DAK 20 Persen tak Cukup – Ambon Ekspres
Pendidikan

DAK 20 Persen tak Cukup

AMEKS ONLINE.–Kebutuhan anggaran untuk pengembangan sektor pendidikan masih dinilai rendah. Realisasi amanat undang-undang agar setiap APBN dan APBD mengalokasikan 20 persen, juga dianggap masih belum bisa memenuhi kebutuhan itu.

Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadiyah Uluputty mengakui, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sudah mencapai 20 persen. Prosentase ini belum mencukupi kebutuhan.

Perlu ada penambahan bila menginginkan output dari pengembangan pendidikan jauh lebih berkualitas. “Untuk Maluku perlu ada perjuangan ke kementerian,” kata Saadiah kepada wartawan usai pertemuan dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pariwisata baru-baru ini.

Menurut politisi PKS ini, selain permintaan pemenuhan DAK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku juga meminta kepada Kementrian melalui komisi agar DAK reguler juga diprioritaskan. Ini penting demi kelangsungan pendidikan untuk SMA/SMK di Maluku menjadi lebih baik.
“Saya kira ini penting, karena yang paling tahu kebutuhan tentang kondisi SMA/SMK di Maluku adalah Dinas Pendidikan, sehingga DAK reguler juga menjadi perhatian kami untuk diperjuangkan,” tandas Uluputty.

Dia menambahkan, masalah DAK akan dibahas antara komisi dengan kementrian dalam waktu dekat, sehingga bisa diprioritaskan. Selain itu yang akan dibahas adalah, menyangkut guru-guru afirmasi yang sesuai dengan kerangka acuan aspek legal sistem pendidikan nasional, para guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1), dan memiliki kompetensi akademik serta kompetensi profesional.

Dari total jumlah tenaga pengajar untuk SMA/SMK yang tersebar di Maluku, hanya 5000 dari total 12.000 guru yang menyelesaikan program sarjana (S1). Sedangkan sisanya belum. Masalah ini, kata dia, perlu menjadi perhatian pemerintah maupun DPRD untuk mencari jalan keluarnya.
“Masih kurang sekitar 7000 yang belum. Tentu ini menjadi perhatian semua pihak termasuk DPRD khususnya komisi D selaku mitra,” pungkas Uluputty.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Maluku Ramli Mahulette juga mengingatkan pemerintah provinsi untuk tidak mengeluarkan izin pembangunan gedung sekolah baru, selama persediaan infrastruktur penunjang seperti komputer dan tenaga guru belum terpenuhi secara maksimal ditiap sekolah.
“Saya kira jangan lagi menerbitkan izin pembangunan, jika infrastruktur dan tenaga guru belum memadai, di sekolah-sekolah yang ada,” tandas Mahulette.

Kata dia, jika izin operasional pembangunan sekolah masih dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melalui pertimbangan, maka dipastikan perizinan tersebut justru berdampak pada ketidakseimbangan antara Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pengadaan infrastruktur sekolah yang ada. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top