Bawaslu Minta Klarifikasi Ketua DPD Golkar Kota Ambon – Ambon Ekspres
Politik

Bawaslu Minta Klarifikasi Ketua DPD Golkar Kota Ambon

Terkait Pidato Edison Betaubun

AMEKS ONLINE, AMBON.—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku telah meminta klarifikasi sejumlah saksi atas laporan pidato Anggota DPR RI, Edison Betaubun.

Bawaslu menilai, jika Edison tidak dapat dihadirkan, maka segala laporan dan keterangan saksi bisa disimpulkan menjadi keputusan Bawaslu.

Edison dilaporkan terkait dugaan politisasi identitas agama yang dilakukan selaku Korwil Indonesia Timur DPP Golkar, dalam kampanye terbuka DPD Golkar Kota Ambon untuk pemenangan Pasangan Said Assagaff dan Anderias Betaubun (SANTUN), beberapa waktu lalu.
Saksi yang telah dimintai klarifikasinya yakni Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Sekretaris DPD Golkar Kota Ambon, Max Siahay. “Kemarin kita layangkan surat kepada pengurus Golkar Kota Ambon dan mereka sudah datang memenuhi panggilan kami.

Kami telah meminta klarifikasi terkait pidato pak Edison dalam kampanye terbuka Partai Golkar,” tandas anggota Bawaslu Maluku, Astuti Usman di sela-sela dialog interaktif bersama KPU dan Kepolisian di Ambon, Selasa (27/2).

Astuti mengaku, dari keterangan pelapor serta hasil klarifikasi dari kedua saksi yang telah bersedia hadir, Bawaslu banyak mendapatkan masukan untuk dilakukan pengkajian. Dimana klarifikasi bukan hanya lewat Bawaslu semata, tetapi menghadiri pihak Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang didalamnya turut melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. “Hari ini (kemarin) terakhir kita lakukan klarifikasi karena waktu penanganan hanya lima hari. Mulai dari temuan ditemukan sampai hari ini (kemarin). Dan kita sudah dapat banyak masukan dari pak Richard dan pak Max. Dan kita bersama Gakumdu melakukan kajian,” terangnya.

Menurutnya, kajian tersebut nantinya disimpulkan apakah hasil pemeriksaan laporan Edison Betaubun masuk dalam pidana umum atau pidana pemilu. Karena dari waktu yang ditentukan, jika Bawaslu tidak bisa menghadirkan Edison untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya pada kampanye terbuka Partai Golkar, maka dengan keterangan saksi dan laporan yang disampaikan, Bawaslu bisa menyimpulkan untuk membuat keputusan atas laporan tersebut.

“Kita tidak akan klarifikasi via telepon. Karena aturan kami menghadirkan yang bersangkutan (Edison Betaubun). Dan masih kita lakukan. Semoga bisa hadir dan kami lakukan klarifikasi. Karena dalam aturan kami walaupun yang bersangkutan tidak hadir, tetapi dari pelaporan serta klarifikasi saksi, kita sudah bisa menyimpulkan hal tersebut,” tegas Astuti.

Menurutnya, dalam proses pemeriksaan laporan Edison, Bawaslu sangat transparan kepada publik. Dan langkah yang diambil Bawaslu sesuai prosedur. Dimana ada tiga pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu. Yakni pelanggaran administrasi terkait prosedur dan mekanisme. Kemudian pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana.

“Terkait laporan sudah kita lakukan. Kemudian klarifikasi dari pelapor itu sendiri dan saksi. Kemudian setelah laporan dari saksi itu kami meminta klarifikasi untuk kemudian melakukan kajian. Dari hasil kajian baru kita bisa simpulkan dan kita publikasikan. Dan jika ditemukan pelanggaran pidana maka diserahkan kepada instansi terkait,” jelasnya.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, apa yang menjadi pelajaran saat ini tidak boleh terjadi lagi. Dan sebagai pihak penyelengara pemilu, maka KPU akan tetap mengedepankan integritas agar Pilkada Maluku bisa berjalan dengan baik. Dimana akan tetap mengajak masyarakat untuk tidak melakukan politisasi SARA, politik uang dan menghindari segala isu berbau hoax.
“Kita ingin bahwa ini yang terakhir. Dan kita sudah komitmen dengan Bawaslu. Begitupun dengan kepolisian. Dimana Pilkada Maluku harus damai dan kampanye harus berkualtias dengan menyampaikan visi misi dan program dari pasangan calon,” pintanya.

Sementara itu, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Gatot Mangkurat Putra menambahkan, terciptanya Pilkada Maluku yang damai bukan saja pada aparat kepolisian sebagai pihak keamanan. Tetapi harus didukung oleh KPU dan Bawaslu.

Namun untuk mengantisipasi politik uang, politisasi SARA maupun berita dan informasi hoax, lanjut Gatot, pihak kepolisian telah menempatkan sejumlah intelijen yang siap bergerak untuk mengantisipasi sejumlah isu tersebut. Bahkan ada belasan ribu anggota kepolisian yang siap menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pilkada.

“Titiknya ada pada dua rekan saya ini (Bawaslu dan KPU). Ketika berjalan baik dan lancar maka memberikan tugas ringan bagi kami di kepolisian. Dan kita akan maksimal untuk mendukung Pilkada agar tetap dalam kondisi aman dan damai. Bahkan ada 13.014 personil kita yang tersebar di seluruh wilayah Maluku,” ungkap Gatot. (ISL)

Most Popular

To Top