Rp 700 Juta Untuk Plesiran ke Jepang – Ambon Ekspres
Berita Utama

Rp 700 Juta Untuk Plesiran ke Jepang

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Pekan lalu, tim monitoring yang dibentuk Pemkot dan DPRD Ambon telah berangkat ke Jepang. Kunjungan tim hanya untuk menyaksikan penandatangan MoU antara pemerintah kota dengan sejumlah univeritas di negeri Sakura itu. Untuk kunjungan seminggu itu, menghabisakan anggaran daerah mencapai Rp 700 juta.

Tim monitoring ini dipimpin Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler bersama Wakil Ketua DPRD Ambon, Ely Toisuta. Turut hadir sejumlah anggota komisi II DPRD Ambon, ketua Komisi I DPRD Ambon Marthin Sapulette, ketua Komisi III DPRD Ambon Yusuf Wally serta Kadis Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy.

Lucunya, Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Enrico Matitaputty serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Jacky Talahatu juga ikut plesiran ke Jepang. Padahal, hanya ada 16 mahasiswa asal Kota Ambon yang dikunjungi.

Para mahasiswa ini sementara menempuh pendidikan S1 di sejumlah universitas di Jepang. Diantaranya Hirosima University, Kyoto University, Ashikaga University, Institut Sain Teknologi Osaka dan sebagainya.

MoU yang ditandatangani dinilai sebagai sebuah ikatan antara pemerintah kota dengan para mahasiswa maupun dengan orang tua mereka. Bilamana ketika selesai memperoleh gelar S1, mereka bisa langsung kembali untuk mengabdi di Kota Ambon. Karena seluruh biaya pendidikan ditanggung daerah.

Namun, bukan tujuan tersebut yang dilihat publik. Tetapi soal maksud dan tujuan dibentuknya tim monitoring yang sengaja melibatkan sejumlah pejabat yang tidak berkepentingan. Perjalanan ini dinilai sebagai pemborosan uang rakyat.

Padahal, masih banyak persoalan infrastruktur maupun sarana lainnya di kota Ambon yang perlu diperbaiki. “Kita tahu sendiri, ini permintaan dari Pemkot Ambon untuk memberangkatkan semua anggota komisi II. Jadi di dalam komisi ini kan ada semua fraksi, untuk itu saya rasa keberangkatan semuanya merupakan dampak politik, kecuali Fraksi Gerindra yang menarik diri dari perjalanan ke Jepang,” ungkap Wakil Ketua DPRD Ambon, Ely Toisuta.

Dia menjelaskan, tujuan perjalanan tersebut untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi perkembangan 16 mahasiswa tersebut. Ini sekaligus menyaksikan penandatanganan kerjasama antar mahasiswa, orang tua, pemerintah kota dan DPRD. “Kami mengevaluasi mereka yang ada disana sekaligus menandatangani kerjasama, yakni terkait dengan hak dan ketentuan para pelajar ini. Terkait jangka waktu kuliah S1 yang harus dihabiskan selama lima tahun, sanksi dan tindaklanjut kelulusan,” papar dia.

Koordinator kerjasama Pemkot Ambon dan Jepang Rony Mail mengatakan, keberangkatan yang melibatkan kepala dinas PU dilakukan agar kepala dinas PU bisa memberi gambaran terkait tata kelola Kota Ambon kepada beberapa siswa yang mengambil jurusan terkait. “Kepala dinas PU sengaja dilibatkan supaya bisa memberikan motivasi dan gambaran agar para siswa disana bisa mengambil jurusan yang nantinya akan berguna dalam menata Kota Ambon. Seperti ada beberapa siswa yang mengambil jurursan teknik lingkungan,” jelas Ronny.

Disinggung mengenai anggaran yang digunakan rombongan DPRD serta Pemkot tersebut, dia mengaku, keberangkatan selama enam hari itu, menghabiskan anggaran sebanyak Rp 700 juta. “Jadi anggaran untuk ke Jepang itu sekitar 700 juta,” akui Ronny.

Terpisah, Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Ambon Mizwar Tomagola mengatakan, keberangkatan tersebut merupakan aksi pemborosan anggaran. Padahal masih ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki dengan anggaran tersebut. “Seharusnya ini dilakukan perwakilan dan bukan sengaja membawa rombongan. Karena ini namanya mubazir. Kalau saja hanya keterwailan yang berangkat, tidak mungkin menghabiskan uang rakyat hingga ratusan juta rupiah. Padahal anggaran ini masih dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan di Kota Ambon,” ingatnya. (ISL)

Most Popular

To Top