Pemilik Lahan Sengaja tak Dihadirkan? – Ambon Ekspres
Hukum

Pemilik Lahan Sengaja tak Dihadirkan?

AMEKS ONLINE, AMBON.–Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali tak menghadirkan saksi kunci kasus pembelian lahan dan gedung Bank Maluku-Maluku Utara di Surabaya, Costarito Tee. Dia harusnya dihadirkan untuk terdakwa Jack Stuart Manuhuttu. Kehadiran Tee dinilai penting penasehat hukum Jack.

Jack adalah terdakwa dalam perkara pembelian lahan dan bangunan di Jalan Darmo Nomor 51 di Surabaya, Jawa Timur tahun 2014 senilai Rp 54 miliar.
“Artinya, janji JPU untuk menghadirkan pemilik lahan, hingga saat ini belum terealisasi. Kami sangat berkepentingan dalam pembuktian perkara ini, untuk kepentingan pembelaan klien kami,” kata Morits Latumeten selaku penasehat hukum terdakwa kepada koran ini di Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (21/3).

Dalam persidangan nanti, pihaknya akan lebih tegas untuk meminta agar pemilik lahan yakni Costarito Tee dihadirkan. Karena dana Rp 54 miliar jelas sudah diterima oleh dia selaku penjual kepada PT Bank Maluku. “Dia menerima dana Rp 54 miliar. Karena itu patut dapat dimintai pertanggungjawaban pengakuannya di depan persidangan nanti,” tegas Morits.

Dalam perkara yang sama, tiga terdakwa sebelumnya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Ambon hingga ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon. Sehingga, keberadaah PT Mutiara Cahaya Sukses selaku pemilik lahan yang resmi menerima dana senilai Rp 54 miliar berdasarkan bukti tarnsaksi di Bank BCA patut dipanggil sebagai saksi sekaligus juga dimintai pertanggungjawaban hukum yang sama.

“Ini kan sudah terbuka dalam fakta sidang sebelumnya, dan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana terbukti. Ini yang menurut kami, dia pemilik lahan harus dihadirkan. Bila perlu dalam persidangan nanti kita mintakan agar yang bersangkutan juga patut dijadikan tersangka. Sekarang PT Bank Maluku menganggarkan dana Rp 54 miliar, dan realisasinya itu jelas sudah diterima oleh pemilik lahan,” ujar Morits.

Karena itu, dia berharap JPU dapat bertindak secara profesional dalam perkara ini. “Yang kami minta itu, harus profesional dan transparan. Jangan ada tutup menutup dalam perkara ini,” pungkas Morits.
Dalam perkara ini, mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy di hukum terbukti melakukan korupsi dan TPPU pengadaan lahan dan gedung kantor cabang Bank Maluku dan Malut di Surabaya. Dia dihukum 10 tahun penjara dan dalam putusan MA Nomor : 2061 K/Pid.Sus/2017 itu terpidana juga dibebankan Putusan MA Nomor: 2061 K/Pid.Sus/2017 itu membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 7 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 250 juta subsider satu tahun penjara. (NEL)

Most Popular

To Top