Edison Bisa Dilaporkan ke MKD – Ambon Ekspres
Politik

Edison Bisa Dilaporkan ke MKD

Fato/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.–Peneliti dari Mahkamah Konstitusi (MK) Nallom Kurniawan menilai, Edison Betaubun bisa dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik melalui pernyataan yang diduga mempolitisasi identitas agama. Namun, harus disertai bukti yang kuat.
“Kalau ucapannya sudah berbau SARA, laporkan ke MKD. Meskipun nanti dia menang di sana, minimal ada catatannya,” kata Nallom kepada Ambon Ekspres usai memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Rabu (23/2).

Menurut Nallom, Edison bisa mendapat sanksi etik. Sebab, politisi Partai Golkar itu telah mengeluarkan pernyataan yang diduga mempolitisasi identitas agama untuk kepentingan tertentu.
“Harusnya kena. Kan sudah ada beberapa contoh, ada anggota DPD yang pernah kena, dari Bali. Tapi, yang penting, kita manfaatkan dulu sarananya. Laporkan dulu. Karena itu ranahnya, maka laporkan sesuai dengan ranahnya,” papar dosen Universitas Nasional, Jakarta.

Soal perlindungan Edison, anggota DPR RI dapil Maluku dengan hak imunitas sebagaimana diatur dalam UUD MD3, menurut dia, sangat memungkinkan. Sebab, itu termasuk pidana umum.
“Kalau pidana umum, begitu. Mereka punya hak imunitas. Kecuali untuk pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, keamanan negara, tidak berlaku imunitas itu. Memang, itulah kelemahannya (UUD MD3),” jelasnya.

Tetapi paling tidak, lanjut dia, masyarakat bisa menghakimi Edison. Bahkan, terancam tidak dipilih lagi pada pemilihan umum legislatif berikutnya. “Memang UU masih melindungi dia tidak bisa diperiksa, tanpa persetujuan presiden untuk pidana umum. Tapi, bisa dihakimi sama media atau warga,” katanya.

DIHENTIKAN
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku menghentikan kasus dugaan Edison. Menurut Bawaslu, aduan dari pihak pelapor tidak terpenuhinya unsur melanggar ketentuan pelaksanaan kampanye.

Bawaslu beradalih, pernyataan yang dikeluarkan Edison, bukan pada saat kampanye, tetapi dalam rapat akbar DPD Partai Golkar Kota Ambon. “Untuk proses dugaan pelanggaran pemilu atau politisasi diduga mempolitisasi identitas agama yang dituduhkan kepada Edison Betaubun, beradasarkan pasal 187 dan 69 sudah kami lakukan. Setelah dilakukan klarifikasi, kemudian keterangan saksi dan bukti disampaikan, tidak ditemukan unsur itu,” tandas Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely kepada wartawan di Bawaslu Maluku, Jumat (2/3). (TAB)

Most Popular

To Top