Politik Identitas Berpotensi Dimainkan Tim – Ambon Ekspres
Politik

Politik Identitas Berpotensi Dimainkan Tim

AMEKS ONLINE, AMBON.—Politik identitas berpotensi digunakan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku. Bawaslu dan KPU harus gencar sosialisasi dan melakukan tindakan pencegahan.

Koordinator Wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku, Lutfi Abdulah Wael mengatakan, isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) berpotensi digunakan dalam Pilgub Maluku. Dia khawatir, isu ini akan digunakan oleh tim sukses, pasangan calon atau pihak lain demi meraup dukungan suara.
“Untuk politik identitas sering dimainkan tim. Sebab, politik identitas menegaskan bahwa kandidat tertentu adalah orang asli Maluku. Tentu ini berbahaya, dan menjadi tantangan besar di Pilkada 2018. Apalagi kampanye mengunakan isu SARA. Saya kira ini yang harus diawasi oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara masif dan proporsional ke masyarakat,”
kata Wael dalam diskusi diskusi metode pencegahan di Aula SMK Muhammadiyah Wara, Selasa (6/3).
Dia menyarankan Bawaslu melakukan pemetaan terhadap daerah yang berpotensi konflik saat pilkada. Tindakan pencegahan atau preventif dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal budaya yang kuat di dua daerah itu.

Instrumen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan lainnya perlu dilibatkan. ”Saya kira Bawaslu maupun KPU harus memasifkan sosialisasi di masyarakat. Terutama daerah rawan konflik, sehingga ada kesadaran pemilih. Strategi sosialisasi juga harus berbasis komunitas, dan membumi sampai ke akar rumput (groosroot). Sebab seringkali sosialisasi ke pemilih, hanya diberlakukan pada wilayah elit, sehingga terputus,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Maluku, Abdulah Ely mengatakan, diskusi juga merupakan salah satu cara meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Pilgub 2018. “Diskusi ini merupakan salah satu metode pencegahan dengan mangajak Muhammadiyah, untuk menjadi mata dan telinga, serta menjadi bagian dalam fungsi pengawasan partisipatif jelan pilkada. Terutama pencegahan politik uang, dan isu SARA di masyarakat,” ungkap dia.

Selain isu identitas, lanjut dia, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis dengan mendukung pasangan calon tertentu, juga menjadi perhatian. Sebab, Bawaslu sering mendapat informasi dari warga soal potensi keterlibatan ASN. “Kenapa diskusi kami lakukan ? Agar peserta yang hadir bisa saling mengingatkan suadaranya yang ASN, untuk tidak terlibat politik praktis. Sebab sanksinya tidak diberikan kenaikan pangkat selama tiga tahun. Pangkat yang ada, bisa diturunkan satu tingkat lagi. Kemudian ditempatkan pada wilayah-wilayah terpencil. Bahkan bisa juga diberhentikan secara tidak terhormat,” jelas Abdulah.

SASAR DAERAH RAWAN
Abdullah Ely sebelumnya mengatakan, pihaknya bersama jajaran di kabupaten/kota akan memfokuskan pengawasan di zona merah atau rawan pelanggaran Pilkada. “Semua daerah akan menjadi perhatian kami dalam melakukan pengawasan. Namun yang terpenting lagi adalah daerah yang masuk zona merah, menjadi perhatian serius. Karena berdasarkan hasil evaluasi KPU Provinsi di pemilihan sebelumnya tahun -2016-2017, terdapat dua kabupaten SBB dan SBT daerah rawan pilkada,” jelasnya.

Bawaslu akan mengistruksikan kepada jajarannya di kedua daerah itu, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa untuk aktif melakukan pengawasan. Terutama Panitia Pengawas Lapangan (PPL) harus mengambil kebijakan, jika ditemukan adanya pelanggaran di TPS tersebut.
“Saya kira peraturan Bawaslu tentang pengawasan, dan sistem pengambilan tindakannya sudah jelas. Sehingga untuk Panwas Kecamatan maupun PPL jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus dicegat dan dibuat laporan, agar bisa ditindak lanjuti,” katanya.

Selain Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT), akui dia, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara juga menjadi perhatian serius Bawaslu. Karena selain pilgub, kedua daerah ini juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Walikota secara bersamaan pada 27 Juni nanti.

Kota Tual Malra, kata Abdulah, masuk dalam indeks kerawanan pilkada. Ini berdasarkan cacatan yang dikeluarkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menyatakan, Tual merupakan kota rawan konflik, termasuk juga Maluku Tenggara.
“Saya kira dengan catatan ini, Bawaslu bersama jajarannya, akan lebih fokus untuk mengawasinya. Terutama pengunaan isu SARA dan politik uang di masyarakat. Ini yang sangat berbahaya,” tegas Abdulah.

Ketua KPU Maluku Samsul Rifan Kubangun mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi KPU Provinsi, untuk daerah rawan atau zona merah pelanggaran pilkada 2015-2017 terdapat di SBB dan SBT.

Kerawanan ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat. Misalnya di Dusun Uwe Desa Masawaoy, Kecamatan Manipa, SBB, ini masih melaksanakan proses pencoblosan dengan sistem noken. Dimana semua masyarakat yang punya hak pilih, diwakili oleh petugas KPPS untuk mencoblosnya.
“Saya kira dengan masalah seperti ini, KPU sebagai lembaga penyelenggara harus melakukan edukasi melalui sosialisasi di masyarakat, agar bisa dipahami secara baik,” ungkap Kubangun saat diskusi publik yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku, Senin (5/3). (WHB)

Most Popular

To Top