Murad : Saya Masih Bertugas di Polri – Ambon Ekspres
Politik

Murad : Saya Masih Bertugas di Polri

AMEKS ONLINE, AMBON.—Calon Gubernur Maluku Irjen Pol Murad Ismail sudah mengundurkan diri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Status Kakor Brimob yang sebelumnya dijabat, telah berganti menjadi perwira tinggi (Pati) Korps Brimob. Murad memastikan, dalam waktu dekat akan segera pensiun.

Jabatan barunya itu, kata dia, sengaja dipublikasikan kepada pendukungnya saat dia memberikan sambutan politik dalam kegiatan deklarasi Dukungan Relawan Rakyat Maluku kepada Murad Ismail dan Barnabas Orno (BAILEO), di Gedung Wanita, Ambon, Sabtu (10/3).

Menurutnya, meski telah menjadi calon Gubernur Maluku, namun sampai hari ini dirinya masih bertugas di Polri dengan jabatan baru yang diberikan sebagai Pati Korps Brimob.

Namun terkait pengunduran diri sebagai calon Gubernur Maluku periode 2018-2024, juga telah disampaikan kepada Kapolri Tito Karnavian. Dan masih dalam proses.
“Sampai hari ini saya masih bertugas di Polri. Soal pengunduran diri dari kepolisian RI itu sudah saya laksanakan, dan sekarang saya sudah pindah menjadi pati Korps Brimob untuk persiapan pensiun,” tegas Murad.

Diakuinya, dalam perhelatan pilkada ada syarat yang diatur dalam undang-undang, bahwa TNI/Polri, PNS maupun DPR, DPRD dan DPD, yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sehingga dirinya memastikan, dalam bulan ini, dia akan segera mengumumkan status pengunduran diri dari kepolisian kepada publik.

“Jadi sudah, pensiunnya sudah pasti bulan ini. Tinggal menunggu saja. Sehari dua ini, saya sudah pensiun,” kata Murad.

Menurutnya, sesuai ketentuan maka dirinya akan pensiun pada Oktober 2019 mendatang. Akan tetapi, dirinya harus mundur setelah pencalonan sebagai calon gubernur untuk mengikuti perhelatan pilgub 2018 tahun ini.
“Kalau ikut aturan yang sebenarnya, saya pensiun itu pada Oktober 2019. Tapi saya kan calon gubernur, maka saya harus mengundurkan diri seteleh ditetapkan KPU sebagai calon gubernur. Karena itu aturan mainnya di KPU,” tandas Murad.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemiihan Umum (KPU) Maluku Syamsul Rifan Kubangun, belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan ini. Sejumlah pesan maupun telepon, tidak direspons.

Pengunduran diri ASN, Polri dan TNI diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 7 ayat (2) dijelaskan, calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

Salah satunya, dijelaskan pada huru t ayat (2) yakni, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Selain UU Pilkada, larangan tentang TNI/Polri berpolitik praktis juga diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan UU No 2/2002 tentang Polri.

Pasal 39 ayat 2 UU TNI menyebutkan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis”. Sedangkan UU Polri pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Komisioner KPU Maluku Divisi Teknis, La Alwi yang dikonfirmasi mengatakan, surat pengunduran diri Murad Ismail telah diterima KPU. “Sudah,” jawab Alwi, tadi malam via SMS.

Yang belum diserahkan oleh Murad adalah surat pemberhentiannya dari jabatan Polri. Sesuai ketentuan, surat itu wajib diserahkan ke KPU 30 hari sebelum pemungutan suara.
“Ketentuannya sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, harus diserahkan ke KPU provinsi. Jadi, masih punya waktu, karena pemungutan suara tanggal 27 Juni, sementara sekarang baru bulan Maret,” jelas mantan Ketua KPU Maluku Tengah itu.

SUDAH DIPENSIUNKAN
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohammad Roem Ohoirat yang dikonfirmasi mengatakan, jenderal dua bintang itu sudah dipensiunkan secara terhormat. ”Pak Murad sudah dipensiunkan,” kata Roem Ohoirat di ruangan kerjanya, Senin (12/3).

Dijelaskan, pemberhentian dengan terhormat Murad Ismail, kata dia, bersamaan dengan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan. Kedua jenderal polisi tersebut pensiun karena mengikuti Pilkada serentak 2018. Anton mengikuti Pilgub Jawa Barat sebagai cawagub dari TB Hasanudin.

Dia memastikan, pemberhantian terhormat dengan pensiunan dua jenderal polisi aktif itu dari institusi kepolisian tertuang dalam Kepres Nomor 9/Polri/2018 tanggal 12 Februari 2018. ”Jadi, di tanggal 12 Februari kemarin, pak Murad sudah dipensiunkan, atau kata lain diberhentikan dengan terhormat dari institusi kepolisian. Ini dilakukan bersamaan pak Anton Charliyan,” kata Ohoirat. (ISL/TAB/ERM)

Most Popular

To Top