Amburadulnya Data Pemilih Pilgub – Ambon Ekspres
Politik

Amburadulnya Data Pemilih Pilgub

AMEKS ONLINE, AMBON.—Ribuan pemilih belum memiliki e-KTP. Ribuan lainnya tergolong pemilih ganda dan memiliki data yang eror. Daftar pemilih Pilgub Maluku 2018 masih amburadul.

Sejak diserahkan oleh KPU Provinsi pada 28 Maret lalu, proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tidak mengalami progres menjanjikan. Dari 120.496 pemilih non e-KTP dalam 1.196.182 Daftar Pemilih Sementara (DPS), baru 12.712 yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP.

Dengan rincian, Kota Ambon 1.188 dari 5.401 non e-KTP, Kabupaten Maluku Tengah 1.678 dari 35.183, Seram Bagian Barat 786 dari 18.771, Seram Bagian Timur 1.982 dai 12.813, Buru 557 dari 4.606, Buru Selatan 2.393 dari 5.725,

Maluku Tenggara 470 dari 7.485, Kota Tual 446 dari 2.220, Maluku Tenggara Barat 1.042 dari 6.404 , Kepulauan Aru 1.098 dari 3.165 dan Maluku Barat Daya 1.074 dari 6.011.

Artinya, rentang waktu dua minggu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 11 kabupaten/kota hanya mampu merekam data 12.712 pemilih. Di sisi lain, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat KPU provinsi kian dekat, yakni 22 April.

Sebanyak 107.784 pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP, terancam dicoret dan tak bisa memilih bila Disdukcapil tidak mampu melayani perekaman dalam rentang waktu itu. Hak konstitusional warga negara diabaikan.

Disdukcapil mengaku, telah berupaya. Namun, terkendala sejumlah masalah. Mulai dari keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), rentang kendali, kekurangan peralatan dan anggaran.
“17 kecamatan harus dilalui lewat laut. Kita bisa datang ke Wetar hanya pada bulan Oktober sampai November. Kalau bulan ini, anda ke sana, mungkin kita tidak sampai di Wetar. Sampai Pulau Romang saja, kita sudah balik karena ombaknya cukup besar,” ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Hendrik Warley pada Rapar Koordinasi KPU Provinsi Maluku dan KPU kabupaten/kota se-Maluku, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil kabupaten/kota se-Maluku di kantor KPU Maluku, Selasa (10/4).

Olehnya itu, staf Disdukcapil MBD memulai perekaman di daerah yang mudah diakses. Tak hanya itu, di kabupaten itu hanya tersedia dua alat perekamanan.
“Sarana dan pra sarana juga tidak memadai. Alat perekam hanya dua. Jadi, kalau dua kecamatan, misalnya, Kisar dan Pulau Babar melakukan perekaman, maka mereka kembali baru kita bisa bergeser ke kecamatan lainnya,” papar Hendrik.

Masalah lain terjadi di Seram Bagian Timur, yakni animo masyarakat kurang dan keterbatasan anggaran. Akhirnya, Disdukcapil dan KPU mendatangi rumah warga untuk melakukan perekaman.
“Mereka (warga) tidak mau datang ke kantor Disdukcapil. Kita harus datang ke rumah masing-masing. Nah, kalau tidak ada anggaran, ini juga masalah,” ucap Kordiv Data dan Informasi KPU SBT, Amnum Naqib.

Amnum menambahkan, rentang kendali yang sulit dijangkau juga sebagai masalah. Dari 15 kecamatan di SBT, 7 diantaranya harus didatangi melalui akses laut.

Keterbatasan anggaran ini juga diakui Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Maluku, Hanafy Renwarin. Ia menjadikan Kota Tual sebagai acuan, dan kemungkinan terjadi di daerah lainnya. “Memang terkendala masalah sumber daya, jaringan, rentang kendali dan anggaran. Memang di Kota Tual, kadang usulan dari Disdukcapil itu tidak diakomodir oleh DPRD Kota Tual, sehingga kegiatan perekaman data kependudukan tidak maksimal,” akuinya.

