Jaksa Eksekusi Koruptor Dikbud Buru – Ambon Ekspres
Hukum

Jaksa Eksekusi Koruptor Dikbud Buru

AMEKS ONLINE, AMBON.–Tim eksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru mengeksekusi terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Ahmad Marzuki Padang, Rabu (7/3). Eksekusi dilakukan jaksa setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi dilakukan di rumah terpidana yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea.
Saat didatangi tim eksekutor, AM Padang tidak berada di rumah. Dia kemudian dihubungi istrinya untuk segera pulang.

Beberapa menit kemudian, Padang tiba di rumahnya dan berdialog dengan tim jaksa. Terpidana empat tahun ini, sempat meminta untuk ditahan di LP Jikumarasa Namlea. Namun jaksa menolak dengan alasan sudah berkoordinasi dengan LP Jikumarasa yang menolak penahanan disana.

Jaksa kemudian mempersilahkan terpidana untuk menuju mobil yang sudah disiapkan untuk dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Buru dan selanjutnya dibawa ke Ambon.
Sebelum masuk mobil, Padang kepada wartawan mengatakan, kasus ini sebenarnya kasus perdata (utang-piutang) yang digiring ke proses hukum pidana. Hal ini yang membuat dirinya kesal dengan pihak penegak hukum.

Menurut dia, selama proses persidangan, keterangan-keterangan saksi tidak ada yang memberatkan dirinya. Namun dia mengaku putusan ini harus dihormati.

Dikatakan, kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2010 lalu dan yang menjadi tersangka saat itu adalah Hasan Umasugi (kakak Bupati Buru). Namun anehnya tahun 2013 fakta itu berubah seketika dengan menjadikan dirinya dan Muhammad Mukadar sebagai tersangka. ‘’Padahal tidak sepeser pun uang dari proyek tersebut masuk ke kantong saya,’’ ungkap Padang.

Bukan saja itu, dari fakta persidangan yang didengar langsung oleh jaksa dan hakim. Hasan Umasugi menyatakan bahwa dirinya akan bersedia mengembalikan uang negera sebesar Rp 875.000.000. Namun nyatanya sampai saat ini realisasinya nihil. Bahkan yang bersangkutan tidak diapa-apakan oleh jaksa.

Dia mengaku, sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Buru saat itu, dirinya mendatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D. Bila tidak ditandatangani, maka dana tersebut tidak dicairkan. ‘’Namun anehnya, saya bertindak atas perintah undang-undang dan bahkan tidak menerima sepeser pun dana tersebut dijadikan tersangka dalam sebuah proses tahun 2015 silam,’’ ungkap dia.

Dia mengaku kesal. Jika memungkinkan, dia akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). ‘’Bila memungkinkan, untuk dilakukan PK, maka dirinya akan mengajukan proses tersebut. Karena dirinya yakin uang Rp 1,2 miliar tersebut dinikmati oleh pihak ketiga dan Hasan Umasugi,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kasus pengadaan komputer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tahun 2010, AM Padang yang saat itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Ambon. Dia banding ke Pengadilan Tinggi Ambon.

Rido Sampe mengatakan, terpidana selanjutnya dibawa ke Ambon untuk menjalani tahanan sesuai putusan pengadilan. Sementara untuk terpidana Muhammad Mukadar, dia mengaku putusannya sudah turun bersamaan dengan AM Padang.

Namun karena ada kesalahan dalam penulisan nama di putusan tersebut menyebabkan eksekusi tidak bisa dilakukan. ‘’Kami mengirim kembali berkas putusan tersebut untuk diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Jika putusan tersebut sudah turun maka kami akan mengeksekusinya,’’ pungkas dia. (DHE)

Most Popular

To Top