Sejumlah Parpol Belum Penuhi Syarat Faktual – Ambon Ekspres
Politik

Sejumlah Parpol Belum Penuhi Syarat Faktual

AMEKS ONLINE, AMBON.–Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Almudatsir Sangadji mengaku, sejumlah partai politik di Maluku belum memenuhi syarat faktual peserta pemilu 2019. Namun, KPU memberikan waktu untuk parpol tersebut melalukan perbaikan. “Ada (belum memenuhi syarat). Tapi, belum bisa disebutkan, karena ada partai yang keterwakilan perempuan, belum hadir,” kata Almudatsir saat dihubungi Ambon Ekspres, Selasa (30/1).

Namun, menurut Almudatsir, kesalahan yang menyebab belum memenuhi syarat tidak berat. “Hanya bagian-bagian kecil saja yang perlu diperbaiki. Misalnya, ada keterangan di lampiran model BA dari Sipol yang kami print itu, rata-rata kesalahan umum dan nomor KTA tidak sama dengan di lampiran,” jelasnya.

Hasil verifikasi faktual 12 parpol lama, yakni PDIP, Hanura, Nasdem, Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PPP, PKPI, PKB, PBB dan Golkar akan diplenokan hari ini. Bagi parpol belum memenuhi syarat faktual, dapat memperbaiki dokumen pada 1 – 2 Februari, dan akan diverifikasi lagi pada 4 – 6 Februari.
“Makanya, kriteria yang kita pakai selama verifikasi dua hari ini, MS dan BMS (memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat). Bagi yang sudah memenuhi syarat, tidak lagi dilakukan perbaikan,” pungkasnya.

NASDEM, PDIP, PKS
Verifikasi faktual parpol meliputi dokumen administrasi dan fisik Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara (KSB), keterwakilan 30 persen perempuan, dan kepemilikan kantor. Berdasarkan hasil verifikasi kemarin, Nasdem, PKS dan PDIP Maluku dinyatakan telah memenuhi syarat.

Ketua DPW Partai Nasdem Maluku, Hamdani Laturua optimis, partainya akan lolos verifikasi faktual dan parpol peserta pemilu 2019. “Saya selaku ketua wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku, sangat yakin bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi Maluku, Partai Nasdem pasti akan lolos sebagai salah partai peserta Pemilu 2019,” ungkapnya.

KPU juga akan melakukan verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota. Selain tiga kriteria tersebut, KPU kabupaten/kota juga akan memverifikasi keanggotaan parpol.
Hamdani mengaku, Nasdem memiliki infrastruktur lengkap di 11 kabupaten/kota. “Partai di 11 kabupaten/kota telah siap menghadapi verifikasi faktual yang dilakukan pada tingkatannya masing-masing. Saya yakin sungguh, Partai Nadem akan lolos pada semua kabupaten/kota saat dilakukan verifikasi faktual nanti,” tambahnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Edwin Adrian Huwae mengaku, telah menginstruksikan pengurus DPC di kabupaten dan kota untuk menyiapkan dokumen yang disyaratkan untuk verfikasi faktual. “Olehnya itu, kami sudah instruksikan kepada cabang-cabang di kabupaten/kota untuk mempersiapkan 50 persen keterwakilkan kecamatan keanggotaan. Dan jumlah 5 persen dari jumlah KTA yang kita masukkan, 30 persen perempuan dan kepemilikan kantor,” akuinya.

Sementara itu, koordinator divisi teknis KPU Maluku, La Alwi mengatakan, KPU Provinsi Maluku verifikasi faktual terhadap sejumlah partai politik sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Verifikasi dilakukan kepada parpol untuk memastikan kesiapan parpol memenuhi persyaratan yang diwajibkan sebelum menjadi peserta Pemilu 2019.
“Kepengurusan di tingkat provinsi cukup diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara. Ketiganya harus memiliki KTA Partai dan NIK KTP. Kami akan melakukan kroscek sebentar,’’  jabar La Alwi saat melakukan verifikasi di kantor DPW PKS Maluku, kemarin.

Ketua Umum DPW PKS Maluku, H. Abdullah Asis Sangkala, menyambut baik penegasan Komisioner KPU Maluku. “Dari 38 orang pengurus DPW, yang hadir secara fisik di kantor DPW sejumlah 34 orang. Walaupun tidak semuanya akan diverifikasi oleh KPU, namun kehadiran para pengurus untuk menunjukan keseriusan PKS Maluku menghadapi verifikasi,’’ terang Sangkala.

Jumlah kuota 30 persen pengurus perempuan PKS Maluku sebanyak 12 orang. “11 orang pengurus perempuan hadir. 1 orang ijin karena berada di luar kota namun menyertakan KTP dan Kartu Anggota Partai. Prinsipnya, hari ini PKS sangat siap untuk diverifikasi dengan menyiapkan seluruh persyaratan administrasi yang disyaratkan,’’ imbuh Sangkala.

Setelah dilakukan verifikasi dan pencocokan atas SK Kepengurusan, Surat Domisili dan 30 persen pengurus perempuan, oleh  komisioner KPU dan komisioner bawaslu, dokumen verfak DPW PKS Maluku dinilai memenuhi syarat. “Seluruhnya kita sudah periksa, kehadiran fisik juga telah sesuai. Maka hasil verfak DPW PKS Maluku dinyatakan telah memenuhi syarat,’’ kata Alwi.
(TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top