Berbagai kendala ini membuat Disdukcapil maupun KPU pesimis, perekaman e-KTP bagi ribuan pemilih tersebut bisa selesai 100 persen tepat waktu. “Yang jelas, setelah kita mendengar paparan dari bapak dan ibu kepala disdukcapil tadi, memang agak susah untuk kita mencapai target 100 persen. Tapi, setidaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk supaya dapat memimalisir, agar tersaji data dengan baik,” jelas Hanafy.

Menurut Hanafy, pemilih yang belum memiliki e-KTP, kemungkinan diakibatkan pencatatan data yang tidak valid dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Terutama saat pencocokan dan penelitian (coklit). “Ada pemilih yang sudah merekam dan memiliki e-KTP, namun PPDP mencatatnya sebagai pemilih yang belum memiliki e-KTP,” ujarnya.

Sesuai pasal 15 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pemilih yang memiliki dan melakukan perekaman e-KTP akan dicorat dan tidak ditetapkan dalam DPT.

Ayat (3) pasal tersebut menyatakan, dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP kabupaten/kota mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP kabupaten/kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh panwas kabupaten/kota.

Di sisi lain, pemerintah pusat menginginkan agar penggunaan Surat Keterangan (Suket) untuk memilih pada 27 Juni 2018, harus diminimalisir. Olehnya itu, KPU Maluku berharap perhatian serius dari disdukcapil dan KPU kabupaten/kota. “Bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP akan dicoret dari DPT. Pemerintah pusat menginginkan agar angka suket pada saat hari pemungutan suara dapat diminimalisir,” ungkap Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun.

DATA EROR DAN PEMILIH GANDA
KPU juga mengakui, masih ada pemilih ganda dan data pemilih yang eror atau tidak valid. Ketidakvalidan data antara lain pada Nomor Induk Keluarga (NIK) yang salah, NIK tidak lengkap dan tidak ada NIK. “Data-data invalid yang menyebabkan eror, itu kebanyakan NIK tidak lengkap, salah bahkan tidak ada NIK sama sekali,” papar Hanafy kepada Ambon Ekspres usai rakor.

Data eror ini ditemukan melalui Sistem Aplikasi Data Pemilih (Sidalih) yang diupdate pada Senin, 9 April 2018. Dari 1.196.182 DPS, terdapat 72.607 yang eror.
Terdiri dari, Kota Ambon 70, Kabupaten Maluku Tengah 14.609, Seram Bagian Barat 8.612, Seram Bagian Timur 22.508, Buru 3.944, Buru Selatan 3.518, Maluku Tenggara 6.044, Kota Tual 846, Maluku Tenggara Barat 6.112, Kepulauan Aru 4.298 dan Maluku Barat Daya 2.046.

KPU dan Disdukcapil tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memperbaiki data pemilih yang eror. Olehnya itu, akan dikoordinasikan dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI.
“Memang setelah kita berkonfirmasi dengan Dinas Dukcapil, mereka agak susah untuk menghapus. Seharusnya ini langsung ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selesai ini harus koordinasi secara berejanjang berjenjang,” katanya.

Sementara itu, pemilih ganda yang terbaca oleh Sidalih sebanyak 91.064. Dengan rincian Kota Ambon 6.501, Kabupaten Maluku Tengah 41.077, Seram Bagian Barat 10.107, Seram Bagian Timur 7.935, Buru 3.811, Buru Selatan 3.420, Maluku Tenggara 3.680, Kota Tual 5.534, Maluku Tenggara Barat 4.654 , Kepulauan Aru 2.707 dan Maluku Barat Daya 1.638.
“Kalau data ganda, kita upayakan agar teman-teman operator dan didampingi oleh komisioner untuk selalu mengadvisor agar sudah bisa dibersihkan sebelum rekapan dan penetapan DPT,” tandasnya.

Saat ini DPS sedang diperbaiki untuk dijadikan Daftar Pemiilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Setelah itu, pada 13-19 ditetapkan sebagai DPT di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota. Kemudian di KPU Maluku pada 22 April.

Hanafy memerintahkan KPU kabupaten/kota untuk segera berkoordinasi dengan PPK. “Sekembali dari sini, teman-teman KPU kabupaten/kota akan monitoring ke PPK. Setelah selesai pleno di agar saat penetapan DPT sudah tidak ada data ganda,” pungkasnya. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top