Jebakan ‘Batman’ Pelaporan Dana Kampanye – Ambon Ekspres
Politik

Jebakan ‘Batman’ Pelaporan Dana Kampanye

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tidak adanya batasan bagi pasangan calon menyumbang dana kampanye harus diawasi dengan cermat. Pasalnya, hal ini dapat berpotensi pada penyumbangan dana kampanye melebihi harta kekayaan yang dimiliki kandidat.

Auditor profesional, Hartina Husein mengatakan, potensi pelanggaran pelaporan dana kampanye, khususnya pasangan calon dengan harta kekayaan mereka dapat diselidik dalam lapoaran dana kampanye. Ia mencontohkan, bila pasangan calon memiliki kekayaan Rp 5 miliar, namun dalam Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) atau Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dia diketahui menyumbang melebihi jumlah tersebut, maka patut ditelusuri.

Menurut Hartina, ini merupakan jebakaan ‘batman’ bagi pasangan. “Kalau bapak ibu punya paslon pasti ada LLHKN.
Nah, dalam peraturan KPU, paslon kan menyumbang tanpa batas. Tapi, hati-hati, ini jebakan batman. Kalau kekayaannya cuma Rp 5 M (miliar), terus dia nyumbang Rp 7 M, wah kemana nih Rp 2 M ? Dan aset apa yang dia miliki?” ungkap Hartina saat memberikan materi pada sosialsiasi pelaporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku 2018 di Kantor KPU Maluku, Kamis (29/3).
Hartina mengakui, dari pengalamannya mengaudit dana kampanye sejumlah calon kepala daerah di Maluku, banyak poin kepatuhan yang tidak dipatauhi oleh pasangan calon. Rata-rata penyebabnya, karena tim kampanye atau tim pendanaan kurang memahami teknik pelaporan keuangan dana kampanye.
“Mereka juga gak diberi kuasa penuh. Istilahnya, cuman disuruh buat laporan, tapi gak ada bukti transaksi, gak ada bukti setoran uang dari mana, aliran uangnya juga gak jelas. Di rekening kwitansi buku rekening cuman ada Rp 1 juta, Rp 50 juta. Padahal, pengeluarannya itu Rp 7 – 9 miliar. Nah, kalau gitu yang lainnya gak bisa dipertanggung jawabkan,” beber Hartina.

Tujuan pengauidtan laporan dana kampanye untuk menyesuaikan jumlah dana yang tercantum di rekening bank dengan transaksi pengeluaran. Sementara, yang sering ia temukan adalah paslon yang pengeluarannya ternyata lebih besar dari penerimaan.
“Itu yang banyak saya temukan di pasangan calon. Kadang-kadang dalam penyusunan tim sukses, kita menghitung itu kan kita gak pernah ketemu dengan paslonnya. Orang yang buat laporan ini juga tidak tahu menahu tentang aliran uang di dalam proses kampanye,” kata Hartina.

Olehnya itu, Hartina mengingatkan tim pasangan calon untuk menyimpan baik bukti transaksi penggunaan dana kampanye. Sebab, auditor akan mensinkronisasikan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam mengaudit pelaporan dana kampanye.
“Bukti transaksi itu penting sekali. Baik penerimaan maupun pengeluaran. Karena ini nanti dikroscek dengan data sumbangan dan pernyataan penyumbang,” jelas dia.

Bukti transaksi pengeluaran atau penggunaan dana kampanye untuk bayar tenda, iklan media massa, sewa kendaraan, sewa soundsystem, dan keperluan lainnya, harus asli dan distempel. Auditor hanya membutuhkan dan memakai bukti transaksi yang asli. “Saat mengaudit, auditornya akan mengambil bukti yang asli. Saran buat tim paslon, setiap ada transaksi itu harus difotokopi, karena auditor ambil asli, dan serahkan ke KPU juga yang asli,” papar auditor dana kampanye untuk sejumlah mantan calon kepala daerah di Maluku sejak 2013-2017, itu.

