Kajati Pastikan Kasus APBD Malteng Ditangani – Ambon Ekspres
Hukum

Kajati Pastikan Kasus APBD Malteng Ditangani

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Indikasi kejahatan dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat (bukan Masohi) makin kuat. Proyek yang tertuang dalam APBD Malteng tahun 2015 saat ini sementara di pelajari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.
“Saat ini untuk kasus APBD Malteng melalui bidang Intel sementara dipelajari. Kita akan tangani,” kata Kajati Maluku, Triyono Haryanto kepada koran ini, Selasa (10/4).

Dikatakan, tidak jadinya proyek yang dilaksanakan diduga akibat ada kongkalikong antara eksekutif dan legislatif tersebut perlu didalami secara tuntas. “Kami akan tangani, namun dipelajari dulu. Jadi ikuti saja,” singkat Triyono.

Disinyalir ada banyak kejahatan anggaran yang di desain pada tahun anggaran 2015. Persoalan proyek sarana dan prasarana olahraga ini hanya satu diantaranya.

Diberitakan, pernyataan Ketua DPRD Malteng Ibrahim Ruhunussa yang mengklarifikasi tudingan penyalahgunaan anggaran oleh lembaga eksekutif pada proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun anggaran 2015 justru menjadi polemik di masyarakat.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, sejumlah kalangan malah mendukung apa yang disuarakan para mahasiswa saat melakukan aksi demo di Gedung KPK Jakarta. Saat itu para mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa anti korupsi menggelar aksi demo menuntut KPK memeriksa Bupati Malteng, Abua Tuasikal.
“Pertama, penjelasan bahwa anggaran dimaksud dialihkan untuk pembangunan sarana pendidikan berupa gedung SMAN 3 Masohi. Kan, pembangunan SMA itu memang dianggarkan pada APBD tahun 2015 ? Bagaimana bisa disebutkan bahwa anggaran yang ada merupakan pengalihan dari item anggaran pembangunan sarana dan prasarana olah raga,” ungkap sumber koran ini di lingkungan DPRD Malteng.
Dikatakan, pembangunan SMAN 3 dianggarkan sebesar Rp 3 miliar lebih. ‘’Bukan anggaran yang dialihkan dari proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga dimaksud yang bernilai Rp 1,5 miliar,” timpalnya.

Informasi lain, persoalan buku APBD tahun 2015 sempat menimbulkan “keributan” dilingkup lembaga DPRD Malteng ketika itu. Ini lantaran buku yang berisi jenis dan item penganggaran serta nominalnya yang sifatnya wajib dimiliki oleh semua wakil rakyat, ternyata tidak terdistribusi. “Benar bahwa buku APBD Malteng tahun 2015 tidak pernah didistribusikan kepada anggota DPRD saat itu,” akui sumber koran ini di DPRD Malteng.

Menurut sumber, persoalan yang ada bisa ditanyakan kebenarannya langsung pada anggota DPRD Malteng yang duduk di komisi yang bermitra dengan Dinas Dinas Pendidikan dan Olah raga (saat ini Disdikbud). (MYX/NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top