Kepsek SMAN 12 Harus Diproses Hukum – Ambon Ekspres
Berita Utama

Kepsek SMAN 12 Harus Diproses Hukum

AMEKS ONLINE, AMBON.—Hasil pemeriksaan Ombudsman RI Maluku mengukap adanya dugaan pungutan liar (pungli) di SMA Negeri 12 Ambon. Hasil pemeriksaan itu pun diperintahkan agar sekolah segera mengembalikan uang pungli kepada orang tua siswa. “Artinya, kalau demikian maka itu dikatakan suatu tindakan yang melanggar aturan, dan patut pihak sekolah bertanggungjawab secara hukum terlebih kususnya ada pada penanggung jawab sekolah,” tegas praktisi hukum, Marnex F Salmon kepada koran ini, tadi malam.

Menurutnya, tindakan pungli merupakan suatu tindakan korupsi sebagai penyalahgunaan hak/kekuasaan jabatan atau kedudukan oleh pegawai negeri untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya. “Itu merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Apalagi, Ombudsman sebagai lembaga negara telah mengeluarkan hasilnya, dan ditemukan adanya dugaan itu,” jelas Marnex.

Apalagi, Kepsek SMA Negeri 12 Ambon, Fredy Pentury mengaku ada pungutan sebesar Rp 150 ribu, karena pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk triwulan pertama belum dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dia juga mengaku pungutan dengan persetujuan komite ini ternyata bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk penggunaan dana BOS.
“Pihak sekolah sudah mengakui, otomatis langkah hukum harus dilanjutkan. Selain itu, citra sekolah juga tercoreng dengan tindakan-tindakan tersebut, dan pantas Kepsek SMN 12 Ambon itu harus di copot dari jabatannya,” tegas Marnex.

SALAH KEBIJAKAN
Terkait temuan Ombusdman, pemerhati pendidikan di Maluku, Agus Ufie angkat bicara. Dia mengatakan, mekanisme yang diterapkan sekolah bertentangan dengan aturan yang diatur pemerintah. Dan kepala sekolah tersebut harus diberikan binaan dan surat peringatan agar hal ini tidak terulang lagi dikemudian hari.

Setelah itu, kepsek tersebut harus diselidiki oleh pihak yang berkompeten sampai kenapa mengambil tindakan yang bertentangan dengan mekanisme yang dijalankan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Karena didalamnya sudah jelas tertulis, bahwa sekolah beserta komite sekolah dilarang memungut uang dari orangtua siswa dengan jangka waktu dan besar nominal yang ditentukan.

Kalau berupa sumbangan atau bantuan dari kolega tidak apa-apa tetapi tidak boleh memungut atau meminta dari orangtua siswa. “Menurut saya, apa yang dilakukan Ombusdman sudah betul. Pada satu sisi, Ombudsman melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi pungutan liar seperti yang sekarang ini terjadi pada sekolah-sekolah lain. Namun disisi lain, kepala sekolah tersebut melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah,” ujarnya.

Disini, pihaknya melihat ada sebab akibat sehingga pungli terjadi. Dan ini merupakan tindakan yang salah karena tidak berpikir dulu sebelum bertindak.

Sebelumnya seperti diberitakan koran ini, pada Jumat (16/3) dilakukan pertemuan di ruang rapat sekolah di bilangan Air Salobar Ambon. Rapat dihadiri Kepsek, para guru, komite dan para orang tua siswa untuk mengembalikan uang pungli.

Pengembalian uang disaksikan langsung Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman Perwakilan Maluku, Harun Wailissa. Pantauan koran ini, saat proses pengembalian berlangsung, ada beberapa guru yang masuk dalam ruangan dan dengan kasar meneriaki kehadiran Ombusdman. Hal ini membuat kondisi menjadi ricuh dan tidak terkendali.

Karena terdesak dengan teriakan dan ancaman beberapa guru, Ombudsman kemudian menelepon polisi untuk meredakan situasi. Beberapa saat kemudian, aparat kepolisian dari Polsek Nusaniwe turun ke TKP mengamankan situasi sekaligus mengawal proses pengembalian uang pungli hingga selesai. (NEL/PRO3)

Most Popular

To Top