Agama Jangan Jadi Alat Politik – Ambon Ekspres
Politik

Agama Jangan Jadi Alat Politik

Terkait Pilkada Maluku.

AMEKS ONLINE,AMBON.—Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan secara tegas, pasangan calon kepala daerah di Maluku agar tidak menggiring isu agama sebagai komoditas untuk meraup suara.

Agama, seharusnya dipakai untuk mengawal kontestasi politik yang bermoral dan berintegritas. “Jangan gunakan kepentingan politik dengan membawa isu agama. Karena jelas sudah mencederai marwah demokrasi kita di negara ini. Agama manapun mengajarkan yang baik. Politik juga demikian, yang mengotorinya hanya orang-orang tertentu untuk mendapatkan apa yang dicarinya,” ujar Lukman saat memberikan sambutan di kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakewil) Kementerian Agama Provinsi Maluku di Aula MCM, Senin (5/3).

Pilkada serentak di Maluku tahun ini, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, serta Walikota dan Wakil Walikota Tual. Menurut Lukman, bila agama dipolitisasi sebagai isu utama dalam mempengaruhi pemilih, sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi lokal lima tahunan itu.

Sebaliknya, agama harus dijadikan sebagai perisai untuk melindungi seluruh pelaku politik Pilkada, baik pasangan calon, tim pemenangan maupun relawan dari tindakan amoral. Selain itu, agama juga petunjuk, bukan komoditi politik jangka pendek. “Politik tidak bisa terlepas dari agama. Berpolitik tanpa agama maka berpotensi akan kehilangan moral. Agama adalah petunjuk, bukan dijadikan sebagai alat untuk mengelabui orang, hanya karena kepentingan. Bangsa kita adalah bangsa yang religius, sehingga harus taat terhadap ajaran agama, bukan diperalat untuk kepentingan politik semata,” tegasnya.

Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengatakan, 2018 merupakan tahun politik. Namun, yang terpenting adalah dengan memperhatikan wilayah kerawanan tertentu yang diketahui untuk Maluku terdapat pada dua titik, yakni pemilihan Gubernur dan Walikota Tual.

Dikatakan, pemerintah daerah akan terus berupaya semaksimal mungkin, bersama KPU dan Bawaslu untuk sama-sama menjaga pelaksanaan pilkada, agar dapat berjalan dengan baik, aman dan berkualitas. Dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Untuk sama-sama menjaga situasi dan kondisi keamanan jelang Pilkada yang berlangsung 27 Juni nanti.
“Kita semua memiliki tanggungjawab yang sama terhadap masalah ini. Terutama dalam mengantisipasi Isu SARA dan potensi kerawanan di masyarakat. Pemilihan kepala daerah kali ini, harus berjalan dengan baik dan berkualitas, seperti pemilihan di tahun-tahun sebelumnya,” papar dia.

Kepala Kantor Kemenag Maluku Faesal Musaad mengatakan, jelang pemilihan kepala daerah perlu menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Terutama dengan melawan isu SARA yang dimainkan oleh kelompok tertentu.

Lebih lanjut dikatakan, yang terpenting lagi adalah masalah indeks kerawanan pemilu saat ini. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, menempatkan Maluku pada urutan kedua. Tentu ini masalah, sehingga dibutuhkan peran dari semua pihak, untuk mengantisipasi terjadinya masalah tersebut.

“Maluku urutan kedua indeks kerawanan, sudah tentu membuat kami gelisah. Makanya sebagai provinsi yang dikenal dengan labolaturium kerukunan umat beragama, kita harus perangi masalah ini, dengan mengantisipasi adanya penggunaan isu SARA di masyarakat, oleh kelompok tertentu,” ungkapnya.

ANTISIPASI SARA DAN HOAX
Sementara itu, untuk mencegah terjadi penggunaan isu SARA dan berita hoax, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesi (IJTI) Maluku menggelar diskusi Pilkada damai untuk menghasilkan pemimpin Maluku yang berkualitas melalui Pilkada 2018 tanpa HOAX dan SARA di Amaris Hotel, Senin (5/3). Akademisi sekaligus pakar politik Unpatti, Amir Faisal Kotarumalos, ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely dan (Dirbimas) Polda Maluku, Kombes Pol M. Yamin Sumitra sebagai pemateri.

Menurut Amir, Indonesia saat ini termasuk Maluku masuk dalam proxy war dunia. Ini dimulai dengan penyebaran berita bohong (hoax atau fake news).

Berita hoax, menurut dia, dapat mengancam demokrasi di Indonesia. “Isi dari proxy war dengan informasi Hoax dikembangkan dan mempelintir demokrasi kita ini menjadi politisasi demokrasi,” tutur Kotarumalos dalam diskusi public yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesi (IJTI) Maluku di Amaris Hotel, Senin (5/3).

Menurut dia, hoax dalam dapat dilawan dengan pemberitaan media massa yang sesuai fakta, objektif dan proporsional. Di sinilah, pentingnya peran jurnalis membantu penyelenggara, baik KPU dan maupun Bawaslu dalam mensukseskan Pilkada yang aman, tanpa hoax dan SARA.
”Peran media ini untuk memperbaikan isi hati jantungan masyarakat. Karena media sebagai pilar keempat dari peradaban demokrasi. Media itu sebagai alat tengah untuk menghubungkan masyarakat negara dengan masyarakat, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada negara,”paparnya.
Kombes Pol M Yamin Sumitra mengaku, pihaknya sedang memantau ujaran kebencian dan berita hoax di media sosial. Di Maluku, penyebarannya masih dari pribadi.

”Kalau di Maluku penyebaran informasi hoax masih pribadi-pribadi. Belum seperti kelompok Saracen atau MCA yang jelas kalau kita lihat kegiatan-kegiatan ini kita kembali lagi ke siklus, ada kelompok besar yang sangat kuat yang ingin mengusai lagi Indonesia,” ungkapnya.

Dikatakan, sejauh ini masalah pencegahan jelas sudah dilakukan kepolisian melalui sosialisasi door to door (rumah ke rumah). Selain itu, intelejen juga sudah bergerak di lapangan untuk meredam isu hoax.
Namun, dia mengakui, kepolisian kesulitan karena Maluku merupakan wilayah kepulauan. Sementara, personil kepolisian sangat terbatas.

Sementara itu, Bawaslu RI telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menecgah dan melawan ujaran kebencian dan hoax dalam Pilkada. Bawaslu juga melibatkan tim cyber crime dalam Sentra Gakumdu untuk melakukan pemetaan akun-akun medsos berbahya berdasarkan wilayah.
”Jadi, kalau akun tidak terdaftar itu bagian dari kepolisian, dan dari kami (Bawaslu) bisa juga untuk men-take down akun-akun tersebut,” jelasnya.

Syamsul Rifan Kubangun menandaskan, KPU telah mengingatkan pasangan calon agar menyampaikan visi, misi dan program melalui akun media sosial yang sudah terdaftar. (WHB/ERM)

Most Popular

To Top