Hartina menambahkan, identitas penyumbang, baik perseorangan, badan usaha, pasangan calon, LSM dan lainnya harus menuangkan dalam surat pernyataan sumbangan dan menandatangani. “Semua yang menyumbang harus tandatangan atas jumlah besaran yang dia setor disertai dengan NPWP (Nomor Pegangan Wajib Pajak) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Semua penyumbang harus ada NPWP dan KTP,” jelasnya.

Khusus untuk badan usaha, harus menyertai akta notaris. ”Untuk badan usaha harus juga disertai akta notaris. Karena berdasarkan PKPU, yang biasa menyumbang itu harus pimpinan yang ada di dalam perusahaan itu atau pemegang sahamnya. Jangan sampai pada saat mau audit, data-data itu gak siap ya,” pungkas dia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kampanye Calon Kepala Daerah, ada 10 kepatuhan yang dinilai auditor. Yakni, cakupan laporan, periode pencatatan dan pelaporan, RKDKP, batasan maksimum sumbangan, batasan pengeluaran dana kampanye, ketepatan waktu pelaporan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) ke KPU, periode laporan penerimaan dan pengeluaran, pembukaan RKDKP nama bank, cakupan LADK dan cakupan LPSDK.

Hartina mengatakan, audit terhadap pelaporan dana kampanye hanya untuk memastikan kepatuhan. “Kalau dari bahasa hukum (aturan), kalau audit itu kita hanya memberikan opini, dia patuh atau tidak patuh. Tetapi, yang menentukan paslon ini bisa didiskualifikasi atau tidak, itu adalah wewenang dari KPU,” jelas Hartina

Namun, sekali lagi ia menegaskan, meski tidak mematuhi 9 dari 10 poin kepatuhan, tidak dapat mendiskualifikasi pasangan calon. Hanya, paslon tersebut dinilai tidak serius, apalagi yang kalah.
“Juga tidak ada aturan yang menyatakan, bahwa kalau 9 dari 10 kepatuhan tidak patuh, didiskualifikasi. Cuman, kalau dari 10 kepatuhan, 9 tidak patuh, berarti ketahuan tidak serius nanganin dana kampanye,” pungkas dia.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, KPU akan menunjuk auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit pelaporan dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Rifan juga berharap, materi dan aturna teknis yang disampaikan dapat dipahami dan disampaikan kepada tim pasangan calon.
“Kami akan tunjuk auditor dari KAP. Biasanya, auditor sulit bertemu dengan tim pasangan calon, terutama yang kalah. Karena itu, kami berharap pemaparan metari secara teknis ini, dapat dipahami dan diinformasikan kepada tim paslon masing-masing,” harap Rifan.

LPPDK PENENTU DISKUALIFIKASI
Anggota KPU Provinsi Maluku, Almudarsir Zain Sangadji mengatakan, pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan LPPDK akan dikenai sanksi pembatalan. Paslon yang memberikan keterangan tidak benar mengenai dana kampanye, juga bisa digugurkan.
“Pasal 53, rujukan pelanggarannya kalau tidak salah pasal 12 soal keterlambatan untuk menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Kalau pasangan calon yang terlambat melaporkan LPPDK, itu juga konsekuensi pembatalan,” jelas Almudatsir seperti ditulis Ambon Ekspres, Rabu (28/3).

Konsekuensi pembatalan juga pada menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya.
“Kalau menerima dan digunakan, itu konsekuensi pembatalan. Kalau menerima dan melaporkan, tidak punya konsekuensi pembatalan,” paparnya.

Dia mengingatkan KPU 11 kabupaten/kota agar menyampaikan informasi dana kampanye dan sanksinya bila melanggar, kepada pasangan calon. “LPPDK waktunya hanya satu hari. Harus disampaikan terus menerus agar proses pendidikan politiknya jalan,” pintanya. (TAB)

Most Popular

To Top