Dorong Perikanan Berkelanjutan di Aru – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Dorong Perikanan Berkelanjutan di Aru

Kunjungan Komisi IV DPR RI dan KKP ke kantor Bupati Kepulauan Aru. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena, Kamis (8/2).

AMEKS ONLINE, DOBO.-Perairan Maluku dikarunia potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa, terlebih Kabupaten Kepulauan Aru yang berbentuk kepulauan dengan ratusan gugus pulau dan sebagian besar wilayahnya perairan. Kepulauan Aru dikaruniai dengan ekosistem perairan tropis yang memiliki karakteristik dinamika sumber daya perairan yang luar biasa, termasuk di dalamnya sumber daya ikan. Sumber daya ikan sangat melimpah, baik dari kuantitas maupun diversitas.
“Sumber daya ikan yang dimiliki tentu saja harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI dan pemerintah daerah, terus memberikan dukungan bantuan kegiatan dan program kepada Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar saat Kunjungan Kerja Spesifik KKP bersama Komisi IV DPR RI di Kabupaten Kepulauan Aru yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Dobo, Rabu (7/2).

Dikatakan, segala sumber daya yang diciptakan Tuhan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan untuk dirusak dan dibinasakan. ‘’Kita yang bergerak di sektor perikanan, salah satu wujud nyata dari kecintaan dan komitmen kita untuk menjaga lingkungan adalah dengan terus mengembangkan prakter-praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan menjauhi praktek-prakter yang illegal dan merusak,” tambah Zulficar.

Untuk mendorong perikanan tangkap yang berkelanjutan di perairan Kepulauan Aru, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memberikan sejumlah bantuan kepada nelayan. Bantuan tersebut berupa sarana penangkapan ikan kapal perikanan total 7 unit serta 37 paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan. KKP juga menyelesaikan dokumen perizinan untuk 3 kapal Inka Mina untuk 3 kabupaten di Maluku.

Bantuan pemerintah ini diserahkan Zulficar Mochtar, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga, Direktur Pelabuhan Perikanan KKP Frits P Lessnusa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far Far, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aru Ongki Gutandjala.
Dari Komisi IV DPRRI hadir pula Rachmad Handoyo, Ono Surono, Susi Syahdonna, Jamaluddin Jafar, Hermanto, dan Kasriyah.

Zulficar mengajak masyarakat nelayan untuk dapat menggunakan bantuan pemerintah dalam mengawal keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. “Potensi perikanan di Maluku memang luar biasa. Bapak-bapak tidak perlu jauh-jauh melaut sudah dapat ikan. Namun tetap perlu diingat agar tidak merusak laut dan tetap melindungi kelestarian hayati laut,” ujarnya.

Di antara nelayan yang hadir adalah nelayan Pantai Utara Jawa yang semula menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang (cantrang) dan kini berpindah daerah penangkapan ikan ke Dobo dan beralih menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kapal mereka berbaris ramai di dermaga PP Dobo dengan hasil melimpah.

Selain bantuan sarana penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan sebanyak 1.407 premi pada tahun 2017. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta.

Dalam kesempatan yang sama, DJPT juga memberikan bantuan permodalan nelayan yang merupakan kerja sama DJPT dengan Bank BRI dalam Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel).

Gerai ini bertujuan untuk meningkatkan pendanaan skala usaha termasuk memfasilitasi pengembangan alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Di Kepulauan Aru, nilai plafon kredit yang digelontorkan sebanyak Rp 33,74 milyar untuk 820 nelayan, sedangkan di Provinsi Maluku sebanyak Rp 73,93 milyar untuk 2.550 nelayan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena menjelaskan, Kepulauan Aru merupakan kabupaten terluar, tetapi sebagai penghasil ikan terbesar. Meski sebagai penghasil ikan terbesar, namun jarang pemerintah pusat datang berkunjung untuk melihat kondisi perikanan maupun para nelayan lokal pada Kepulauan Aru.
“Meskipun sebagai penghasil ikan terbesar, tetapi masyarakatnya masih dibawah garis kemiskinan, khususnya nelayan. Dan fungsi kami hadir disini untuk melihat secara langsung kendala para nelayan untuk kita perjuangkan di pusat,” akuinya.

Politisi Demokrat ini menilai, selain bantuan yang telah dibagikan kepada para nelayan, ada satu kebutuhan lain yang harus dibangun kedepan yakni Sentral Kelautan dan Pelayanan Terpadu. ‘’Kabupaten Kepulauan Aru ini masih banyak kebutuhan. Tetapi harapannya, ada satu sentral kelautan dan pelayanan terpadu, yang semuanya terintegritas. Ada kapalnya, jembatannya, coldstorage-nya, sampai pada tingkat pemasaran hasil tangkap. Kalau sudah ada, tentu sangat membantu masyarakat khususnya para nelayan,” pungkas anggota DPR RI dua periode ini.(ISL)

Most Popular

To Top