Manumpak Pane Dinilai Gagal – Ambon Ekspres
Hukum

Manumpak Pane Dinilai Gagal

Foto Doc AE

AMEKS ONLINE, AMBON.—Manumpak Pane tak bertahan lama sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Dalam masa kerjanya, tak banyak yang dilakukan. Masyarakat menilai kinerjanya lemah, karena banyak kasus tak tertangani tuntas. Hanya korupsi Water Front City (WFC) Kota Namlea, Kabupaten Buru tahun 2015-2016 senilai Rp 4,9 miliar yang diungkap dimasa kepemimpinannya.

Dia kini dimutasikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai Direktur Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung berdasarkan SK Jaksa Agung Nomor : KEP-030/A/JA/02/2018. SK itu keluar tanggal 5 Februari 2018. Manumpak digantikan Triyono Haryanto yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung RI.
Sebelumnya Manumpak menggantikan Jan S Maringka sebagai Kepala Kejati Maluku pada Februari 2017. Dia sebelumnya menjabat Wakajati Maluku sejak 3 April 2014 menggantikan Adam Sabtu yang dimutasikan sebagai pejabat fungsional di Kejati Jawa Timur. Sebelum Wakajati Maluku, Manumpak menjabat Koordinator Jamdatum Kejagung.

Selama satu tahun memimpin, dia hanya berhasil menaikan satu perkara yakni, WFC Namlea dengan empat orang tersangka Sharan Umasugi, PPK Proyek bernilai Rp 4.911.700.000 itu, Sri Julianti alais SJ, Muhamad Duwila alias MD bertindak selaku penerima kuasa Direksi dari perusahaan PT Aego Media Pratama, dan Muhamd Ridwan Patilouw.

Perkara lama yang ditinggalkan Kajati sebelumnya, Jan Samuel Maringka seperti, kasus dugaan korupsi Reverse Repo Bank Maluku dan Malut tahun 2014 senilai Rp 238, 5 miliar, Kasus Terminal Transit Passo Tahun 2013 Rp 55 miliar, dan kasus dugaan korupsi pembelian lahan dan gedung PT Bank Maluku dan Malut di Surabaya tahun 2014 senilai Rp 54 miliar.

Dari ketiga kasus ini, hanya pembelian lahan gedung lahan di Surabaya yang merugikan negara sebesar Rp 7,2 miliar dengan tersangka terakhir, Jack Stuart Manuhutu yang sudah dituntaskan hingga ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Sementara, kasus Terminal Transit Passo dengan tersangka, Asisten I Sekertaris Kota Ambon Angganoto Ura, Jhon Lucky Metubun selaku konsultan pengawas dan Amir Gaus Latuconsina, serta kasus dugaan korupsi reverse repo Bank Maluku dan Malut yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 238,5 miliar dengan dua tersangka eks Dirut PT Bank Maluku dan Malut, Idris Rolobessy dan Direktur Kepatuhan, Isack B Thenu.

Kedua kasus ini hingga kemarin, masih dalam tahap penyidikan tim penyidik Kejati Maluku, sambil menuggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK perwakilan Maluku.
Setelah SK ,mutasi terbit, Manumpak barulah menetapkan dua tersangka dalam perkara reverse repo pada Bank Maluku. Kasus ini sudah di Kejati Maluku sejak masa kepemimpinan Chuk Surya Sempeno di tahun 2016.

Direktur Walang Aspirasi Rakyat Maluku, Cristian Sea kepada koran ini menyatakan Manumpak gagal. Karena, hanya mampu menaikan satu perkara. Ini berbanding jauh dengan target penuntasan perkara per tahun yang dianggarkan pemerintah pusat yakni, dua perkara.

Menurutnya, terlalu banyak kasus-kasus korupsi di daerah seribu pulau ini yang sangat menyesakan hati masyakat. Kehadiran kejaksaan tentunya berpengaruh dalam menjalankan supermasi hukum dengan tindakan-tindakan hukum yang pasti. Namun yang terjadi banyak janji, dan hasilnya ada kasus yang ditutup hingga pada lambatnya penanganan suatu perkara.

“Mutasi suatu jabatan itu hal yang wajar, dan kita harapkan kedepan adalah, kepempinan baru dapat menuntaskan kasus yang ada dengan tidak banyak berkoar atau banyak janji. Karena masyarakat Maluku tidak suka janji, melainkan penegakan hukum yang pasti,” tandas Cristian. (NEL)

Most Popular

To Top