Aksi Tolak Pembebasan Lahan Untuk Batalyon TNI Berlanjut – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Aksi Tolak Pembebasan Lahan Untuk Batalyon TNI Berlanjut

AMEKS ONLINE, MTB.—Ratusan warga asal Desa Lorulung dan Lauran di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten MTB, Senin (5/3). Aksi ini sebagai tindaklanjut penolakan terhadap rencana Pemkab MTB melakukan pembebasan lahan milik mereka guna keperluan pembangunan markas TNI AD.

Aksi ini dilakukan masyarakat adat MTB dan Komisi Justice and Peace Keuskupan Amboina Wilayah MTB. Demo berlangsung sekira pukul 09.30 WIT.
Massa pendemo menuju kantor wakil rakyat dengan berjalan kaki. Pendemo dipimpin Ketua Justice and Peace, Pastor Jakobus Sorluri yang didampingi puluhan biarawan dan biarawati.
“Kami masyarakat adat Desa Lorulung dan Lauran bersama Gereja Katolik menolak menjual tanah kepada Pemda MTB dan TNI AD,’’ ungkap pendemo.

Dijelaskan, tujuan aksi demo adalah menolak penjualan lahan di Desa Lorulung dan Desa Lauran. Mereka juga kecewa dengan Pemkab MTB dan Kodim 1507 Saumlaki karena berkoordinasi dengan pihak yang salah untuk mendapatkan peryataan pelepasan lahan. ‘’Padahal mereka itu bukan pemilik petuanan atau tanah,” kata Pastor Jakobus Sorluri kepada Ambon Ekspres via selulernya, kemarin.

Dikatakan, upaya pembebasan lahan itu cacat hukum dan tidak bisa dipertangungjawabkan. Untuk itu, dirinya bersama masyarakat adat dari ke dua desa dan segenap rohaniwan rohaniwati yang berada pada desa tersebut akan melakukan perlawanan sampai ada kejelasan dan ketegasan terkait permasalahan itu.

Sorlury menambahakan, pihaknya meminta kepada DPRD untuk segera memangil Dandim 1507 Saumlaki Letkol Ryan Heryawan untuk meminta klarifikasi terkait pemasangan patok dan papan nama pembangunan batalion tanpa sepegetahuan masyarakat setempat. Kondisi tersebut yang membuat kecemasan dan ketakutan bagi masyarakat.

‘’Kami juga meminta kepada Pangdam XVI Pattimura untuk segera mencopot jabatan Dandim 1507 Saumlaki karena diduga melakukan penipuan terhadap Pangdam perihal persetujuan pembebasan lahan yang tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pewaris sah dari hak ulayat tanah tersebut. “Kami tokoh agama dan masyarakat juga seperti diadu domba dengan Pangdam oleh Dandim. Sebab sebelum Pangdam berkunjung kesini, surat penolakan kami sudah dilayangkan, namun tidak sampai ke Pangdam. Ini ada apa ? ” tegasnya.

Perwakilan demostran saat beraksi juga diterima pimpinan DPRD MTB, Frengki Limbers. “Sebagai perwakilan dan penyambung lidah dan aspirasi dari rakyat maka tentunya kami menerima tuntutan dari masyarakat dan tokoh agama dimaksud,dan kami akan segera menindak lanjuti apa yang jadi keinginan masyarakat” kata limbers saat dikonfimasi terkait pertemuan tadi dengan pendemo.

Dia juga melanjutkan bahwa DPR akan menindak lanjuti dengan mengagendakan pertemuan internal pada Rabu (7/3) dan setelah itu akan ditindaklanjut dengan pihak terkait. Unsur pimpinan yang hadir dalam dialog dengan pendemo tadi terdiri dari pimpinan DPR dan pimpinan komisi B dan C.

Seusai dari kantor DPRD MTB, perwakilan pendemopun berjalan menuju kantor Bupati MTB. Bupati MTB Petrus Fatlolon yang kala itu berada ditempat menyambut baik kedatangan mereka. “Intinya Bupati MTB menerima apa yang kami sampaikan dan dia akan menindaklanjuti tututan kami,’’ pungkas dia. (M3)

Most Popular

To Top