan Pilgub berjalan sesuai perundang-undangan. Di sisi lain, komisioner mengedepankan etika penyelenggara pemilu, yakni menjaga netralitas, independensi dan lainnya.

Olehnya itu, ia mengingatkan semua komisioner dan pegawai kesektariatan KPU Maluku, komisioner dan pegawai kesektariatan di KPU kabupaten/kota agar menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu. Jika ditemukan ada yang memihak, integritasnya akan diuji dan ditentukan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Selaku ketua KPU, saya berkewajiban menjaga marwah lembaga terhormat ini. Jadi, tidak ada yang boleh bermain ke kanan dan kiri! Itu yang harus ditegaskan. Dan kalau penyelenggara bermain ke kiri, dan kanan, itu merugikan citranya sendiri dan juga citra lembaga,” tegasnya. (TAB)

Most Popular

To Top