Pengeluaran Dana Kampanye Dibatasi Rp 95,3 M – Ambon Ekspres
Politik

Pengeluaran Dana Kampanye Dibatasi Rp 95,3 M

AMEKS ONLINE, AMBON.—Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku dibatasi Rp 95,3 miliar. Pembatasan berdasarkan asumsi penggunaan dana kampanye, baik rapat umum, tatap muka, pertemuan terbatas dan alat peraga.
“Ada surat keputusan terkait pembatasan dana kampanye itu kita mengatur sebanyak Rp 95,3 miliar. Ada namanya surat tembusan terkait pembatasan dana kampanye. Dan untuk kita fasilitasi itu hanya APK sampa bahan kampanye,” ujar Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun kepada Ambon Ekspres, Selasa (13/2).

Pembatasan dana kampanye telah diatur sesuai rumus. “Rumusnya, pertemuan terbatas tadi 36 kali dikali 2.000, kemudian dikali standar biaya daerah. Kemudian ada tahap tatap muka dan dialog. Itu juga dihitung dan alat peraga kampanye 150 persen disediakan, dan bahan kampanye 100 persen. Maka jumlahnya itu sekitar Rp 95,3 miliar,” cetusnya.

Komisioner KPU Maluku, Almudatsir Sangadji mengatakan, pembatasan pengeluaran dana kampanye dibahas bersama tim pasangan calon. Kemudian, disepakati. “Dan itu dikoordinasi dan disepakati bersama pasangan calon. Disimulasi bersama-sama dengan tiga pasangan calon,” kata Almudatsir, Rabu (14/2).

Dengan demikian, berapa pun jumlah dana kampanye pasangan calon, pengeluarannya tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memberikan keadilan terhadap semua pasangan. “Misalnya, dana kampanye pasangan B Rp 100 miliar, pasangan B Rp 20 miliar dan pasangan C Rp 50 milar, maka kita bisa tentukan besaran pengeluaaran dana kampanye di angka Rp 20 miloar, meskipun penerimaan dana kampanye banyak,” jelas dia saat mensosialisasikan PKPU 5 tahun 2017 tentang dana kampanye kepada tim tiga pasangan calon, yakni Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN), Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO) dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT)di kantor KPU Maluku, Jumat (9/2).

Sementara itu, sesuai jadwal, tim atau penghubung pasangan calon harus sudah memasukan rekening khusus dana kampanye ke KPU, kemarin. Namun, Almudatsir mengaku, belum mengetahui secara pasti. “Laporan awal dana kampanye hari ini dimasukkan ke KPU. Satu hari saja, sebelum masa kampanye. Saya belum cek. Saya lagi di Jakarta ikut kegiatan rekapitulasi verifikasi parpol,” jelasnya.

PERSEORANGAN RP 75 JUTA
Diberitakan sebelumnya, laporan dana kampanye terdiri tiga bagian, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). LADK merupakan pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain.

Sementara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b merupakan pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon setelah pembukuan LADK. Sedangkan LPPDK berisi penerimaan dan pengeluaran dana yang digunakan selama kampanye, dan diserahkan kepada KPU sehari setelah kampanye.

LPPDK tersebut akan diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh KPU. “Audit yang dilakukkan untuk menguji kepatuhan laporan, bukam audit kerugiaan negaranya. Jadi, berapa pun uang yang keluar, harus dicatat dengan teliti sesuai prinsip-prinsip administrasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” beber Almudatsir, koordinator divisi hukum dan pengawasan itu.

Penyumbang dana kampanye untuk pasangan calon kepala daerah wakil kepala dilarang menggunakan nama ‘Hamba Allah’. Bila ditemukan nama penyumbang tidak jelas, dana sumbangannya tidak bisa digunakan untuk aktivitas kampanye dan dikembalikan kepada negara.

Keterangan nama penyumbang yang jelas atau bukan atas nama ‘hamba Allah’, diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanya calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.
“Hati-hati dengan sumbangan dari ‘hamba Allah’. Itu juga dilarang. Atau barangkali orang memberikan bantuan, mungkin dari terminologi agama supaya tidak riya, sehingga tidak menyebutkan nama,” katanya.

Nilai sumbangan dana kampanye, berdasarkan pasal 7, yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik Rp 750 juta setiap partai politik selama masa Kampanye.

Sedangkan dana kampanye dari pihak lain perseorangan sebagaimana a, nilainya paling banyak Rp 75 juta dan yang berasal dari badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp 750 juta. “Sesuai aturan, penyumbangan itu harus jelas namanya. Kalau tidak jelas identitasnya, maka tidak boleh digunakan sumbangan itu untuk dana kampanye. Itu akan dilaporkan sebagai penerimaan yang akan dikembalikan kepada negara,” paparnya. (TAB/ISL)

Most Popular

To Top