Pemprov Didesak Bebaskan Buru dari Merkuri – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pemprov Didesak Bebaskan Buru dari Merkuri

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Sejumlah OKP hingga para tokoh adat Kabupaten Buru menemui Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua. Kunjungan tersebut untuk mendesak Pemprov Maluku menertibkan penggunaan bahan merkuri dan sianida di Gunung Botak.
Permintaan ini berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Sejumlah (OKP) Kabupaten Buru yang hadir diantaranya, HMI, KNPI, PMII, GMNI yang tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya. Selain tokoh adat, tokoh agama, raja hingga camat Kayeli, turut hadir dalam rapat tertutup yang dilaksanakan di lantai II kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/3).

Ada sejumlah permintaan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk ditindaklajuti. Salah satunya penggunaan bahan kimia jenis merkuri untuk dihentikan. Pasalnya, pencemaran lingkungan akibat bahan kimia tersebut semakin meningkat.

Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soumole mengatakan, kunjungan kali ini untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya oleh pihak kementerian terkait pencemaran lingkungan, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi. Agar pemerintah provinsi dapat menyikapi dengan tegas, penggunaan bahan kimia di Gunung Botak.
“Yang kami inginkan agar segera dilakukan penertiban. Karena rendaman tong maupun tromol yang digunakan untuk aktivitas tambang masih menggunakan bahan kimia merkuri. Sehingga potensi pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi,” ungkap Ruslan, kepada awak media usai pertemuan.

Hal senada disampaikan Ketua KNPI Kabupaten Buru, Muhammad Hamdani Jafar. Sesuai instruksi Presiden Jokowi tahun 2015 lalu, ketika berkunjung ke Kabupaten Buru telah mengkritik terkait persoalan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia. Hanya saja terkesan ada pembiaran. Instruksi presiden terkait penataan Gunung Botak, justru diabaikan.
“Jika presiden telah menegaskan soal itu, dimana kepolisian yang ketika peredaran merkuri dan sianida tidak bisa dideteksi untuk diangkat ke permukaan. Siapa cukong atau dalang dibalik peredaran itu. Kami bicara, karena prihatin dengan lingkungan kami yang semakin tercemar,” tegas Jafar.

Menurutnya, jika kemudian pemerintah provinsi memberikan ruang keapda sejumlah perusahaan seperti BPS, CCP maupun PIP dan lainnya, maka para perusahaan tersebut harus mematuhi aturan. Bahkan seluruh perusahaan harus memiliki ijin resmi untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat adat.
“Kalau tidak punya ijin, maka perusahaan tersebut harus angkat kaki dari kabupaten Buru. Karena imbasnya nanti bagi generasi muda masyarakat Buru yang merasakan itu,” ujar dia.

Jafar menambahkan, dalam pertemuan tersebut, pihak pemprov telah menyampaikan bahwa telah membentuk tim yang melibatkan pihak kementerian terkait. Akan tetapi menurutnya, yang ditakutkan adalah tim tersebut tidak mampu bertindak sesuai harapan masyarakat.

“Katanya sudah ada tim yang dibentuk. Dan harapan kami semoga tim ini tidak masuk angin. Kalau mereka konsisten dengan instruksi presiden, harusnya sudah ada langkah lebih cepat soal itu. Jangan terkesan hanya mengambil sampel. Karena ini sudah dibuktikan dengan kajian secara ilmiah. Harusnya ditindaklanjuti, bukan lagi pembentukan tim, karena ini juga menghamburkan anggaran negara. Dan kami berharap, pemerintah provinsi benar-benar menindaklanjuti permitaan kami selaku masyarakat kabupaten Buru,” harap Jafar. (ISL)

Most Popular

To Top